by

Gaji Guru Honorer Belum Dibayar 50 Persen

Ambon, BKA- Kepala SD Negeri 85 Ambon, Jhon Talacua, mengungkapkan, pihaknya belum bisa menerapkan Peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2020, tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler, yang mengatur tentang perubahan batas serapan dana BOS untuk gaji guru honorer.

Dia mengatakan, bukan tidam mau menjalankan Permendikbud tersebut. Namun ada sejumlah hal yang menjadi pertimbangan.

Diantaranya, jumlah dana BOS yang diterima SD Negeri 85 Ambon tidak terlalu besar, karena memang jumlah siswa yang dimiliki tidak terlalu banyak.

Sehingga, lanjutnya, dana BOS yang diterima sekolah tersebut terbilang pas-pasan untuk untuk kebutuhan sekolah. Karena itu, dia tidak mau memaksakan keadaan sesuai tuntutan Permendikbud.

Yang terpenting bagi dia, hak para guru honorer tersebut selalu diberikan tepat waktu, walau belum sesuai dengan peraturan.

“Soal dana BOS untuk yang 50 persen itu, saya belum mengikutinya. Saya masih pakai dasar yang lama, karena memang di sekolah, kita punya beberapa honorer. Jadi yang penting semuanya bisa kebagian,’’ ungkap Talacua, Rabu (22/4).

Untuk itu, dia telah membicarakan hal tersebut dengan semua guru honorer yang ada di sekolahnya. “Itu sudah saya bicarakan baik-baik dengan mereka. Dari honorer yang ada, tinggal dua orang saja yang tidak memiliki NUPTK. Tetapi tidak mungkin saya bedakan gaji mereka. Ini soal saling pengertian saja, karena secara kemampuan juga tidak bisa diragukan. Makanya kalau saya ikut 50 persen, tidak mungkin, karena dana tidak cukup untuk guru honorer ini,’’ paparnya.

Sedangkan terkait dengan kebijakan pemberian bantuan pulsa kepada guru dan siswa, selama proses belajar dirumah akibat pandemi covid-19, menurutnya, harus dicermati dengan baik.

“Beli pulsa itu memang harus diberikan kepada guru yang melaksanakan pembelajaran secara online, karena tidak mungkin mereka hanya pakai uang pribadi mereka. Tetapi harus perhatikan juga, mana yang bisa dapat dan mana yang tidak bisa. Guru yang sudah sertifikasi adalah guru yang profesional, jadi tidak mungkin dia mengharapkan lagi dana BOS, karena dia itu bertanggungjawab untuk itu. Kalau untuk siswa, kita tidak berikan, karena memang mereka sangat banyak,’’ pungkas Talacua. (LAM)

Comment