by

HMI Kecam Studi Banding DPRD

Ambon, BKA- Perjalanan dinas 35 anggota DPRD Kota Ambon di tengah zona merah (tinggi) pandemi Covid-19, mendapat kecaman dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Ambon. Studi banding tersebut dinilai hanya akal-akalan para wakil rakyat untuk mengais anggaran daerah.

Studi banding ini melibatkan 35 anggota DPRD, dan beberapa pendamping ASN Sekretariat Dewan (Setda) Kota Ambon. Yakni mengunjungi kota Bekasi, Bogor dan beberapa kementerian, untuk mencari referensi terkait pertanggung jawaban APBD 2019. Serta beberapa agenda komisi yang tidak disebutkan.

Sebelum bertolak ke Ibukota Jakarta, seluruhnya diharuskan lakukan rapid test mandiri pada Dinas Kesehatan Kota Ambon, Selasa (11/8). Dan hari itu juga, seluruhnya dinyatakan non reaktif.

Namun perjalanan dinas ini dianggap tidak ada manfaat, dan hanya akal-akalan semata untuk menghabiskan anggaran daerah.

Ketua HMI Cabang Ambon, Mizwar Tomagola menegaskan, perjalanan dinas yang dilakukan para wakil rakyat itu tida etis. Sebab, kota Ambon baru saja kembali ke zona merah penyebaran Covid-19.

Harusnya, kata dia, perjalanan dinas tidak perlu dilakukan disaat masyarakat sementara menghadapi berbagai persoalan akibat wabah ini.

“Perjalanan dinas yang dilakuka 35 anggota DPRD Ambon ini tidak etis dalam menjalankan amanah rakyat. Sebab disaat rakyat tertekannoleh himpitan ekonomi akibat Corona, mereka justru memilih hamburkan uang daerah untuk studi banding yang kosong pembuktiannya selama ini,” kesal Tomagola, saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (13/8).

Diakuinya, studi banding yang dilakukan justru membuat kerugian terhadap anggaran daerah. Karena banyak hal yang harusnya diselesaikan para wakil rakyat tersebut.

Mulai dari persoalan kurikulum daring yang masih menjadi keluhan orang tua hingga berbagai persoalan lainnya.

“Kalau mau jujur, perjalanan dinas DPRD kota ini tidak terlalu memberi manfaat. Malah membuat kerugiaan besar, berupa anggaran dan hasil yang omong kosong yang mereka bawa,” ungkap di.

Dia berharap, seluruh rombongan studi banding ini melakukan karantina pasca kembali ke kota Ambon. Karena ditakutkan, perjalanan dinas yang dilakukan hanya akan berakhir dengan klaster baru.

Apalagi, sambung dia, dari salah satu media online nasional telah memberitakan ada belasan pejabat di Pemerintah Kota Bekas yang baru ditetapkan positif Covid-19.

“Sebagai bentuk pelajaran kepada masyarakat, rombongan perjalanan dinas itu wajib di karantina. Sebab, mereka baru pulang dari zona merah. Jangan sampai tidak mematuhi protokol kesehatan, rombongan ini justru membangun klaster baru di kantor DPRD,” tutup Tomagola. (UPE).

Comment