by

Iuran BPJS Kesehatan Kembali Turun

Ambon, BKA- Iuran peserta BPJS Kesehatan secara nasional sudah kembali turun atau pada nominal sebelumnya, dan mulai berlaku pada 1 Mei 2020.

Dimana sebelumnya, untuk iuran bulan Januari sampai Maret 2020 tetap mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) nomor 75 tahun 2019 yaitu sebesar Rp 160.000 untuk kelas 1, Rp 110.000 untuk kelas 2 dan Rp 42.000 untuk kelas 3.

Kini iuran tersebut kembali turun menjadi nominal normal yakni Rp 80.000 untuk kelas 1, Rp 51.000 untuk kelas 2 dan Rp 25.500 untuk kelas 3.

Turunnya nominal iuran BPJS Kesehatan ini mengacu pada Pepres nomor 82 tahun 2018 terkait Iuran Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), untuk segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

Sebab, beberapa waktu yang lalu iuran ini mengalami kenaikan dan dibatalkan sesuai dengan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 7P/HUM/2020. Yang menyatakan membatalkan Pasal 34 Pepres nomor 75 tahun 2019.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Maruf menjelaskan, perhitungan pemberlakuan penyesuaian iuran sesuai dengan Putusan MA adalah per 1 April 2020.

“Jadi untuk iuran Januari sampai Maret 2020, tidak ada pengembalian atau dikompensasi di bulan berikutnya. Namun, terhadap kelebihan iuran peserta JKN-KIS yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan dikompensasikan ke iuran pada bulan berikutnya,” ungkap Iqbal, melalui rilisnya yang diterima koran ini, Jumat (1/5).

Menurutnya, BPJS Kesehatan sudah melakukan penyesuaian sistem teknologi informasi (TI) serta penghitungan kelebihan iuran peserta.
Ia berharap per tanggal 1 Mei 2020, peserta sudah mendapatkan tagihan yang telah disesuaikan. Karena pihaknya ingin pelayanan kesehatan kepada peserta JKN-KIS tidak terhambat. Terutama memperhatikan kondisi sosial ekonomi saat ini di tengah pandemi Covid-19.

“Dengan dikembalikannya nominal iuran segmen PBPU sesuai Putusan MA per 1 Mei 2020 ini, kami harapkan dapat membantu dan tidak membebani masyarakat,” pintanya.

Dituturkan, peserta dapat terus berkontribusi, menjaga status kepesertaannya tetap aktif dengan rajin membayar iuran rutin setiap bulannya. Sebab ini merupakan salah satu wujud gotong royong, khususnya disaat bangsa sedang bersama melawan Covid 19.

Iqbal menambahkan, apabila pada 1 Mei 2020 peserta mendapat kendala terkait status kepesertaan, tagihan serta membutuhkan informasi lainnya dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500 400.

Ia juga mengingatkan peserta untuk tetap memprioritaskan jaminan kesehatan sebagai kebutuhan dasar terlebih di masa pandemi Covid-19. Resiko sakit akan semakin memperlebar keterpurukan ekonomi apabila tidak memiliki jaminan kesehatan.

Dilanjutkan, penyesuaian iuran ini hanya berlaku bagi segmen peserta PBPU dan BP. Untuk segmen peserta lain seperti peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) masih mengacu pada Perpres 75 tahun 2019.

Pemerintah saat ini, sudah menyiapkan rencana penerbitan Peraturan Presiden yang substansinya antara lain mengatur keseimbangan dan keadilan besaran iuran antar segmen peserta, dampak terhadap kesinambungan program dan pola pendanaan JKN, konstruksi ekosistem jaminan kesehatan yang sehat, termasuk peran Pemerintah (pusat dan daerah).

“Rancangan Pepres tersebut telah melalui proses harmonisasi dan selanjutnya akan berproses paraf para menteri dan diajukan penandatanganan kepada Presiden,” tutupnya. (DHT)

Comment