by

Fery Tanaya Praperadilankan Kejati Maluku

Ambon, BKA- Fery Tanaya melalui kuasa hukumnya, Henry Lusikooy, mempraperadilankan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, pada Pengadilan Tipikor Ambon.

Praperadilan itu dilakukan Fery Tanaya karena keberatan terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka pada kasus dugaan tipikor pembangunan Kantor PLTMG Namlea di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kabupaten Buru, yang dinilai tidak memenuhi prosedur hukum.

Henry Lusikooy mengatakan, Fery Tanaya yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dikasus itu melihat, adanya ketidak beresan dalam penetapan tersangka yang dilakukan penyidik Kejati Maluku.

Praperadilan itu ditempuh, agar dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi PLTMG Namlea, bisa terlihat ada unsur keadilan didalamnya.

“Kamis, 10 September 2020, hari ini (kemarin,red-), kita baru mendaftar praperadilan di Pengadilan Tipikor. Kita pra melawan Kejati Maluku,” ungkap Lusikooy, di pelataran Pengadilan Negeri Ambon, Kamis (10/9).

Terpisah, Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, yang dikonfirmasi terkait langkah hukum yang diajukan Fery Tanaya melalui kuasa hukumnya, mengatakan, pihak penyidik belum ada informasi soal adanya praperadilan dalam perkara tersebut.

Akan tetapi, jika benar ada praperadilan, maka tentu penyidik akan sampaikan tanggapan pada saat sidang praperadilan nanti. “Namun demikian hemat kami, penyidikan kasus ini sampai kepada penetapan tersangka tentu telah melalui mekanisme dan prosedur, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mengantongi bukti minimal yang cukup, guna menetapkan tersangka,” tandas Sapulette.

Sebelumnya diberitakan, ditetapkannya Fery Tanaya sebagai tersangka pada kasus dugaan tipikor Pembangunan PLTMG Namlea di Dusun Jiku Besar, Desa Namlea, Kabupaten Buru, dipertanyakan oleh mantan Kepala Desa Nemlea, Talim Wamnebo.

Mantan Kepala Desa Namlea periode 1994 hingga 2004 dan mantan Aggota DPRD Kabupaten Buru periode 2004 hingga 2009 ini, mengatakan, tidak masuk akal dan tidak dapat dimengerti, kenapa Fery Tanaya dapat dijadikan tersangka dikasus tersebut.

Menurut dia, lahan yang dijual kepada pihak PLN merupakan lahan milik Fery Tanaya yang sudah dikuasai sejak 1985 lalu. Awanya, lahan yang dikenal sebagai kebun kelapa Jiku Besar dikuasai oleh Pemerintah Belanda.

Kemudian lahan itu dibeli oleh Alm. Zadrach Wacanno, yang diwariskan kepada Alfons Wacanno. Kemudian tanah itu diwariskan lagi kepada Ferinand Wacanno dan Arthur Wacanno, lalu dibeli oleh Thomas Serhalawan. Selanjutnya dibeli oleh Fery Tanaya, pada 1985.

Selanjutnya, ungkap Wamnebo, untuk kepentingan pembangunan PLTMG di Kabupaten Buru, pihak PLN mendatangi rumah Fery Tanaya di Dusun Jiku Besar.

Saat itu, pihak PLN ditemui oleh ibu Fery Tanaya. Karena sejak 2003, Fery Tanaya sudah berdomisili di Jakarta.

Saat itu, pihak PLN berkeinginan membeli lahan yang dimiliki Fery Tanaya untuk kepentingan pembangunan kantor PLTMG Namlea. Namun tawaran itu ditolak Fery Tanaya melalui ibunya.

Berselang beberapa waktu, pihak PLN kembali mendatangi kediaman Fery Tanaya untuk menawar pembelian lahan tersebut. Mereka beralasan, dari hasil explorasi yang tinjau di wilayah Namlea, tidak ada tempat yang cocok untuk dibangun kantor PLTMG selain lahan milik lahan Fery Tanaya.

Pihak PLN juga mengatakan, telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk kegiatan explorasi itu. Namun tidak ada lahan yang cocok. Padahal pembangunan PLTMG itu sangat penting bagi masyarakat.

“Karena itu untuk kepentingan umum, makanya pak Fery Tanaya setuju. Saat itu, ibunya menelpon berbicara langsung dengan dia di Jakarta. Kalau Saya ini yang mendampingi ibunya bertemu langsung pihak PLN makanya saya juga tahu proses jual beli lahan ini,” ungkap Wamnebo, melalui rilis yang diterima BeritaKota Ambon, Rabu (2/9).

Setelah di setujui Fery Tanaya, lanjut dia, kurang lebih 6 bulan kemudian, tim PLN Maluku didampingi kepala Desa Namlea, mendatangi kediaman ibu Fery Tanaya untuk membicakan biaya ganti rugi.

Saat itu pihak PLN mengaku, akan membelikan lahan tersebut dengan harga Rp 125.000 per meter. Dan itu merupakan harga bersih yang akan diterima pemilik lahan.

“Kemudian PLN juga mengatakan, terkait dengan pengurusan dengan pihak BPN dan instasi lainnya, itu merupakan tanggungjawab PLN sendiri. Termasuk pajak jual beli. Kemudian itu disetujui langsung Ibu Fery Tanaya dan Fery Tanaya,” jelasnya.

Setelah disepakati, ibu Fery Tanaya menyerahkan bukti kepemilikan lahan tersebut dalam bentuk copian. Kemudian PLN mengaku, akan lebih dulu melakukan ferifikasi berkas, baru dilakukan ganti rugi.

Selanjutnya, tambah mantan Anggota DPRD Kabupaten Buru itu, selang waktu 6 bulan kemudian, PLN menghubungi Fery Tanaya secara langsung dan meminta untuk Fery Tanaya datang ke Namlea untuk dilakukan proses ganti rugi lahan.

Tepatnya pada 26 Juli 2016, bertempat di Kantor Kecamatan Namlea, dilakukan ganti rugi lahan, yang dihadiri langsung oleh Fery Tanaya, PLN, unsur Muspika Kecamatan, serta pihak Kejaksaan Negeri Namlea.

“Kemudian dilakukan aktvfitas pembangunan Kantor PLTMG Namlea. Dan saat ini, pembangunan gedung tersebut sudah mencapai 80 persen rampung, dimana sarana penunjang lainnya juga sudah berada di lokasi,” bebernya.

Perlu juga diketahui, pihak PLN melakukan pembelian tanah terhadap pihak lain di lokasi tersebut, untuk digunakan sebagai sarana penunjang lain. Pembelian lahan itu pun harganya sama dengan yang dibayarkan ke Fery Tanaya, seperti, Junaedi, Sofyan Umagapy, Waris Bin Thalib dan Salim Umagapy.

“Orang-orang tersebut saja tidak dipermasalahkan, kok pak Fery Tanaya dipermasalahkan. Padahal bukti kepemilikannya jelas, bisa dipertanggugjawabkan. Makanya jujur saya bingung. Sekali lagi, mengapa pak Fery bisa dijadikan sebagai tersangka,” kesalnya.

Sebagai warga Kabupaten Buru, Wamnebo, sangat mengharapkan kehadiran kantor PLTMG Namlea di daerah tersebut. Karena hal tersebut merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Dirinya juga meminta agar jangan lagi ada pihak-pihak yang menghalang-halangi proses pembangunan proyek stategis itu. “Mengapa, dengan adanya pak Fery Tanaya yang ditetapkan sebagai tersangka, maka enam petak tanah milik dia yang telah diploting pihak PLN untuk pembangunan Gardu Mini, tidak lagi dilepaskan oleh Fery Tanaya. Dan sudah pastinya pembangunan PLTMG tidak dapat difungsikan, padahal yang saya tahu, tujuan dari penegakan hukum adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Dan bagi saya, mengapa pihak pengelola keuangan negara, yakni, PLN tidak dijadikan sebagai tersangka dalam kasus ini,” pungkasnya.(SAD).

 

 

 

Comment