by

Gubernur Didesak Cabut Ijin Kapal Andon

Ambon, BKA- Gubernur Maluku, Murad Ismail, didesak untuk segera mencabut perijinan ratusan kapal Andon pencari telur ikan terbang di perairan laut Seira, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
Kehadiran ratusan kapal Andon ini dirasakan sudah sangat meresahkan warga KKT. Bahkan telah menjurus pada upaya pemusnahan populasi ikan terbang di kawasan laut itu.
Desakan ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saudah Tethol, kepada wartawan, Kamis (9/7), usai melakukan rapat lanjutan dengar pendapat antara Komisi II dengan Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Maluku dan juga Ikatan Keluarga Lima Satu Seira (IKLAS) Kota Ambon.
“Keinginan masyarakat di Seira adalah bagaimana pemerintah atau wakil rakyat dapat mengambil satu kebijakan yang berpihak atau tidak merugikan masyarakat. Maka satu keputusan yang diambil Komisi II adalah merekomendasikan kepada Gubernur untuk mencabut perizinan itu, dan menelaah kembali perizinan yang diberikan, serta mencabut kapal-kapal yang ada di perairan Seira, KKT,” tandas Saudah.
Hasil laut masyarakat Seira telah dieksploitasi. Namun tidak tidak memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat disana. Sehingga masalah ini harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Maluku.
Ketua IKLAS Ambon, Dimas Luanmase, menegaskan, IKLAS menolak dengan tegas nelayan luar Maluku yang saat ini telah beroperasi dalam kegiatan penangkapan telur ikan di perairan Seira.
“Kami menolak dengan tegas segala kapal operasional luar Maluku yang beroperasi di periaran Seira, Kecamatan Wermaktian-KK,” tegas Dimas.
Disebutkan, IKLAS Ambon memberikan apresiasi terhadap kerja DPRD Maluku, dalam hal ini Komisi II dalam menyikapi persoalan masyarakat Seira.
“Kami mengapresiasi keputusan DPRD. Semoga peristiwa ini tidak lagi terjadi di daerah lain. Rapat di hari ini telah menyepakati, bahwa komisi akan menindaklanjuti masalah ini dengan menyurati Gubernur, sehingga izin-izin yang dikeluarkan kepada nelayan Andon itu segera dicabut,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku, Abdul Haris, menegaskan, untuk persoalan nelayan Andon di Seira, DKP Provinsi akan melakukan penertiban dan pengawasan.
Dengan demikian, bagi kapal-kapal yang mengantongi izin, tentunya DKP tidak bisa serta merta menghentikan aktivitasnya. Karena izin berdasarkan regulasi yang ada. Sementara yang tidak memiliki izin, akan langsung ditertibkan.
“Kita akan adakan penertiban dan pengawasan. Bagi yang punya izin, kita tentunya tidak semerta-merta langsung menghentikan, karena izin dikeluarkan secara resmi berdasarkan regulasi yang ada. Sementara yang tidak punya izin, langsung ditertibkan,” tandas Haris.
(RHM)

Comment