by

Gubernur: Ini Memberikan Energi Positif

Pemprov Maluku Raih WTP

Ambon, BKA- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

WTP diterima karena laporan keuangan tahun anggaran (TA) 2019 dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Menanggapi predikat WTP yang disandang tersebut, Gubernur Maluku, Murad Ismail, mengatakan, peningkatan opini ini memberikan energi positif dalam penyajian laporan keuangan di tahun yang akan datang.

“Opini ini memotivasi untuk melakukan upaya ke arah lebih baik lagi. Kami berharap, upaya-upaya tersebut dapat memperbaiki peningkatan opini BPK. Dengan peningkatan opini ini dapat memberikan energi positif kepada Pemprov Maluku dalam penyajian laporan keuangan di tahun yang akan datang,” kata Murad Ismail pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku, dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019.

Paripurna yang berlangsung secara virtual itu dipimpin Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury, dari ruang rapat utama Kantor DPRD Maluku, Senin (27/7).

Gubernur mengatakan, Pemprov Maluku telah melaksanakan kewajibannya menyerahkan laporan keuangan kepada BPK Perwakilan Maluku untuk diaudit.

Disadari sungguh bahwa dalam suasana pandemi Covid-19 ini, terdapat banyak keterbatasan dalam melaksanakan audit terhadap laporan keuangan. Namun hal itu tetap dilakukan dengan menjunjung tinggi profesionalisme.

‚ÄúPara auditor BPK dapat menjawab semua tantangan ini,” terang mantan Dankor Brimob ini.

Tahun 2018 lalu, Pemprov Maluku memperoleh Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Ini artinya, opini audit yang diterbitkan sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

Sementara itu, dalam sambutannya, Kepala BPK RI, Agung Firman Sampurna, sebelum menyerahkan laporan hasil audit, mengungkapkan, mencermati hasil yang diraih saat ini, berarti Pemprov Maluku telah berupaya keras, konsisten dan disiplin, untuk meningkatkan akuntabilitas tentang tata kelola keuangan, khususnya laporan Keuangan TA 2019.

“Sungguh tidak mudah memperbaiki tata kelola keuangan, apalagi pertanggungjawabannya dilakukan saat pandemi Covid-19. Namun demikian, pekerjaan besar ini dapat dilaksanakan secara bersama-sama,” tukasnya.

Sesuai amanat UU No 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.

Karena BPK, kata dia, teah melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu,” tutupnya.(BKA-1)

Comment