by

Ganjil Genap, Batasi Pergerakan Orang

Ambon, BKA- Upaya pemberlakukan ganjil genap oleh Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan selama PSBB tahap II, bertujuan untuk membatasi pergerakan orang. Sebab dengan adanya penyebaran wabah Corona ini, pembatasan transportasi bagi kendaraan roda empat perlu dibatasi.

Plt Kepala Dishub Kota Ambon, Robby Sapulette menegaskan, pembatasan pergerakan orang yang paling tepat adalah dengan membatasi transportasi yang ada. Sehingga masyarakat yang ingin keluar rumah, hanya saat ada urusan penting atau mendesak.

Pembatasan pergerakan orang dengan membatasi transportasi lewat sistem ganjil-genap, yakni untuk kendaraan roda empat berpelat nomor ganjil akan beroperasi di Senin, Rabu Kamis. Sementara untuk genap berlku hari Selasa, Kamis, dan Sabtu.

“Kalau kita mau menekan perjalanan atau membatasi pergerakan orang, yang mesti kita batasi adalah transportasi. Karena kalau transportasi kita batasi, masyarakat tidak akan keluar untuk hal-hal yang tidak penting,” terang Sapulette, kepada wartawan di Balai Kota, Jumat (10/7).

Menurut dia, selain pembatasan ganjil genap penumpang di dalam angkutan pribadi tersebut juga harus sesuai dengan aturan, yakni 50 persen dari jumlah maksimal. “Dan tetap dibatasi untuk jumlah orang di dalam angkutan penumpang pribadi tersebut, yakni 50 persen dari jumlah maksimal,” tuturnya.

Dikatakan, untuk penerapan ganjil-genap sendiri pihaknya memberikan penindakan secara persuasive. Dimana kendaraan yang ber pelat nomor ganjil saat beroperasi pada hari genap maka akan disuruh putar balik, begitupun sebaliknya.

“Untuk ganjil-genap itu kita penindakan tapi yang soft. Jadi besok apabila kendaraan ganjil berarti kendaraan yang beroperasi meski ganjil, kalau ada kedapatan yang beroperasi di hari yang ganjil maka kita suruh kembali ke asal perjalanan,” tegasnya.

Selain itu, angkutan pribadi pelat nomor hitam jam yang dapat beroperasi setiap hari baik di hari genap maupun ganjil yakni untuk tenaga kesehatan seperti dokter dan lainnya.

“Itu kecuali bagi angkutan angkutan orang pribadi yang memiliki stiker, kita berikan kepada mereka tenaga medis. Misalnya itu harus diberikan ruang kepada mereka,” terangnya.

Sebab, tenaga kesehatan harus diberikan ruang untuk tetap bergerak dalam penanganan covid-19 yang ada di Kota Ambon saat ini. Dan pemerintah juga mendukung sepenuhnya, karena merupakan tugas dari tenaga kesehatan dan harus adanya pengecualian untuk mereka.

Tenaga kesehatan yang memiliki mobil berpelat hitam, akan diberikan stiker khusus. Sehingga petugas akan mengetahui dan tetap membiarkan mobil tersebut melintas, karena sudah ada ada tanda yang diberikan.
“itu dokter, balai-balai dengan dinas terkait termasuk DPRD itu kita berikan stiker pada mereka untuk tetap melakukan tugas. Karena kalau mereka tidak bertugas bagaimana. Maka itu kita berikan ruang pada mereka,” tuturnya.

Tak hanya itu, mobil kendaraan juga akan diberikan kebebasan apabila mobil tersebut merupakan mobil angkutan logistik atau angkutan barang.
“Jadi yang tidak memiliki stiker itu yang kita suruh kembali, tapi tidak untuk angkutan logistik angkutan barang karena dia sifatnya bukan angkutan orang. Sepeda motor tidak kita batasi yang kita batasi hanya angkutan penumpang pribadi,” tutup dia. (DHT).

Comment