by

Hakim Cecar Sihainenia Diskandal BNI

Ambon, BKA- Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon kembali membuka persidangan kasus dugaan korupsi dan TPPU dana BNI Utama Cabang Ambon, Selasa (12/5).

Pada sidang lanjutan kali ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Maluku menghadirkan saksi Plt. Kepala Kantor Cabang Utama (KCU) BNI Ambon, Fery Sihainenia.

Didalam pengakuan Fery, ada aliran dana mencurigakan. Namun dirinya tidak bisa menjelaskan secara detail seperti apa dana mencurigakan tersebut.

Hal ini tentu membuat para penasehat hukum geram, karena diduga selaku pimpinan, seakan-akan membiarkan kejahatan terjadi di kantor yang dipimpinnya itu.

Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Pasti Tarigan, dibantu Jefry S Sinaga dan Hery Liliantoro selaku Hakim Anggota, itu pun berlangsung tegang.

Pantauan koran ini, atas pernyataan saksi, majelis hakim mengarahkan pertanyaan kepada dirinya, untuk mencari titik terang dari keterangan itu.

“Bagaimana anda selaku pimpinan membiarkan hal ini terjadi, jika memang tahu seperti itu,” ungkap majelis hakim, menepis pernyataan saksi.

Tak sampai disitu, tudingan miring pun diarahkan kepadanya, terutama dari sejumlah pengacara yang merupakan tim kuasa hukum para terdakwa.

Menurut Fileo Flistos Noija, saksi Fery Sihainenia yang tidak cermat menyikapi dugaan aliran dana mencurigakan yang terjadi dibeberapa kantor cabang pembantu (KCP), yang menjadi penyebab BNI bobol ratusan miliar rupiah.

Selain tidak profesional sebagai bankir, Fery diduga ikut terlibat dalam skandal perbankan yang menyeret enam orang ke kursi terdakwa ini.

Usai menggelar sidang, Fileo Flistos Noija saat ditanya soal dugaan keterlibatan Fery Siahainenia di dalam kasus itu, dia enggan berkomentar.

“Rekan-rekan wartawan artikan sendiri lah. Yang pasti dua alat bukti sudah ada dari persidangan ini,” kata Noija, kepada sejumlah wartawan saat skorsing sidang perkara ini.

Dua alat bukti tersebut, urai Flistos Noija, yaitu keterangan yang bersangkutan dipersidangan. Berikutnya bukti surat berisi tanda tangan Fery Siahainenia pada lima voucher BNI senilai Rp 125 miliar milik Jhony de Queljoe.

Lima voucher ini diduga masih terkait dengan sepak terjang Faradiba Yusuf Cs dalam skandal BNI, namun tidak masuk pokok perkara yang didakwakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tapi karena terungkap di persidangan, ini menjadi fakta hukum yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi tiga majelis hakim.

Kata Noija, Lima voucher itu seharusnya ditandatangani kepala KCP Mardika. Tapi anehnya, dia sendiri yang melakukan hal itu saat Faradiba Yusuf datang meminta tanda tangan. “Dia tanda tangan voucher, padahal itu tidak diharuskan. Ketika kepala KCP berhalangan hadir, boleh. Tapi kepala KCP kan ada. Pertanyaannya. kenapa dia tanda tangan?” cetus Flistos Noija.

Sebelumnya terkuak di dalam sidang beberapa pekan kemarin, saksi Noli Stevi Sahumena selaku wakil bidang pemasaran dan Bisnis BNI Cabang Utama Ambon membeberkan, kalau kejahatan penggelapan uang yang terjadi di BNI diotaki oleh terdakwa Farrahdhiba Yusuf yang saat itu merupakan Wakil Pimpinan BNI Cabang Ambon.

Menurut dia, sesuai dana yang ditransfer ke rekening yang disiapkan Fara kepada kepala Cabang Pembantu (KCP), sama sekali BNI tidak mengetahui hal tersebut. Sehingga apa yang dilakukan Fara merupakan perbuatan kejahatan dan merupakan perbuatan melawan hukum.

Keterangan saksi Noli untuk enam terdakwa masing-masing Farrahdhiba Yusuf selaku Wakil Pimpinan BNI Cabang Ambon, Marce Muskitta alias Ace, selaku Pemimpin kantor Cabang Pembantu (KCP) Masohi, Krestianus Rumahlewang alias Kres KCP Tual, Joseph Resley Maitimu alias Ocep, KCP Aru dan Soraya Pelu alias Ola alias Ibu Aya selaku orang suruhan terdakwa Fara dan Andi Yahrizal Yahya alias Calu selaku pimpinan Kas BNI Pasar Mardika.

Saksi mengatakan, kasus ini awalnya, dia bersama pimpin BNI Cabang Utama Ambon Ferry Sia Siahainenia berkunjung ke KCP Masohi, tiba-tiba dalam perjalanan mendapat telepon dari salah satu pimpinan di KCP Aru, kalau ada selisih saldo kas. Yakni uang yang berada di rekening berjumlah Rp. 29.650.000.000.00, tapi yang tervalidasi hanya sekitar Rp.800 juta. Atas informasi tersebut, dia selaku penanggungjawab melayangkan laporan ke Polda Maluku.

Saksi melanjutkan, ketika dilakukan koordinasi lanjut, ternyata bukan hanya terjadi selisih Saldo kas di KCP Aru, tapi juga di KCP Masohi, Tual dan Mardika. Dan semua itu dilakukan pimpinan KCP karena diperintahkan terdakwa Fara selaku wakil pimpinan pemasaran BNI Cabang Utama Ambon.

“Dan untuk diketahui, saya bersama ibu Fara (terdakwa) merupakan unsur pimpinan. Namun kami punya wilayah kerja masing-masing. Jadi untuk transaksi yang terjadi di Aru, itu saya yang punya tanggungjawab, makanya saya buat laporan,” bebernya.

Sebelumnya diberitakan koran ini, keenam terdakwa kasus dugaan tipikor dan TPPU pada BNI Cabang Utama Ambon ini diadili Selasa (7/4) pekan kemarin.

Jaksa mendakwa mereka melanggar dakwaan primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) UU nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH Pidana Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, sedangkan untuk dakwaan subsidair melanggar pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) ayat (2), dan ayat (3) UU nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH Pidana Jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Sedangkan untuk dakwaan primair kedua, ke enam terdakwa didakwa melanggar pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian uang jo pasal 55 ayat (1) k2-1 KUH Pidana jo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

JPU dalam berkas dakwaan menyebutkan, tindak pidana yang dilakukan para terjadi awalnya terdakwa utama Fara pada Tahun 2012 menjabat selaku Karyawan BNI Ambon. saat itu dia menawarkan kepada beberapa nasabah yang dianggap sebagai nasabah prioritas suatu investasi dalam bentuk program cashback yakni penempatan dana pada produk tabungan dan deposito di BNI dengan menjanjikan pemberian imbal hasil (return) dan bonus hingga mencapai 20 persen perbulan.
Dari nominal penempatan dana dan juga menawarkan investasi yang ditempatkan pada perdagangan hasil bumi (cengkeh), dengan presentase keuntungan tertentu yang dijanjikan, kemudian program-program tersebut seolah-olah adalah produk resmi dari PT BNI Ambon, padahal BNI tidak pernah mengeluarkan program dimaksud.melainkan program yang hanya dibuat terdakwa Fara untuk kepentingan pribadinya.

Selanjutnya terdakwa Fara pernah menawarkan beberapa program kepada nasabah pada tahun 2012 selaku custoner service di KCP Waihaong kepada nasabah-nasabah dengan program Tabungan Taplus modal, tabungan deposito,dengan nilai nominal uang berkisar puluhan miliaran (Terlampir dalam dakwaan).

Selanjutnya pada Tahun 2013-2014 sampai 2015, Fara menjabat selaku KCP Kas Mardika, dirinya pun turun melakukan program tersebut dengan berbagai jenis tabungan dengan nilai uang ratusan miliar.

Kemudian atas perbuatan yang dilakukan para terdakwa lain,secara bersama-sama melakukan tindak pidana kejahatan bersama, yakni terjadi setoran uang tanpa diketahui fisik uang pada KCP Tual sebesar Rp. 19.800.000,00., KCP Masohi sebesar Rp. 9.500.000.00., KCP Aru sebesar Rp. 29.650.000.000.00, sehingga terjadi kerugian pada bank BNI Cabang Utama Ambon sebesar Rp.58,950.000.000,00.
Dari uang-uang tersebut,terdakwa utama Farrahdhiba Yusuf yang saat itu menjabat selaku Wakil pimpinan PT BNI Cabang Utama Ambon memerintahkan untuk mentransfer ke rekening Fara yang sudah disiapkan.

Selain ke Fara, para KCP juga mentransfer ke rekening terdakwa Soraya Pelu. Atas perbuatan tersebut, terdakwa menggunakan uang hasil kejahatan itu sebanyak Rp.45.326.000.000,00. (Empat puluh lima miliar tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Atas perbuatan keenam terdakwa, membuat terjadi kerugian negara sesuai hitungan BPK RI sebesar Rp. Rp.58,950.000.000,00.(SAD)

Comment