by

Hakim Tolak Eksepsi Kasus Penggelapan Hidayat

Ambon, BKA- Pengadilan Negeri Ambon akhirnya menolak semua eksepsi penasehat hukum (PH) Terdakwa Hidayat Palembang atas kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan.

Sebelumnya di dalam nota pledoi kasus tersebut, PH terdakwa Yani Hakim dan Yuita Saban sempat mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU yang menilai keliru dalam menyusun berkas dakwaan terhadap perkara tersebut. Dan menurut PH, perkara penipuan dan penggelapan ini harus masuk dalam ranah perdata.

“Menurut hakim, perkara ini dilanjutkan saja untuk pemeriksaan pokok-pokok perkara,dan menolak semua eksepsi terdakwa,” ungkap Yunita Saban kepada Beritakota Ambon, Minggu (19/7) kemarin.

Sebelumnya, kasus ini, PH terdakwa, Hidayat Palembang (46), yang dijerat dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) termuat banyak kejanggalan.

Sehingga tim PH terdakwa mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut.
Usai persidangan lanjutan di Pengadilan Negeri Ambon dengan agenda eksepsi Senin (29/6), PH terdakwa masing-masing Yani Hakim dan Yunita Saban, kepada Wartawan mengatakan, sebagai PH mereka menilai perkara dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan terdakwa Hidayat Palembang harus masuk dalam ranah perdata. Karena didalam perkara itu, ada perjanjian antara kedua belah pihak secara lisan.

“Kita menganggap masalah ini masuk dalam ranah perdata karena , ada perjanjian antara kedua belah pihak secara lisan terkait pembelian kendaraan roda empat milik terdakwa tersebut,” ungkap Yani Hakim.

Bahkan, kata dia, terhadap sikap JPU terkait perkara ini sejak awal, surat dakwaan tidak diberikan kepada PH. Padahal berdasarkan pasal 143 jelas, surat dakwaan harus diberikan bersamaan saat berkas perkara masuk di Pengadilan Negeri.

“Tapi hal ini kita tidak temui dalam perkara ini, sehingga terpaksa kita meminta beberapa kali kepada JPU, dan nantinya pada persidangan yang kedua baru kita mendapat surat dakwaan dari JPU,” kesal Yani.

Lebih jauh dijelaskan, terkait surat dakwaan yang diterima PH, tidak ada tandatangan JPU, bahkan pasal-pasal yang disangkakan pun tidak singkron dengan pokok perkara. “Kasus ini kan penggelapan, tapi dakwaan yang kita terima ini klian kami diancam dengan pasal 351 ayat (1), sehingga bagi kami tidak singkron sama sekali,” tandasnya.

Diketahui dalam berkas dakwaan JPU Secretchil E Pentury, yang dibacakan dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim, Jenny Tulak Cs, menguraikan, tindak pidana yang dilakukan pemuda 46 Tahun, warga Dusun Bara, Desa Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku ini terjadi, Sabtu 12 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wit, di Jalan Dermaga Kota Namlea Kabupaten Buru.

Awalnya, terdakwa bersama Adisucipto (DPO), datang menemui korban Adi Yoana membawa satu unit Mobil Hilux Doble Cabil dengan nomor polisi DE8834 di Kantor Cabang PT. Papua Citra Buana Jalan Dermaga Kota Namlea, Rabu 12 Desember 2018 sekitar pukul. 7.00 Wit.

Disana, terdakwa mengatakan akan menjual mobil karena sedang membutuhkan uang dengan harga Rp. 275 juta.

Lalu korban mengatakan tidak memiliki uang sebanyak itu. Dia bilang hanya memiliki Rp. 100 juta. SehinggaTerdakwa pun membolehkan korban mengambil mobil serta BPKP dengan catatan nantinya korban melunasi sisanya pada Juli 2019.

Setelah mendengar penjelasan itu, korban langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp.100 juta. Terdakwa lalu menyerahkan STNK Asli, Buku Kir Asli serta dibuatkan berita serah terima kendaraan diatas meterai 6000 yang ditandatangani oleh terdakwa dan korban.

Saat korban menerima buku STNK, dia melihat nama di STNK Mobil bukan nama terdakwa tapi nama orang lain yakni Timo Gozali. Dia pun menanyakan hal tersebut kepada terdakwa. Terdakwa lalu menyatakan sudah membelinya dari Timo. Terdakwa bahkan menawarkan diri akan mengurus pengalihan nama untuk korban.

Selanjutnya, pada Selasa 8 Januari 2019, terdakwa menelpon korban yang sedang berada di Jakarta. Terdakwa meminta kepada korban untuk mengirimkan sisa uang penjualan mobil tersebut sebesar Rp.175 juta. Lalu dijawab korban akan dilunasi pada bulan Juli. Karena terdakwa mengatakan ada keperluan mendesak, korban pun mentransfer uang Rp. 25 juta ke rekening terdakwa.

Selanjutnya, pada 12 Januari 2019, terdakwa datang ke kantor korban untuk mengambil mobil. Saat itu, korban masih berada di Jakarta. Terdakwa mengambil kunci mobil dan mengatakan uang yang sudah terbayar sebagai uang sewa lalu membawa pergi mobil.

Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian senilai Rp. 200 juta. (SAD)

Comment