by

Gugatan Mata Rumah Hatala Ditindaklanjuti PTUN

Ambon, BKA- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon, segera menindaklanjuti gugatan yang dilayangkan Mata Rumah Parentah Hatala terhadap Surat Keputusan (SK) Saniri Negeri Batumerah nomor 1 tahun 2020 terkait penetapan Mata Rumah Parentah Negeri Batumerah, kecamatan Sirimau.

“Alhamdulillah, proses gugatan Mata Rumah Parentah Hatala terhadap Surat Keputusan Saniri Negeri nomor 1 tahun 2020, sudah diterima oleh PTUN Ambon dengan nomor perkara 12/G/2020/PTUN.ABN. Jadi kita mau sampaikan bahwa informasi gugatan kita ditolak itu adalah hoaks. Dan jadwal sidang sudah disampaikan, nanti tanggal 2 Juli 2020, dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan,” ungkap Perwakilan Mata Rumah Parentah Hatala, Abdillah Hatala, kepada wartawan, Kamis (24/6).

Abdillah selaku Penggugat II ini menilai, proses gugutatan yang dilayangkan ke PTUN agar dapat membatalkan SK Saniri tersebut yang tidak sesuai dengan aturan. Dimana pihak Mata Rumah Parentah Hatala melakukan upaya administratif untuk mengajukan keberatan atau banding sesuai aturan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

“Dalam undang-undang tersebut memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan atau banding terhadap pihak yang mengeluarkan keputusan. Gugatan itu kita ajukan pada 15 Mei 2020 lalu, dan pemeriksaan permulaan sudah 4 kali agenda. Hari ini (kemarin) sudah dinyatakan sempurna untuk ditindaklanjuti ke tahapan berikut,” terangnya.

Selaku anak adat dari garis mata rumah parentah, ujar dia, berkewajiban untuk mempertahankan asal usul yang telah ada sejak dahulu. Sehingga wajib bagi Mata Rumah Parentah untuk membuka pemahaman masyarakat Kota Ambon, terkhusus masyarakat negeri Batumerah. Bahwa apa yang telah dilakukan pihak Saniri Negeri terhadap penetapan mata rumah parentah merupakan sebuah kesalahan dan melanggar peraturan daerah (Perda).

“Keputusan Saniri Negeri menyalaji aturan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Seharusnya keputusan penetapan mata rumah parentah itu diambil dalam forum saniri besar. Tapi yang dilaksanakan itu rapat internal saniri. Ini yang kita sayangkan. Karena Saniri selaku pemegang mandat dalam mengatur adat di negeri, harus mengerti kewenangan yang dimiliki. Itu harus dipahami betul,”
Ia menambahkan, agenda selanjutnya terhadap gugatan tersebut akan dimulai pada tanggal 2 Juli dengan pembacaan gugatan. Kemudian akan dilanjutkan pada tanggal 9 Juli 2020 yakni penyampaian jawaban dari tergugat.

“Dilanjutkan lagi pada tanggal 16 Juli 2020, itu replik penggugat terhadap jawaban. Tanggal 23 Juli duplik tergugat terhadap replik penggugat. Nanti di tanggal 30 Juli dilanjutkan dengan replik penggugat terhadap jawaban tergugat II intervensi. Selanjutnya 6 Agustus 2020, duplik tergugat II intervensi terhadap repilik penggugat,”

Abdillah juga menghimbau kepada seluruh masyarakat negeri Batumerah untuk tetap menghormati proses hukum yang sementara berjalan.

“Kami harap, internal mata rumah Hatala agar tetap menjaga situasi dalam negeri batumerah. Dan bagi seluruh warga Batumerah, mari menghormati proses hukum yang sementara berjalan. Semoga hak terhadap asal usul negeri ini bisa kembali pada hak sebenarnya,” pesan dia.

Sementara itu, Perwakilan Mata Rumah Parentah Hatala, Rony Ternate menambahkan, Ia merupakan salah satu tim yang tergabung dalam Tim 11 yang dibentuk oleh Pemerintah Negeri dan disetujui oleh lembaga adat Saniri Batumerah, yang bertugas memverifikasi dan mevalidasi data atau dokumen untuk penetapan mata rumah parentah negeri Batumerah.

Dimana hasil kerja tim sudah selesai dan telah diberikan kepada Saniri Negeri sebagai laporan hasil kerja Tim 11, yang mana menghasilkan satu gambaran untuk penetapan mata rumah parentah.

Hasil kerja tim sudah selesai, ktia sudah berikan ke sanidiri negeri, didalam laporan tim, menghasilkan satu gambaran penteapan mata rumah pearentah. Namun faktanya, lembaga Saniri Negeri Batumerah tidak pernah melibatkan tim 11.

“Ketentuan yang disepakati pemerintah saniri dan tim, pertama SK, kemudian keterangan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atau legal standing, tim memvalidassi data. Dan kita sudah selesai dan memberikan laporan tim ke lembaga saniri,” bebernya.

Rony juga mengaku, ada lima persyaratan dalam penetapan mata rumah parentah. Dan Mata Rumah Hatala memenuhi seluruh syarat tersebut, sementara Nurlette hanya memenuhi 2 syarat. Namun anehnya, kata dia, penetapan mata rumah parentah yang ditetapkan Saniri Negeri saat itu justru kepada Nurlette melalui mekanisme voting.

“Saniri Negeri lakukan penetapan mata rumah sesuai SK nomor 1, kita tahu mereka tetapkan Nurlette tapi mekanismenya voting, dan ini tidak mendasar. Perlu diketahui, raja pertama yang memerintah di negeri Batumerah adalah almarhum Ibrahim Safari Hatala yang tercatat di Kemenag RI. Kemudian ada almarhum Hasan Hatala bergelar Pati Raja dan tercatat juga di Kemenag RI. Saya sendiri yang mengklarifikasi data tersebut di Kemenag dan mendapat legalisir dari Kemenag RI,” sebutnya.

Rony juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota yakni Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dan pihak Tata Pemerintahan Kota Ambon atas seluruh proses yang ada. Namun yang disayangkan, lanjut dia, telah dilakukan pengusulan rancangan peraturan negeri (Ranperneg) dari Saniri Negeri ke Pemerintah Kota.

Pasalnya, dalam Perda nomor 8,9,10 bahwa ranperneg sebelum diajukan ke Pemerintah Kota, perlu dilakukan uji publik.

“Dalam ketentuan perda, sebelum ranperneg diusulkan, itu harus ada uji publik. Tapi Saniri belum lakukan uji publik. Ini perlu kita sampaikan agar masyarakat perlu tahu. Tutup Rony (UPE)

Comment