by

Fery Tanaya Cs Belum Diperiksa Jaksa

Ambon, BKA- Pasca Fery Tanaya alias F.T dan A.G.L ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah bagi pembangunan PLTMG 10 MV tahun 2016, di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kabupaten Buru, penyidik Kejati Maluku belum mengagendakan pemeriksaan terhadap kedua tersangka.

Kasi Dik Kejati Maluku, Y.E. Oceng Ahmadaly, yang dikonfirmasi BeritaKota Ambon, mengaku, untuk tersangka dalam kasus korupsi PLTMG Namlea, penyidik belum menjadwalkan agenda periksaan. Akan tetapi penyidik sedang fokus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang sebelumnya sudah diperiksa ditingkat penyelidikan, penyidikan hingga penetapan tersangka dalam perkara ini.

“Kita belum periksa tersangka, masih fokus pemeriksaan saksi-saksi lain dulu,” jelas Ahmadaly, kemarin.

Menurut dia, pemeriksaan terhadap saksi-saksi itu, untuk melengkapi berkas perkara kedua tersangka agar diserahkan ke penuntut umum.

“Semuanya ini dilakukan untuk melengkapi berkas perkara kedua tersangka, tapi lebih bagus hubungi Kasi Penkum Samy Sapulette saja,” tandas Ahmadaly singkat.

Sebelumnya diberitakan, Kejati Maluku melalui ekspos perkara menetapkan dua tersangka dikasus dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan PLTMG di Namlea. Yakni, Fery Tanaya alias FT (59), dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-749/Q.1/Fd.1/05/ 2020,08 Mei 2020, serta tersangka AGL (46), PNS BPN Maluku berdasarkan surat penetapan tersangka Nomor :B-750/Q.1/Fd.1/05/ 2020, tanggal 08 Mei 2020.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, mengungkapkan, dua orang itu ditetapkan sebagai tersangka karena mempunyai bukti yang cukup.

Mereka pun disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Jadi mengantongi bukti permulaan yang cukup, Kejati Maluku langsung menetapkan dua tersangka masing-masing F.T. dan A.G.L,” jelas Sapulette, beberapa waktu lalu.

Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan PLTMG itu berada tepat di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Dalam proses jual beli lahan itu, diduga tidak melibatkan Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat, Notaris dan Pemerintah Kabupaten Buru.

“Pengadaan lahan ini diduga murni salah bayar atau total loss,” ungkap Moch Mukadar sebagai pelapor dalam kasus ini.

Dalam surat pelepasan hak lahan itu, Ferry Tanaya tidak mencantumkan atau menjelaskan mengenai status tanah yang diakui sebagai miliknya.

Penjelasan tentang status tanah itu tidak dimasukan diduga disengaja. Sebab, lahan yang diakui Ferry Tanaya ini hanya berdasarkan Erfak tahun 1938. Sementara tanah berstatus Erfak sendiri, tidak bisa diperjual belikan.”PLN juga semestinya jeli. Harusnya PLN tahu dan memahami mekanisme proses jual beli,” tambah Mukadar.

Perkara ini, tambah Mukadar, pernah dilaporkan ke Polda Maluku pada 29 Mei 2018 lalu tentang dugaan tindak pidana penyerobotan lahan yang dilakukan PLN UIP Maluku. Perkara ini kemudian dilimpahkan ke Polres Pulau Buru.

Kasus itu terpaksa dilaporkan karena PLN UIP Maluku tidak memiliki itikad baik. Sebab, tanah yang dibeli tahun 2016 lalu itu, bukan milik Ferry Tanaya tapi Petuanan Lilialy dan Moch Mukadar.

Kepemilikan tanah milik Petuanan Lilialy dan Moch Mukadar dibuktikan dengan adanya gugatan yang dilayangkan Ferry Tanaya. Dimana Ferry menderita kekalahan saat persidangan berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negera (TUN) Ambon, Pengadilan Negeri Ambon, Kasasi Mahkamah Agung TUN dan terakhir di PK Perdata MA yang di tolak tanggal 30 Mei 2017.(SAD)

Comment