by

Hasil Rapid Test dan Swab Diragukan

Ambon, BKA- Jumlah kasus Covid-19 semakin meningkat jelang pengusulan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Ambon.

Namun penetapan pasien dalam pengawasan (PDP) reaktif sesuai rapid test dan hasil swab positif Covid-19, justru diragukan karena tidak ada bukti fisik dari pihak medis.

Salah satu Pemerhati Sosial di Kota Ambon, La Suryadi, kepada wartawan di Pengadilan Tinggi Ambon, Senin (18/5), mengatakan, penetapan pasien reaktif rapid test hingga hasil swab yang terkonfirmasi positif Covid-19, tidak bisa hanya sebatas lisan yang disampaikan pihak medis kepada keluarga korban.

Seharusnya, kata Suryadi, penyampaian lisan itu disertai dengan mencantumkan bukti fisik atau surat tertulis sebagai bukti, bahwa PDP maupun yang telah meninggal dunia benar-benar terkonfirmasi positif sesuai hasil swab.

“Kinerja pemerintah lewat Gugus Tugas sudah maksimal dan kita junjung tinggi hasil kerjanya. Tapi saya ingin pertegas, bahwa setiap hasil rapid test dan swab harus dibuktikan dengan bukti fisik atau surat tertulis. Tidak serta merta hanya disampaikan secara lisan via telepon,” tegas La Suryadi.

Ia mengaku, dari pantauan yang dilakukan hingga mengunjungi pihak keluarga korban, selama ini penyampaian hasil swab terhadap PDP maupun korban yang meninggal dunia hanya secara lisan, tanpa bukti fisik dari pihak medis.

Ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Dimana Pemerintah Kota lewat Gugus Tugas terkesan tidak transparan soal data PDP maupun pasien yang meninggal, karena terkonfirmasi Covid-19 sesuai hasil swab. Yakni tidak menyampaikan bukti fisik hasil pemeriksaan laboratorium kepada pihak keluarga korban.

“Sebagai bukti seseorang terindikasi apabila ada bukti fisik dari pihak medis yang tangani hasil pasien tersebut. Tapi selama ini kan tidak ada. Salah satunya itu kasus terhadap almarhum LS dan RL, itu tidak ada bukti fisik atau pernyataan tertulis bahwa mereka itu positif terkonfirmasi Covid-19. Maka itu kita desak agar diberikan bukti fisik kepada keluarga korban. Itu intinya,” tandas dia.

Ia menyebutkan, jika selama ini penyampaian hasil swab kepada keluarga korban atau pasien hanya secara lisan, maka itu diragukan.

“Yang bisa dipegang sebagai bukti, yaitu, bukti fisik. Dan itu harus dibuktikan. Dan bagi pasien yang dikarantina juga harus lampirkan bukti fisik, termasuk yang sudah sembuh harus mendapatkan bukti fisik dari tim medis. Jangan hanya melalui telepon dan disampaikan kepada keluarga korban. Kalau seperti ini justru membias, karena tidak bisa dibuktikan,” terangnya.

Dirinya justru meragukan seluruh hasil PDP maupun yang telah terkonfirmasi Covid-19, karena tidak ada bukti fisik yang disampaikan pihak Pemerintah lewat Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan Covid-19.

Bahkan dirinya menduga, penambahan kasus Covid-19 yang terjadi sengaja didongkrak untuk mengejar pemberlakuan PSBB yang sementara di usulkan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Sebab dari pantauan yang dilakukan, kenaikan jumlah PDP sesuai hasil swab maupun pasien reaktif hasil rapid test dari hasil tracking (penelusuran) yang dilakukan tim medis, naik signifikan ketika ada usulan PSBB yang dilakukan.

“Kalau di analisa, ini adalah satu strategi untuk mendongrak pasien itu menjadi lebih banyak,. Karena bisa juga ada unsur atau keinginan untuk penerapan PSBB. Karena sejak Maret sampai April, kemudian awal Mei, tidak dijumpai PDP yang signifikan. Tapi ketika ada keinginan PSBB, justru jumlahnya itu meningkat signifikan. Kan aneh, apalagi tidak ada bukti fisik hasil medis,” cetusnya.

Ia menambahkan, dari kondisi yang terjadi saat ini, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR) yang telah diterapkan saat ini dianggap tidak berhasil.
“Faktanya demikian, pasien justru lebih meningkat dan begitu juga yang meninggal. Maka jalan terbaik untuk buktikan kepada masyarakat, maka setiap pasien yang terindikasi harus dibuktikan dengan bukti fisik atau pernyataan tertulis dari pihak medis,” pesan La Suryadi. (UPE)

Comment