by

Hari Ini, DPRD Panggil Dishub Provinsi

Ambon, BKA- Komisi III DPRD Maluku hari ini akan memanggil Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Maluku, guna meminta penjelasan terkait keluhan para sopir truk yang mengangkut kebutuhan pokok antar kota kabupaten. Pasalnya, para sopir ini diharuskan menjalani rapid test dengan biaya tertentu.

Keluhan tersebut bukan pada biaya rapid test yang dibebankan kepada para supir angkot, melainkan soal wajib rapid test. Pasalnya, para pengemudi ini takut jika hasilnya reaktif maka tidak bisa melanjutkan pengantaran bahan pokok ke kabupaten lain yang dituju.

Maka sejumlah mitra yang dihadirkan Komisi III, diantaranya Kadis Perhubungan Provinsi, Kepala Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) serta Kepala Kantor Syabandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Ketua Komisi III DPRD Maluku, Anos Yermias mengatakan, dari pembicaraan yang disampaikan para pengemudi truk, bahwa mereka tidak keberatan soal biaya untuk rapid tes. Tetapi yang dikhawatirkan adalah jika hasilnya menunjukkan reaktif dan mereka harus diisolasi.

“Para pengemudi truk yang mengangkut kebutuhan pokok ke pulau-pulau ini, bukan soal bayar biaya rapid. Tapi persoalan bagi mereka kalau kemudian hasilnya reaktif, maka mereka harus diisolasi selama 14 hari.

Kalau seperti itu, mau diberi makan apa keluarga mereka,” ungkap Anos, kepada wartawan, di gedung DPRD Provinsi Maluku, Karpan, Selasa (16/6).

Politisi Golkar ini menilai, pengantaran logistik yang dilakukan para pengemudi truk ini hanya antar pulau di Maluku. Sehingga tidak perlu dilakukan pembatasan seperti itu.

“Dan untuk memastikan itu, besok (hari ini) Komisi III akan mengundang Dinas Perhubungan, KOSP dan ASDP untuk membicarakan itu. Rakyat sementara susah maka kita harus bantu, kita panggil mereka dan mempertanyakan itu,” tegas Anos. (RHM)

Comment