by

Jaksa Tunggu Putusan Banding Kades Ustutun

Ambon, BKA- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri MBD Cabang Wonreli tengah menunggu putusan banding dari majelis hakim Pengadilan Tinggi Ambon terhadap kasus dugaan korupsi penyalahgunaan ADD dan DD di Desa Ustutun, Kecamatan Wetar Barat, Kabupaten MBD atas terdakwa eks kepala Desa Ustutun, Zakarias Maika (54).

Kepala Kejaksaan Cabang Wonreli, Manatap Sinaga kepada koran ini mengungkapkan, langkah upaya banding yang diajukan tim penasehat hukum terdakwa dengan memasukan memori banding sudah dilakukan. Kemudian sebagai dirinya sudah memasukan kontra memori banding melalui pengadilan pertama yakni Pengadilan tipikor Ambon. Sehingga untuk putusan banding saat ini pihaknya sedang menunggu turun dari Pengadilan Tinggi.

“Kita tinggal menunggu saja putusan banding terdakwa. karena memang memori bading serta kontra memori banding kita dan penasehat hukum terdakwa sudah masukan beberapa hari yang lalu,” ungkap Sinaga, Kamis (7/5) melalui selulernya.

Dia mengaku, langkah banding yang ditempuh tersebut merupakan upaya yang dilakukan tim penasehat hukum terdakwa.

“Ini yang banding dari tim penasehat hukum terdakwa sendiri, kita JPU hanya sampaikan kontra memori banding saja,” imbuhnya.

Dia lanjutkan, terhadap hukuman yang dijatuhi majelis hakim tingkat pertama, terdakwa Zakarias Maika dihukum selama 6 Tahun penjara.
“Kalau putusan kan 6 Tahun penjara. Dan ini saya tidak tahu bandingnya turun apa naik. Kita sampai kini masih menunggu,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, eks Kepala Desa Ustutun, Zakarias Maika diganjar selama 6 Tahun penjara oleh majelis hakim pengadilan tipikor Ambon yang diketuai Feliks R. Wuisan didampingi dua hakim anggota lainnya.

Sedangkan terdakwa didampingi penasehat hukumnya, Rony Samloy dan Marnex Salmon.

Majelis manila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 tentang tipikor jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Selain kurungan badan, terdakwa juga dibebankan membayar denda sebesar Rp.100 juta, akan tetapi, jika uang denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan pidana selama 3 bulan.

Selanjutnya, terdakwa juga diminta untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 670.395.562.

Dalam amar putusan, majelis hakim menguraikan, tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa, dengan melakukan penyalahgunaan ADD dan DD tahun 2016-2018.

Pada Tahun 2016 pemerintah MBD mengucurkan ADD dan DD sebesar Rp.821.962.000, Tahun 2017 sebesar Rp.sebesar Rp. 1,424.433.566 dan Tahun 2018 sebesar Rp.1.930,889.527.

Dana ADD dan DD seharusnya sesuai Rancangan Anggaran Belanja (RAB) Desa Ustutun, Kecamatan Wetar Barat, digunakan untuk kegiatan pemberdayaan, pembangunan fisik dan sejumlah kegiatan lainnya sebut saja pembelian alat komputer, belanja pengadaan hewan dan ternak, belanja penyedia jasa dan meteran, belanja alat tulis kantor, pengadaan bodi ketinting bagi warga Desa, dan sejumlah item kegiatan lainnya yang termuat dalam RAB.

Hanya saja fakta dilapangan, terdakwa memakai uang ADD berjumlah miliaran itu tidak sesuai realisasi anggaran yang termuat dalam RAB Desa.
Namun untuk mengelabui perbuatan borok itu, dia melakukan pertanggungjawaban sesuai dengan nilai pembelaan di dalam RAB tersebut.

Akibatnya, alokasi DD dan ADD Desa Ustutun, Kecamatan Wetar Barat, Kabupaten MBD harus mengalami kerugian sebesar Rp.670.359.562. (SAD)

Comment