by

Jaksa Susun Dakwaan Korupsi Sekda Buru

Ambon, BKA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Maluku, mulai penyusun berkas dakwaan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru, Ahmad Assagaff, dan Mantan bendahara Setda Buru, La Joni.

Berkas dakwaan kedua tersangka disusun untuk kepentingan persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon nanti.
“Biasanya kalau di terima berkas tahap II dari penyidik, tim JPU yang menangani kasus tersebut akan menyusun dakwaan kedua tersangka,” ujar Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, Minggu (2/8).

Penyusunan berkas dakwaan dilakukan agar supaya dilimpahkan ke Pengilan Negeri Ambon untuk disidangkan.
“Prosedurnya seperti itu, dan prinsipnya JPU Susun berkas dakwaan agar supaya kedua tersangka naik meja sidang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tandasnya.

Sebelumnya, Penyidik Ditrekrimsus Polda Maluku resmi melimpahkan berkas dan tersangka dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru, Maluku, Ahmad Assagaff, dan Mantan bendahara Setda Buru, La Joni ke Jaksa Penuntut Umum Kejati Maluku setelah dinyatakan lengkap atau tahap II.

Hal ini disampaikan langsung, Direktur Kriminal Khusus ( Dirkrimsus) Polda Maluku, Kombes Pol Eko Santoso, Rabu (29/7).

Lanjut Santoso, Barang bukti yang diserahkan, berupa uang tunai Rp. 2.216.300.000.- dengan proses Pengambilan dari tempat Penitipan di Bank Indonesia dan di serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Rekening Penampungan Kejati Maluku di Bank Mandiri dan Penyerahan Dokumen Keuangan berlangsung di Kejati Maluku.

“Sementara untuk tersangka sendiri, dilaksanakan Proses Penyerahan tersangka di Kejari Namlea yang diterima Jaksa Achmad Attamimi, selaku kasi Penuntutan Kajati Maluku dilakukan Penahanan terhadap tersangka Ahmad Assagaf dan La Joni Ali,” Ungkap Kombes Pol Eko Santoso.

Dia menjelaskan, penetapan Ahmad Assagaff dan La Joni sebagai tersangka dilakukan penyidik, usai acara gelar perkara yang dihadiri oleh pengawas internal (Irwasda) dan Propam.

“Hasilnya memang telah terjadi tindak pidana korupsi, dan berdasarkan alat bukti maka keduanya ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Atas perbuatannya, kedua pejabat tersebut terancam dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-undang RI ayat 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(SAD)

Comment