by

Fery Tanaya Diringkus ke Hotel Prodeo

Ambon, BKA- Fery Tanaya, tersangka kasus dugaan tipikor pengadaan tanah untuk pembangunan kantor PLTMG Namlea, akhirnya dijebloskan ke Hotel Prodeo Rumah Tahanan (Rutan) Polda Maluku di Tantui, Kota Ambon, Senin (31/8).

Proses penahanan itu dilakukan setelah tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku melakukan pemeriksaan marathon terhadap kedua tersangka, yakni, Fery Tanaya dan Abdul Gafur Laitupa, di ruang Pidsus Kejati Maluku, Senin pagi.

Fery Tanaya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan penjualan tanah sengketa kepada pihak PLN. Sedangkan Laitupa dijerat karena terlibat dalam proses pengukuran.

Pantaun Beritakota Ambon, di halaman Kantor Kejati Maluku, kedua tersangka mendatangi Kantor Korps Adhyaksa itu didampingi kuasa hukum masing-masing. Tersangka Fery Tanaya didampingi kuasa hukumnya Herman Koedoeboen dan Henry Lusikooy, sedangkan tersangka Abdul Gafur Laitupa didampingi kuasa hukumnya Abdul Sukur Kaliky.

Sumber di Kejati Maluku mengatakan, penahanan terhadap kedua tersangka dilakukan karena Kejati Maluku telah mengantongi alat bukti yang cukup, dalam perkara yang menghabiskan uang negara sebesar Rp.6 miliar lebih ini.

Kedua tersangka yang mengenakan rompi tahanan Kejati Maluku itu dipemeriksa sejak pukul 09.30 WIT hingga sore. Setelah itu, langsung digiring oleh tim penyidik yang diketuai Kasi Dik Kejati Maluku, Y. E. Oceng Ahmadaly, keluar menuju Mobil Tahanan pelat merah bernomor Polisi DE.8478 AM ke Rutan Polda Maluku di Kawasan Tantui.

Kuasa hukum Fery Tanaya, Herman Koedoeboen, yang ditemui Beritakota Ambon, mengatakan, sebagai kuasa hukum, dirinya belum mempelajari berkas perkara pada perkara yang menyeret kliennya itu secara mendalam.

Dirinya mengaku, baru saja diberitahu oleh tersangka untuk mendampingi dirinya pada saat pemeriksanan di penyidik Kejaksaan. “Intinya, kita belum mempelajari berkasnya secara menyeluruh, karena baru saja mendampingi tersangka hari ini, ketika diperiksa di penyidik,” kata Herman.

Dirinya juga mengaku, belum tahu pasti, apakah indikasi korupsi dalam kasus pembelian lahan tersebut masuk dalam tindak pidana mark-up atau pembelian aset negara.

“Karena kalau pembelian aset negara, Kejaksaan harus membuktikan bahwa itu adalah aset negara kan. Begitu juga kalau mark-up. Intinya, saya belum pelajari lebih dalam peran-peran pihak lain dalam perkara ini,” jelas pensiunan jaksa itu.

Ditanyakan soal legalitas dari lahan penjualan yang bermasalah tersebut, dirinya pun bersikeras tidak mau berkomentar. Dia tetap menepis kalau belum mengetahui secara pasti kasusnya secara mendalam.

“Entah itu lahan milik siapa, saya belum tahu sampai ke situ,” jelas dia, seraya keluar dari Kantor Kejati Maluku bersama Rekannya Henry Lusikooy.

Sementara itu, Abdul Sukur Kaliky yang merupakan kuasa hukum tersangka Abdul Gafur Laitupa, mengaku, peran kliennya dalam kasus tersebut sebagai orang yang melakukan pengukuran, karena saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengukuran di Kantor BPN Kabupaten Namlea.
Dimana, ungkapnya, Fery Tanaya menyurat ke BPN untuk meminta Badan Pertanahan melakukan pengembalian batas terhadap lahan tersebut. Sehingga kliennya turun lokasi untuk melakukan proses pengukuran.

“Jadi klien saya itu yang kasi data pengukuran tanah ke PLN. Memang tidak salah juga data itu, cuma data yang dia kasih itu bersifat data sementara. Saat itu, dia sarankan ke PLN untuk berkoordinasi dengan kepala BPN karena sebagai penanggungjawab. Kemudian, pihak PLN yang mendesak untuk melakukan proses jual beli dengan pemilik lahan tersangka Fery Tanaya. Ternyata di belakang, lahan ini bermasalah,” ujar Kaliky, ketika dikonfirmasi di Halaman Kejati Maluku.
Kaliky mengaku, sangat kesal atas sikap jaksa terhadap kliennya yang telah melakukan tebang pilih dalam menetapkan tersangka dalam kasus ini.

“Klien saya kan tidak pernah menikmati apa-apa dibalik pembelian lahan ini, tapi mengapa ditetapkan sebagai tersangka,” jelas dia kesal.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, yang dikonfirmasi, membenarkan agenda penahanan tersebut. “Benar, pada hari ini, Senin (31/8), penyidik Kejati Maluku telah melakukan penahanan terhadap dua tersangka dalam perkara dugaan tindak pindana korupsi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, untuk lokasi pembangunan PLTMG 10 MV, T.A 2016 di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kabupaten Buru, masing-masing dengan inisial F.T dan A.G.L di Rutan Tantui Polda Maluku selama 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini, Senin 31 Agustus 2020 sampai 19 September 2020,” ujarnya.

Penahanan terhadap kedua tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap keduanya sejak pukul 09.30 WIT hingga pukul 16.00.WIT, dengan didampingi oleh penasehat hukum masing-masing.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya F.T dan A.G.L telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejati Maluku, masing-masing sesuai Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-749/Q.1/Fd.1/05/2020, tanggal 08 Mei 2020 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-750/Q.1/Fd.1/05/2020, tanggal 08 Mei 2020.

Penetapan tersangka dilakukan setelah melalui rangkaian hasil penyidikan dalam perkara dugaan tindak pindana korupsi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, untuk lokasi pembangunan PLTMG 10 MV, Tahun 2016 di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, yang mana penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku telah memperoleh bukti permulaan yang cukup, guna menetapkan tersangka dalam perkara tersebut dan setelah melalui mekanisme ekspose atau gelar perkara.

“Kedua tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ,” pungkas Sapulette. (SAD)

Comment