by

Gaji Guru Kontrak MBD Sesuai Tingkatan Ijazah

Ambon, BKA- Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Ferdinand Lewier, mengatakan, besaran gaji guru kontrak daerah di Kabupaten itu di sesuaikan dengan tingkatan ijazah yang dimiliki. Bukan dihitung berdasarkan lama masa tugas.

Hal ini perlu disampaikannya, katanya, agar bisa diketahui oleh semua guru kontrak daerah yang ada di Kabupaten MBD.

“Jadi pembayaran gaji pegawai kontrak daerah, dalam hal ini guru honorer, itu bukan dibayar bedasarkan lamanya dia mengajar. Tapi berdasarkan ijazah. Kalau tamatan SMA Rp 1 juta, D2/D3 Rp 1,250 juta, dan S1 gajinya Rp 1,5 juta. Tidak ada klasifikasi berdasarkan lama tugas. Yang diklasifikasi itu adalah ijazah. Kan tidak mungkin tamatan SMA dia punya gaji sama dengan yang S1. Biarpun dia sudah lama mengajar, tapi kalau ijazahnya SMA, maka gajinya tetap Rp 1 juta per bulan,” ujar Lewier, Rabu (9/9).

Menurutnya, apa yang disampaikannya itu sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten MBD, untuk menjawab kebutuhan diberbagai satuan pendidikan.

Peraturan tersebut, ungkap Lewier, bebeda dengan pegawai lepas atau guru honor yang diangkat oleh Kepala Sekolah (Kepsek), yang gajinya dibayar oleh sekolah sesuai dengan anggaran yang tersedia.

“Itu semua kebijakan Pemda dalam rangka mengangkat guru honorer, untuk mengisi kekosongan guru yang ada di satuan pendidikan. Baik di TK, SD, SMP. Artinya, pembayaran gaji kontrak daerah yang di angkat dengan SK Bupati, itu gaijinya berdasarkan jenjang pendidikan terakhir. Dan besaran gaji itu masih tetap sama setiap tahun. Berbeda kalau sekolah yang mengangkat guru honorer, itu tanggung jawab penuh Kepsek. Kita tidak bisa intervensi, karena Kepsek yang ambil. Kalaupun itu perlu kesepakatan pembayaran atau seperti apa, saya tidak tahu itu. Sebab kita buka ruang kepada Kepsek, jika tidak dapat kontrak daerah silakan untuk mengangkat sendiri,” tuturnya.

Menurutnya, kebijakan terkait dengan pengangkatan guru akan berlaku hingga semua satuan pendidikan di kabupaten itu memiliki guru Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Terkait dengan hal tersebut, lanjut Lewier, maka setiap tahun, Pemkab MBD akan terus melakukan evaluasi, sebelum memperpanjang masa kerja guru kontrak yang diangkat.

“Jadi kontraknya setiap tahun itu putus dan diangkat kembali, jika daerah membutuhkan. Daerah tidak lagi membutuhkan tenaga guru honorer, kalau tenaga guru PNS itu sudah mencukupi di satuan-satuan pendidikan. Dan mungkin saja, tenaga kontra itu dihilangkan. Tapi sepanjang belum terpenuhi, maka pasti diperpanjang lagi. Jadi jejak pengangkatan guru kontrak itu bedasarkan kebutuhan dan juga dilihat dari anggaran yang ada. Anggaran harus mencukupi. Karena itu, saat mengangkat guru kontrak, walaupun sangat membutuhkan, tapi juga kita lihat dari anggaran. Itu perlu kita sampaikan, supaya tidak menimbulkan pertanyaan, apalagi sampai timbul kecemburuan karena gajinya tidak sama. Semoga kita bisa memahami kebutuhan dan kerbatasan, demi MBD yang lebih baik kedepan,” tandas Lewier. (LAM)

Comment