by

Fraksi PDIP Pertanyakan Kondisi Keuangan Pemkot Ambon

Ambon, BKA- Kebijakan Pemerintah Kota Ambon yang hanya memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merayakan Idul Fitri 1441 H, dipertanyakan oleh Fraksi PDIP DPRD Kota Ambon.

Pasalnya, baru kali ini sejak dilanda Covid-19, THR ASN Pemkot Ambon hanya dikhususkan bagi ASN yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sementara ASN yang lainnya tidak kebagian.

“Setiap THR jelang Idul Fitri maupun Natal, itu semua ASN dapat. Baik yang beragama Muslim maupun Kristen. Tapi kenapa kali yang beragama Kristen tidak dapat. Ada apa dengan kondisi keuangan Pemerintah Kota ?,” tanya Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kota Ambon, Lucky Upulatu Nikyuluw, saat menghubungi koran ini, Kamis (21/5).

Menurutnya, seluruh regulasi yang mengatur tentang pembagian THR ASN, tidak menyebutkan soal pembatasan THR yang hanya dikhususkan bagi yang akan merayakan hari besar keagamaan.

Dimana seluruh ASN berhak menerima THR Idul Fitri dan juga THR Natal, yang dibagikan beberapa hari sebelumnya.

“Pemkot harus menjelaskan kondisi keuangan daerah kepada publik, sehingga tidak menimbulkan polemik. Karena ini baru pernah terjadi. Apalagi dengan kondisi wabah saat ini semua orang terkena dampak, termasuk ASN. Meski dianjurkan untuk bekerja dari rumah, tapi hak mereka jangan dipangkas,” tegasnya.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD ini menambahkan, akan segera menyurati Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ambon untuk memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Ambon untuk mempertanyakan kondisi keuangan daerah saat ini.

Karena bukan saja soal pembayaran THR, melainkan banyak hal yang akan dipertanyakan. Salah satunya soal hutang pihak ketiga yang belum terbayarkan.

Bahkan akan mempertanyakan anggaran penanganan Covid-19 di Kota Ambon lewat Tim Gugus Tugas Kota.

“Kita prihatin dengan Pemerintah Kota yang tidak pernah jujur soal anggaran daerah. Maka itu, Fraksi PDIP akan surati Banggar untuk undang TAPD. Agar menjelaskan soal kondisi keuangan daerah. Kita juga akan pertanyakan soal penggunaan anggaran penanganan Covid-19 dan pembagian bantuan sosial ke masyarakat,” pungkas Nikyuluw.

Anggota Pansus Covid-19 DPRD ini menambahkan, rapat evaluasi aggaran penanganan Covid-19 yang dilakukan tanggal 14 April 2020 lalu, belum dijelaskan secara keseluruhan terkait penggunaan anggaran.

Bahkan rapat lanjutan yang telah diagendakan, hingga saat ini belum juga dilakukan.

“Sampai sekarang belum juga dilakukan rapat lanjutan. Padahal DPRD juga harus tau kondisi keuangan Pemkot saat ini. Pergeseran aggaran itu dari pos-pos anggaran mana saja. Karena sesuai fungsi kita di DPRD, yakni anggaran dan pengawasan,” tutupnya. (UPE)

Comment