by

Jaksa Rampung Berkas Korupsi Raja Porto

Ambon, BKA- Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon Cabang Saparua dikabarkan sedang merampungkan berkas perkara Marthen Nanlohy, Raja Negeri Porto, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), dan dipastikan dalam waktu dekat berkas perkara tersebut akan dilakukan tahap II untuk kepentingan persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon.
Kacabjari Saparua Ardy yang dikonfirmasi Beritakota Ambon mengungkapkan, berkas perkara Raja Porto Marthen Nanlohy yang dijerat dalam kasus penyalahgunaan ADD dan DD ini, beberapa hari lalu penyidik sudah melakukan perampungan berkas.

Perampungan berkas perkara tersebut setelah tim yang dipimpinnya itu melakukan penyitaan barang bukti berupa SK kepengurusan Tersangka sejak tahun 2011-2017.

“Kita sudah sita dokumen tambahan. Berupa SK yang bersangkutan saat menjabat Raja sejak tahun 2011 sampai 2017, dan setelah dilakukan penyitaan berkas perkara yang sudah menyeret dua orang di penjara (Sekertaris dan bendahara Negeri Porto), tim sudah menganggap berkasnya sudah lengkap,” jelas Ardy, Jumat kemarin.

Jaksa dengan satu bunga melati di pundak itu melanjutkan, dipastikan dalam waktu dekat, berkas perkara Raja Porto sudah dilakukan tahap II ke penuntut umum.

“Mungkin awal Agustus kita sudah tahap II di Kejari Ambon. Semoga saja kasus cepat dilimpahkan ke Pengadilan untuk kepentingan sidang,” jelasnya.

Ditanya soal tersangka Raja Porto yang mengelak tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi ADD dan DD tersebut. Kata Adry, hal itu merupakan kewenangan tersangka.

“Itu kan kewenangan dia (Raja Porto). Saya pun tidak bisa bilang dia salah. Makanya nanti kita buktikan dipersidangan baru bisa terbuka terang-benderang soal siapa yang salah dan benar,” tandasnya.

Disinggung soal modus korupsi yang dilakukan tersangka, sebut dia, Raja bersama bendahara dan sekretaris melakukan Mark-up pada nota belanja.
“Kan mereka diduga terbukti melakukan mark-up pada nota belanja.

Namun saya sudah lupa, nilai pada item-itemnya berapa ,” pungkas Ardy.
Untuk diketahui, Raja Porto ditetapkan sebagai tersangka pada 18 Oktober 2018 dalam kasus korupsi DD dan ADD Negeri Porto tahun anggaran 2015-2017. Sekretaris Negeri Porto, Hendrik Latupeirissa dan bendahara Salmon Noya telah diadili, dan divonis 1 tahun penjara.

Mereka terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi ADD-DD Porto selama 3 tahun, sejak 2015-2016-2017 dengan total kerugian negara sebesar Rp 382 juta lebih.

Keduanya terbukti melanggar pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 juncto UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tipikor.

Untuk diketahui, pada tahun 2015, 2016 dan 2017 Pemerintah Negeri Porto mendapat DD dan ADD sebesar Rp 2 miliar.

Anggaran tersebut diperuntukan bagi pembangunan sejumlah item proyek, diantaranya pembangunan jalan setapak, pembangunan jembatan penghubung dan proyek posyandu.

Para terdakwa melakukan mark up dalam setiap pembelanjaan item proyek. Akibatnya negara dirugikan Rp 382 juta lebih. (SAD)

Comment