by

Hingga PSBB Transisi, Bansos Belum Merata

Ambon, BKA Setelah satu bulan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga dilanjutkan dengan PSBB transisi, masih banyak masyarakat miskin yang belum tersentuh bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Kota Ambon.

Anggota DPRD Kota Ambon, Yusuf Wally menyebutkan, sesuai laporan dan temuan di lapangan, masih ada masyarakat miskin maupun miskin baru yang belum menerima bansos dari Pemerintah Kota. Untuk itu, Pemerintah Kota Ambon harus kembali melakukan pendataan terhadap warga miskin maupun miskin baru akibat pandemi Covid-19.

Yakni solusinya, kata dia, dinas terkait meminta seluruh desa kelurahan sampai pada RT/RW, agar mendata kembali masyarakat yang belum meperoleh bantuan sosial dampak Covid di kota Ambon.

“Saya yakin pendataan saat ini lebih mudah dari data sebelumnya. Karena sudah dipastikan ada informasi yang masuk melalui RT terkait masyarakat yang belum memperoleh bantuan. Apalagi saat ini bertepatan dengan pembayaran uang sekolah anak, sehingga sangat menyusahkan masyarakat,” tandas Wally, saat menghubungi koran ini, Rabu (22/7).

Politisi PKS ini menilai, dalam penerapan PSBB transisi ini, pembatasan kegiatan di sektor ekonomi maupun sosial budaya dilonggarkan secara bertahap. Aktivitas maupun sejumlah tempat usaha kembali dibuka, namun dengan menerapkan protokol kesehatan. Sehingga diharapkan, wabah mematikan ini diharapakn mengalami penurunan.

Namun disisi lain, telah banyak ciptakan pengangguran dengan merumahkan tenaga kerja. Seperti karyawan toko dan beberapa mall di kota Ambon. Dan dampaknya sangat terasa pada keluarga masing-masing. Sehingga keluhan masyarakat semakin terasa dikala harus membayar uang sekolah anak.

Menurutnya, Pemerintah Kota perlu memberikan solusi untuk memudahkan masyarakat terhadap mereka yang terdampak.
“Sejak kota Ambon memberlakukan PSBB mereka telah memasukan KTP dan KK lewat RT, namun sampai saat ini mereka belum menerima bantuan. Karena alasan nama tidak terdata. Maka itu perlu ada solusi terbaik, sehingga tidak terjadi ketimpangan dan kecemburuan di masyarkat. Karena penyebabnya sama-sama merasakan dampak Covid. Anehnya, ada yang dapat bantuan tapi ada juga yang hanya sebagai penonton,” tutur Wally.

Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon ini mengaku, telah mengunjungi beberapa lokasi dan masih menerima informasi dari masyarakat yang tidak pernah menerima bantuan sekalipun dari pemerintah. Baik itu bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

“Para karyawan atau tenaga lepas yang terkena imbas akibat PSBB sampai PSBB transisi, seharusnya mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Ambon. Sehingga Dinas terkait perlu melakukan pendataan baru agar nama mereka bisa masuk untuk penerimaan bantuan bulan berikutnya. Dan saya pikir pendataan baru saat ini tidak sulit saat diawal pendataan. Karena informasi dilingkungan pasti diketahui RT setempat,” imbuhnya.

Ia berharap, agar fungsi Gugus Tugas Covid-19 Kota Ambon juga dapat dimanfaatkan untuk membuka ruang bagi para karyawan dan tenaga lepas, guna melapor untuk didata sebagai penerima bantuan dampak covid-19 di Kota Ambon.

Karena terkait konsekuensi PSBB Transisi, dampak ekonomi sangat terasa di masyarakat. Sedangkan dari sisi kesehatan, perlu kedisiplinan masyarakat untuk ditingkatkan. Agar kesadaran warga untuk terus menerapkan protokol kesehatan maksimal dilakukan pada aktifitas publik.
“Jika ini tidak dilakukan, dikawatirkan kembali terjadi kenaikan penyebaran Corona, sehingga kota Ambon akan kembali pada masa PSBB. Dan ini tidak kita kehendaki,” tutup Wally. (UPE)

Comment