by

Gonga Keluarkan Instruksi Pembatasan Arus Masuk Orang

Ambon, BKA- Bupati Kepulauan Aru, Johan Gonga, kembali melakukan pembatasan pelayaran Laut. Larangan tersebut merupakan tindak lanjut dari peningkatan jumlah pasien Covid-19 di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon.

Larangan penumpang atau orang masuk di Kepulauan Aru tertuang dalam instruksi Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor: 552/11/2021 Tentang Pembatasan Pelayanan Transportasi pada pintu masuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Instruksi Bupati Kepulauan Aru ini dibuat setelah mempertimbangkan kondisi wilayah Aru yang kini masuk zona merah, maupun perkembangan Covid-19 ditingkat Provinsi Maluku.

Ada enam poin yang termuat dalam instruksi Bupati kepulauan Aru itu, sebagaimana yang juga diterima BeritaKota Ambon, Selasa (12/1). Yakni, satu, terhitung mulai tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan 28 Januari 2021 pukul 24.00 WIT, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menerapkan kebijakan pembatasan pelayanan transportasi pada pintu masuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Aru melalui pelabuhan laut dan akan dievaluasi kembali.

Dua, pembatasan tersebut diperuntukan bagi kapal angkutan penumpang, hanya diperbolehkan mengangkut penumpang maksimal 100 orang yang masuk ke wilayah Kabupaten Kepulauan Aru dan tetap memperhatikan protokol Covid-19.

Tiga, bagi kapal barang/logistik hanya diperbolehkan mengangkut barang/logistik dan ABK serta memperhatikan protokol Covid-19. Tidak diperkenankan mengangkut orang/penumpang yang datang masuk ke wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.

Empat, apabila ada pelanggaran pada poin dua dan tiga tersebut, maka tidak diijinkan untuk turun di Dobo, dan menjadi tanggung jawab operator pelayaran serta akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Lima, bagi setiap orang yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Aru dari wilayah yang terpapar Covid-19, diwajibkan memenuhi ketentuan protokol Covid 19 (PCR non Reaktif atau Rapid Test Non Reaktif).

Enam, Gugus Tugas Kabupaten Kepulauan Aru berkoordinasi dengan Kantor UPP Kelas III Dobo dan instansi terkait lainnya, agar melaksanakan pengawasan dengan penuh rasa tanggung jawab. lntruksi ini bersifat perintah dan apabila tidak dilaksanakan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kabag Humas dan Protokoler Setda Kepulauan Aru, Erens Kalorbobir, mengungkapkan, instruksi bupati tersebut merupakan respon cepat atas meningkatnya pasien Covid-19 di Provinsi Maluku, Khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru.

“Jadi ini bagian respon pak bupati atas meningkatnya pasien Covid-19, di Maluku maupun Kepulauan Aru secara khusus,” ungkapnya

Selain itu, tambah dia, tentunya instruksi itu merujuk ke keputusan Presiden, peraturan Mendagri dan Menteri Perhubungan. “Rujukan instruksi ini juga tidak asal-asalan. Kita berpatokan pada aturan yang telah ditetapkan. Jadi dasar hukumnya jelas,”jelasnya

Olehnya itu, mewakili Pemerintah Kepualaun Aru, dia berharap, masyarakat terus menerapkan protokol kesehatan, sehingga mata rantai Covid-19 di Aru cepat putus. “Wakili pak bupati, saya harap masyarakat bisa mengikuti prokes, sehingga mata rantai Covid kita putuskan di Aru,” pungkasnya. (WAL)

Comment