by

HMI Desak Pemkot Cabut PSBB

Ambon, BKA- Pemerintah Kota Ambon kembali didesak untuk segera mencabut Perwali nomor 18 tahun 2020 tentang PSBB. Desakan ini tertuang dalam 5 poin tuntutan yang disampaikan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Unidar Ambon, saat berunjuk rasa di gedung DPRD Kota Ambon, Kamis (2/7).

Puluhan mahasiwa ini menilai, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus penyebaran Covid-19 di kota Ambon justru memberikan dampak buruk kepada mayarakat, terkhusus bagi para pedagang.

Pasalnya, penerapan PSBB yang dilakukan tidak sesuai dengan pasal-pasal yang termuat dalam Peraturan Walikota (Perwali) nomor 18 tersebut. Sehingga meminta DPRD untuk memyampaikan tuntutan mereka kepada Walikota Ambon, Richad Louhenapessy untuk tidak lagi melanjutkan PSBB.

“Kami meminta DPRD mendesak Pemerintah Kota Ambon untuk segera mencabut Perwali nomor 18 tahun 2020, yang dinilai bertentangan dengan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena tidak memenuhi hak dan kewajiban,” ungkap, Sekretaris Komisariat Hukum Unidar Ambon, Ishak Rumakat, usai penyerahan tuntutan.

Selain pencabutan PSBB, DPRD juga didesak segera memanggil dan mengevaluasi Pemerintah Kota yakni Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kota Ambon. Karena dinilai melakukan pembodohan secara terang-terangan kepada masyarakat.

Bahkan DPRD didesak untuk segera melakukan investigasi terhadap kasus almarhum HK yang sempat divonis terkonfirmasi positif Covid-19 dan meninggal di RSUD Haulussy Ambon pada 26 Juni pekan lalu.

“Kami mendesak DPRD untuk lakukan investigasi atas meninggalkan almarhum HK di RSUD Haulussy, agar tidak menjadi polemic di maysaraka. Terutama pada pihak keluarga almarhum. Tuntutan yang berikut, kita mendesak agar DPRD juga memanggil tenaga medis agar bisa diberikan sanksi karena melayani pasien Covid-19 tidak sesuai dengan SOP,” tegas Rumakat.

Tuntutan lainnya, lanjut dia, meminta agar DPRD memanggil Tim Gugus untuk transparan terkait anggaran Covid-19 di Kota Ambon dari awal penanganan pandemi hingga penerapan PSBB.

“Kita ingin agar DPRD juga bisa menegaskan kepada Gugus Tugas serta walikota agar transparan terkait anggaran Covid-19 yang terpakai sejak awal hingga PSBB secara terbuka dan terperinci kepada masyarakat.

Bahkan kita mendesak agar pihak kepolisian juga mengusut sebab dari penganiayaan tenaga medis dari keluarga almarhum HK. Jangan hanya masyarakat kecil yang diusut, tapi pemerintah dibiarkan,” pesan dia.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Johny Wattimena menambahkan, seluruh tuntutan tersebut akan disampaikan kepada para pimpinan DPRD Kota Ambon untuk ditindaklanjuti.

“Aturan ini kalau tidak diterapkan dengan baik, maka akak menimbulkan gejolak. Seluruh pikiran ini akan kita serahkan ke pimpinan untuk nantinya ditindaklanjuti ke Pemerintah Kota Ambon,” singkat, politisi Gerindra ini.

Sebelum mendatangi DPRD, puluhan mahasiwa bersama sejumlah pedagang kota Ambon melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota Ambon. Ada sekitar 8 tuntutan yang ditujukan kepada Walikota Ambon.

Pantauan di lapangan, aksi unjuk rasa ini dimulai sekira pukul 11.00 WIT, sebelum bertandang ke DPRD kota Ambon. Para demosntran itu sempat meminta bertemu dengan walikota untuk menyampaikan seluruh tuntutan mereka.

Mereka sempat memaksa masuk Balai Kota, namun dihadang oleh petugas Satpol PP dan aparat kepolisian.

“Kami menolak perpajangan PSBB, kalau mau terapkan PSBB harusnya kami pedagang diberikan bantuan tapi kita tidak pernah ada bantuan kepada kami, apalagi sudah 10 hari kami tidak berjualan,” teriak salah satu pedagang pasar Mardika.

Para pedagang juga meminta Pemerintah Kota untuk tidak lagi memperpanjang PSBB, agar aktivitas ekonomi keluarga dapat berjalan normal.

Tempat yang sama, Ketua HMI Cabang Ambon, Achel Rehayaan dalam orasinya juga, meminta walikota untuk menemui mereka dan menyampaikan hasil evaluasi PSBB yang direncanakan akan diperpanjang.
“Kami minta walikota keluar untuk temui kami, ini kami datang atas keresahan masyarakat,” tegasnya.

Namun aksi yang berjalan hingga pukul 14.59 WIT itu sempat memanas. Lantaran masa mencoba menerobos masuk ke halaman Balai Kota.
Bahkan aksi saling dorong antara pendemo dengan petugas yang juga terjadi di depan pagar masuk Balai Kota. Bahkan ada salah satu pria yang digiring masuk ke dalam kantor Balai Kota, karena memukul seorang petugas Pol PP.

Setelah pria itu digiring masuk, masa aksi memilih untuk memalang akses jalan didepan Kantor tersebut hingga terjadi kemacetan. Namun aksi itu tidak berlangsung lama setelah salah satu Polisi Lalu Lintas turun melerai aksi itu. (UPE/DHT/BKA-1)

Comment