by

GMNI Tolak RUU Omnibuslaw

Ambon, BKA- Hasil kajian Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibuslaw dinilai akan menyengsarakan rakyat, terutama kaum buruh.

 

 

Hasil kajian itu disampaikan GMNI Cabang Ambon lewat aksi demo yang digelar di Kantor DPRD Maluku, Rabu (2/9). Mereka mendesak agar lembaga legislatif untuk menolak pengesahan RUU tersebut.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi GMNI itu, Adi S. Tebwaiyaan, dalam orasinya, mengatakan, RUU Omnibuslaw dinilai tidak berpihak kepada rakyat, bahkan berpotensi untuk menyengsarakan rakyat. Terutama kaum buruh dan pekerja di Indonesia, termasuk di Maluku.

Sesuai hasil kajian GMNI, ungkapnya, RUU Omnibuslaw memiliki potensi besar terhadap penghilangan hak-hak buruh dan pekerja, sehingga dapat menimbulkan ekploitasi besar-besaran terhadap tenaga kaum buruh.

Jika RUU berhasil disahkan oleh legislatif, dalam hal ini DPR RI, maka sudah tentu akan sangat menguntungkan kaum kapitalis untuk meraup keuntungan yang tinggi, diatas penderitaan proletar atau masyarakat yang hidup dari gaji hasil kerjanya.

Untuk itu, terang Tebwaiyaan, RUU Omnibuslaw merupakan produk hukum yang bertetangan dengan konstitusi Indonesia, karena tidak pro rakyat. “Maka berdasarkan UUD pasal 28E ayat 3 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, kami DPC GMNI Ambon mewakili keresahan rakyat Indonesia terhadap RUU Omnibuslaw, menyatakan sikap menolak dan meminta DPRD Maluku untuk menyampaikan desakan kami ini ke DPR RI,” tegas Tebwaiyaan.

Selain menolak RUU Omnibuslaw, pada demo itu juga, GMNI Cabang Ambon mendesak DPRD Maluku agar meminta DPR RI segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Menanggapi desakan GMNI Cabang Ambon, Ketua DPRD Maluku, Lukcy Wattimury, yang didampingi Wakil Ketua Melkianus Sairdekut, mengatakan, aspirasi yang menjadi tuntutan GMNI cabang Ambon akan disampaikan ke DPR RI.

Khusus terkait RUU PKS, Wattimury mengungkapkan, kalau pada Desember 2019 lalu, DPRD Maluku telah menyurati DPR RI berdasarkan tuntutan sekelompok perempuan Maluku.

“Jadi bukan baru sekarang RUU PKS diminta DPRD menyurati DPR RI. Tapi karena ini tuntutan dan aspirasi teman-teman, kami pun akan menyampaika ke DPR RI lagi, termasuk point-point yang dituntut GMNI Cabang Ambon. Akan kami surati dengan melampirkan tuntutan pernyataan sikap dari kalian. Hari ini pun kami surati. Paling terlambat, besok sudah kami kirimkan ke DPR RI,” ujarnya.

Menurut Wattimury, sekecil apapun aspirasi yang disampaikan masyarakat, tetap akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi dewan.(RHM).

 

Comment