by

Gustu RA SBT Rakor Bersama Wamen BPN

Ambon, BKA- Tim Gugus Tugas (Gustu) Reforma Agraria (RA) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), melakukan rapat koordinasi (Rakor) bersama Wakil Mentri (Wamen) Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surya Tjandra, yang berlangsung di aula Pandopo Bupati SBT, Senin (22/02).

Selain Wamen BPN, hadir juga pada Rakor tersebut Plh Bupati SBT Syarif Makmur, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Serta diikuti Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Maluku Toto Sutantono, Kakanwil BPN Kota Ambon Adolf Apono dan sejumlah Kakanwil BPN di Sebelas Kabupaten Kota di Pemprov Maluku.

Kakanwil BPN SBT Herryanto Aritonang, dalam sambutan mengatakan, permasalahan yang sering terjadi di masyarakat penduduk adat asli dan masyarakat pendatang itu terkait kepemilikan dan tapal batas antara pemilik tanah. “Masalah ini, kami selalu melakukan berkoordinasi dengan pemangku tokoh adat di daerah,” ujar Aritonang.

Menurut dia, masyarakat SBT baik nelayan dan petani memiliki posisi yang sangat strategis dalam pemenuhan pangan masyarakat Indonesia. Sehingga peningkatan komoditas pada produk-produk unggulan dan perikanan amat perlu dilakukan semua pihak. “Kita dari kementrian sudah memberikan beberapa bantuan dan pemda harus tetap mengawasi,” tegasnya.

Sementara itu, Plh Bupati SBT, Syarif Makmur berharap, kegiatan reforma agraria ini dapat memberikan pengaruh positif melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat kepada masyarakat di Bumi Ita Wotu Nusa. “Seperti permasalahan sengketa tanah yang sering terjadi di masyarakat terkait sertifikat yang tumpang tindih, tapal batas antar desa atau negeri, maupun mengklaim satu sama lain dengan hak kepemilikan tanah,” bebernya.

Dihadapan Wamen BPN, Syarif Makmur mengajak semua unsur Pemda SBT tetap hadir bersama masyarakat dan dapat memberikan pemahaman bagi mereka tentang pentingnya tertib administrasi. “Saya mengajak kita bersama dengan masyarakat untuk tertib administrasi tanah dan segera mendaftarkan ke program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” pungkasnya. (SOF)

Comment