by

Ingin Pulang, Terkendala Mahalnya Biaya Rapid Test

Ambon, BKA- Ingin pulang kampung, tapi terkendala dengan berbagai persyaratan. Diantaranya, harus ada hasil Rapid Test. Tidak gratis, tapi harus membayar Rp 600.000. Uang dari mana?

Pemerintah Provinsi Maluku kembali di demo oleh sejumlah mahasiswa yang ingin pulang kampung, tapi dibatasi oleh sejumlah persyaratan.

Sebelumnya, ada puluhan mahasiswa asal Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kota Tual, yang menggelar demo tersebut.

Kali ini, demo serupa digelar oleh puluhan mahasiswa asal Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang saat ini tengah menempuh pendidikan pada sejumlah perguruan tinggi di Kota Ambon, menggelar demo di depan pintu gerbang Kantor Gubernur Maluku, Rabu (13/5).

Mereka meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, agar membuka akses transportasi laut secara luas, agar mereka bisa kembali berkumpul dengan keluarga di kampung.

Apalagi kehidupan mereka di Kota Ambon saat ini semakin sulit. Sedangkan bantuan pemerintah sangat terbatas untuk dapat menopang kehidupan mereka selama indekos.

“Dari beberapa teman saya, hanya mendapatkan bantuan sembako, satu kali. Itupun hanya beras, satu karton mi instan dan minyak goreng satu botol. Dimana uang miliaran rupiah untuk tangani orang terdampak Covid-19 itu,” ungkap salah satu orator mahasiswa, Saik Moksen Alhadale, kepada koran ini.

Menurutnya, bantuan Pemprov Maluku begitu banyak bagi orang-orang yang terdampak dari Covid-19, namun dirinya tidak pernah merasakan bantuan tersebut.

Saik yang juga berasal dari SBT itu, mengatakan, sudah ada kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT untuk menerima mahasiswa asal SBT yang ada kota Ambon untuk kembali. Tapi hal tersebut harus dipertanyakan kepada Pemprov Maluku terlebih dahulu.

“Sesuai dengan intruksi Menteri Perhubungan, bahwa segala transportasi telah dibuka. Jadi sekiranya pemprov harus cepat koordinasi dengan pemerintah SBT, karena sesungguhnya Pemerintah SBT telah bersedia menerima kami dari Kota Ambon,” bebernya.

Tak hanya itu, para pendemo juga menilai kebijakan Pemprov Maluku kepada masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman, sangat memberatkan. Karena harus memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan surat perjalanan, salah satunya harus mengikuti Rapid Test.

Tapi untuk mengikuti Rapid Test, tidak gratis. Melainkan harus mengeluarkan biaya, yakni, sebesar Rp 600.000. Uang darimana, sedangkan ditengah kondisi wabah Covid-19 saat ini, sangat sulit untuk cari duit.

“Pelayanan disini sangat meresahkan. Kasian, ada ibu-ibu yang datang memohon untuk bisa mendapatkan surat perjalanan, namun harus mengikuti Rapid Test dahulu. Ravid Test itu harus bayar sebesar Rp 600.000,” sebutnya.

Untuk itu, Saik menilai, negara melalui Pemprov Maluku bukan mempermudah masyarakat yang lagi kesulitan ditengah pandemi Covid-19, malah menambah kesulitan itu melalui kebijakan yang tidak memihak masyarakat.

Terkait keluhan mahasiswa yang ingin pulang kampung, tapi terkendala dengan surat perjalanan yang harus melalui Rapid Test yang dinilai mahal, Sekertaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, mengatakan, kalau memang pemerintah tidak menanggung biaya Rapid Test untuk pelaku perjalanan.

“Pemerintah tidak menanggung Rapid Test untuk pelaku perjalanan,” singkatnya (BKA-1)

Comment