by

Janji Honorer Kemenag, Korban Diminta Bungkam

Ambon, BKA- Tim investigasi bentukan Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Maluku, terkesan jalan ditempat tanpa ada pemberian sanksi tegas bagi dua oknum ASN berinisial RA dan SL. Kedua oknum diduga bertindak sebagai calo dan meminta sejumlah uang sebagai pelicin untuk meloloskan pengangkatan tenaga honor Kategori II (K2).

Meski informasi tim sudah melakukan pemanggilan terhadap RA pelaku ASN yang bertugas di Kemenag Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), RA juga pernah diberi sanksi berupa penurunan pangkat dari III B menjadi II A, bahkan sejak tahun 2019 gajinya diblok hingga saat ini.

Sesuai data koran ini, RA dan SL merupakan ASN lingkup jajaran Kanwil Kemenag Maluku. Keduanya merupakan calo
yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) terkait pengangtakan tenaga honor K2 Kemenag, yang beraksi sejak tahun 2017 lalu.

Dalam aksinya, keduanya berhasil maraup ratusan juta rupiah dari sejumlah korban yang dijanjikan akan diloloskan menjadi ASN pada pengangkatan honorer K2.

Naasnya, kedua oknum ASN ini terkesan bungkam dan menyembunyikan adanya keterlibatan pejabat di lingkup Kemenag SBT maupun Kanwil Kemenag Maluku.

Parahnya lagi, tim investigasi yang dibentuk Kanwil Kemenag juga terkesan tidak serius dalam mengungkapkan kasus tersebut. Bahkan ada dugaan sengaja membungkam korban untuk tidak lagi memperpanjang kasus tersebut. Dengan berjanji akan mengangkat sebagai tenaga honor di lingkup Kanwil Kemenag Maluku.

Abdullah Drakel, salah satu korban yang harus kehilangan uang sebesar Rp 90 juta, saat ditemui koran ini, Sabtu(14/8) membeberkan, kalau ada upaya yang sementara dilakukan untuk para korban agar tidak lagi memperpanjang persoalan tersebut. Dengan janji, akan mengangkat para korban sebagai tenaga honor di lingkup Kanwil Kemenag Maluku.

Namun korban merasa keberatan, karena harus merelakan sejumlah uang yang telah diberikan.

Korban malah mengancam, jika uang sebesar Rp 90 juta itu tidak dikembalikan, maka akan mengambil jalur hukum sehingga para oknum yang terlibat bisa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Tak hanya itu, korban lainnya, sesuai arahan Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemenag RI, Dr. H. Saefudin menyurati Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi dalam bentuk laporan tertulis yang disertai dengan bukti-bukti.

Berupa kwintasi penerima, bukti setoran rekening dan surat pernyataan yang menjamin diangkat menjadi ASN yang dibuat kedua pelaku calon ASN tersebut.

“Ini seperti ada upaya mereka mau bungkam persoalannya. Dengan iming-iming nanti akan diangkat sebagai tenaga honorer di Kemenag. Tapi apa Beta (saya) harus merelakan uang Beta hilang begitu saja ? Tidak seperti itu. Pokoknya Beta kasi waktu, kalau mereka tidak kembalikan uangnya, Beta tetap akan lapor mereka semua. Enak saja bicara bicara mau angkat jadi tenaga honorer buat apa,” kesal Drakel.

Terpisah, SL pelaku calo ASN yang ditemui di rumah dinas guru Kemenag di Tulehu, mengaku kalau dirinya hanya sekedar membantu memediasi para korban agar mempermudah dalam proses pengangkatan sebagai ASN.

Ia juga mengaku, kalau uang yang diterima dari para korban sebagian disetor lewat rekan kerja samanya yang bertugas di Kemenag SBT berinisial RA.

RA, kata SL, pernah juga dilapor korban sehingga gajinya diblok sejak tahun 2019 hingga saat ini. Bahkan RA juga diberi sanksi penurunan pangkat dari III B turun menjadi II A.

SL juga membeberkan, kalau dirinya sama sekali tidak tahu kemana aliran sejumlah uang yang diminta dari para korban. Karena ada yang mengalir kesejumlah pejabat Kemenag. Yakni uang yang diterima itu disetor kepada RA, sehingga untuk lebih memastikan kemungkinan adanya uang mengalir ke pejabat Kemenag, saksi kuncinya ada di RA.

“Demi Allah saya tidak tau uang itu mengalir ke siapa-siapa pejabat. Nanti tanya RA, mungkin dia yang lebih tau. Karena uangnya disetor ke RA,” akui SL.

Sebelumnya, Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI, Dr. G Saefudin, saat dihubungi via Whatsapp menegaskan, jika terbukti ada ASN yang terlibat calo dan meminta sejumlah uang, terancam akan dipecat dari kedinasan sebagai ASN.

Dikarenakan, apa yang dilakukan sudah merupakan gratifikasi dan melanggar kode etik ASN.

“Kita akan memproses hukum sesuai PP 53. Sebab sudah melanggar aturan disiplin dan dianggap gratifikasi. Dimana ancamannya adalah bisa dilakukan pemecatan,” tegas Saefudin.

Namun anehnya, dalam kasus kedua ASN tersebut sudah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan sudah menerima gratifikasi, khusus RA hanya menerima sanksi penurunan pangkat. Sedangkan SL hingga saat ini belum ada langkah-langkah yang dilakukan Kanwil Kemenag dibawa Kepimpinan, Jamaludin Bugis.

Bahkan tim yang dibentuk Kanwil Kemenag Maluku, terkesan hanya pencitraan dari lembaga dengan slogan”Ikhlas Beramal”. Sementara tim yang dibentuk seperti yang dikatakan korban Abdullah Drakel, kalau ada upaya untuk membungkam korban untuk tidak lagi mempersoalkan kasus calo tersebut.

Parahnya lagi, berbagai hal yang sudah dilakukan tim dalam mendalami kasus calo, tidak secara transparan disampaikan kepada publik, sehingga terkesan ditutupi. Karena ada dugaan pejabat yang juga terlibat dalam gratifikasi, sehingga tidak ada sanksi tegas berupa pemecatan seperti yang disampaikan, Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemenag RI, Dr. G Saefudin.(RHM)

Comment