by

Jaksa Kasasi Hukuman Kades Letwurung

Ambon, BKA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri MBD, Arjely Pongbani, mengajukan upaya kasasi atas putusan banding yang dijatuhi Pengadilan Tinggi Ambon kepada terdakwa eks Kepala Desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten MBD.

Menurut Arjely, yang merupakan Kasi Pidsus Kejari MBD ini, putusan banding yang dijatuhi majelis di Pengadilan Tinggi (PT) karena tidak mengakomodir semua nilai kerugian negara yang dilakukan terdakwa. Sehingga penuntut umum kembali mengajukan Kasasi atas putusan banding tersebut.

“Jadi kerugian negara yang dituntut JPU dipersidangan itu harus diganti sesuai dengan prosedur UU yang berlaku. Makanya kita Kasasi, karena putusan PT tidak mengakomodir semua,” ungkap Jaksa dengan tiga balok emas di pundak itu.

Meski begitu, JPU berterima kasih atas putusan banding PT yang mengabulkan pasal yang disangkakan JPU terhadap terdakwa, yakni, pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tipikor.

“Kita hanya berterima kasih karena PT mengabulkan permintaan kita yang menuntut terdakwa pakai pasal 2, yang sebelumnya divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon dengan lima tahun penjara dan bersalah melanggar pasal 3 UU tipikor. Dan muda-mudahan putusan kasasinya cepat turun biar kasus ini cepat selesai,” tandas Arjely yang juga akan dipromosikan mendapat jabatan baru sebagai Kasi Pidum Kejari Buton, Kejati Sulawesi Tenggara ini.

Sebelumnya, JPU Arjely Pongbani dan Taufik Purwanto mengajukan upaya banding atas putusan majelis hakim terhadap terdakwa, Simon Unmehopa eks Kepala Desa Letwurung, Kecamatan Babar Timur, Kabupaten MBD lima tahun penjara.

Upaya banding ini dilakukan karena majelis hakim Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Ambon dinilai mengabaikan fakta sidang, dengan memvonis terdakwa bersalah melanggar pasal 3 UU korupsi. Padahal dilihat dari fakta sidang, seharusnya hakim vonis menggunakan pasal 2.

“Upaya hukum banding ini hanya karena majelis hakim mengabaikan ancaman hukuman sesuai UU Tipikor yang divonis hakim terhadap diri terdakwa,” jelas Arjely kepada Berita Kota Ambon melalui telepon selulernya, Kamis (26/3).

Dikatakan, pengajuan banding baru dinyatakan jaksa pada Senin (24/3), karena baru menerima petikan putusan, untuk itu, masih menunggu salinan putusan dari pengadilan.
“Kami baru nyatakan banding, karena masih menunggu salinan putusan untuk dipelajari lebih lanjut,” ujar Arjely.

Seperti diberitakan sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon memvonis terdakwa Simon Unmehopa dengan pidana penjara selama lima tahun dalam persidangan Senin, 16 Maret 2020, yang dipimpin ketua majelis hakim, Feliks R. Wuisan.

Hal ini karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan ADD dan DD Tahun 2015-2017, sehingga mengkibatkan terjadi kerugian negara sesuai hitungan Inspektorat MBD.

Selain hukuman penjara selama lima tahun, terdakwa juga dibebankan membayar denda Rp.300 juta, subsider tiga bulan kurungan.

“Terdakwa juga dihukum untuk membayar uang denda sebesar Rp. 290 juta lebih, dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana subsider selama 6 bulan kurungan,” kata hakim.

Sebelumnya, JPU Arjely Pongbani menuntut terdakwa Simon Unmihopa dengan pidana penjara selama 5,6 Tahun penjara.

Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,terdakwa juga dibebankan JPU untuk membayar denda Rp.300 juta, subsider 3 bulan kurungan, kemudian terdakwa yang merupakan PNS di Pemda MBD ini diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 570 juta subsider 6 bulan kurungan.

JPU dalam berkas dakwaanya mengungkapkan, modus korupsi yang dilakukan terdakwa dengan menilep uang ADD dan DD tahun 2015, 2016 dan 2017 yakni dalam setiap laporan pertanggungjawaban terdakwa membuat nota belanja dan kwitansi tidak benar.

Selain itu, terdakwa menggunakan ADD dan DD untuk kepentingan pribadi sehingga banyak perkerjaan pembangunan desa tidak selesai dikerjakan. Modus lainnnya, terdakwa membuat bukti perjalanan dinas tak benar dan terdakwa tidak membuat biaya perjalanan dinas kepada orang yang berhak untuk melakukan perjalanan dinas, bahkan, tidak pernah melibatkan perangkat desa dalam setiap kegiatan desa sehingga diduga anggaran hanya dipakai dan dikelola secara pribadi.(SAD)

Comment