by

Kadis Pensiun, RPH Tanggung Jawab Siapa?

Ambon, BKA- Hampir lima tahun, Rumah Potong Hewan (RPH) yang dibangun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon di desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, belum juga difungsikan. Padahal anggaran pembangunan RPH Tawiri diperkirakan mencapai Rp 7 miliar lebih, lewat APBN dan APBD Kota Ambon.

Data yang diterima koran ini, pembangunan RPH Tawiri mulai dikerjakan sejak tahun 2015. Anggaran pembangunan awalnya dikucurkan sekitar Rp1,4 miliar lewat APBN. Namun di tahun 2016, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon kembali mengusulkan penambahan anggaran pembangunan RPH Tawiri sebesar Rp 4 miliar lewat Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dari sekian miliaran rupiah itu, pembangunan RPH tak kunjung selesai. Memasuki tahun 2017, RPH Tawiri mulai dipertanyakan DPRD Kota Ambon periode 2014-2019 saat itu. Tinjuauan lapangan hingga rapat bersama antara Komisi III dan dinas terkait terus dilakukan. Namun hanya janji palsu yang disampaikan dinas terkait untuk memfungsikan RPH tersebut.

Awal tahun 2018, dinas terkait mulai membeberkan kekurangan pada RPH tersebut, sehingga perlu beberapa pekerjaan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Dengan melakukan pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) hingga pengeboran air.

Komisi III DPRD Kota Ambon saat itu, dinilai tidak tegas dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pembangunan RPH Tawiri. Mau tak mau, APBD Kota Ambon akhirnya dikucurkan untuk melanjutkan pembangunan RPH.

Kepala Dinas (Kadis) Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon, Johny Arie Tupan bahkan berjanji bahwa RPH Tawiri akan difungsikan di awal tahun 2019. Alhasil, hingga pertengahan dan akhir tahun 2019, pembangunan RPH Tawiri belum juga difungsikan.

Dinas terkait berdalih, RPH masih butuh mobil cool box untuk mengangkut daging dari Tawiri menuju pasar Mardika untuk dipasarkan. Sehingga pihaknya kembali berkoordinasi untuk mendatangkan mobil tersebut.

Janji-janji palsu itu terus ditebar untuk meyakinkan DPRD. Faktanya, hingga saat ini mobil tersebut tak kunjung datang. Sementara Johny Arie Tupan selaku Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon dalam waktu dekat akan memasuki masa persiapan pensiun (MPP) tahun 2020.

Komisi III DPRD Kota Ambon kemudian mempertanyakan kembali proyek miliaran rupiah itu kepada Pemerintah Kota Ambon. Bahwa siapakah yang nantinya ditunjuk sebagai kadis baru untuk menyelesaikan proyek itu.

Sebab, aktivitas pemotongan hewan khusus sapi yang berada di RPH Mardika, harus dipindahkan secepatnya ke RPH Tawiri.

“Jadi selain besaran anggaran RPH, tapi harus ada goodwill dari Pemerintah Kota untuk segera memindahkan RPH Mardika ke RPH Tawiri. Dan siapa orang yang nantinya bertugas ketika dilakukan pergantian kepala dinas,” tanya Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Lucky Upulatu Nikyuluw, kepada wartawan di Balai Rakyat DPRD Ambon, Selasa (9/6).

Politisi PDIP ini menilai, walikota harus segera menyiapkan orang yang punya kemampuan untuk menyelesaikan proyek RPH Tawiri agar tidak menimbulkan masalah baru. Dimana bukan saja menyelesaikan RPH, tetapi melakukan pembangunan jalan baru untuk menjawab keluhan masyarakat Tawiri dan para pemotong hewan yang akan dipindahkan.

“Berkali-kali kepala dinas bilang mau dipindahkan tapi sampai saat ini tidak pernah terealisasi. Yang jadi persoalan itu sampai detik ini (kemarin) apa yang disampaikan soal RPH, apa sudah dilaksanakan atau belum. Maka siapa kedepan yang menggantikan kadis, harus orang pas untuk menyelesaikan proyek RPH,” tegasnya.

Disinggung soal anggaran pembangunan sesuai pengawasan DPRD, Anggota DPRD dua periode ini mengaku, proyek RPH Tawiri sudah memakan anggaran sebesar Rp 7 miliar lebih. Yang dikucurkan dari APBN dan APBD Kota Ambon.

“Ini bukan proyek satu tahun tapi sudah mau 5 tahun. Dan biayanya itu dari DAK dan APBD sekitar 7 miliar lebih. Dan hasil tinjauan komisi, banyak kekurangan dan terkahir itu mobil coll box yang belum juga ada. Sementar apak Arie Tupan itu selalu janjikan mau difungsikan, tapi faktanya mana” heran dia.

Ia menambahkan, dinas terkait juga harus menyelesaikan pembuatan jalan masuk seperti yang dimintakan para pemotong hewan maupun warga Tawiri. Terakhir
“Beberapa komplen warga Tawiri soal jalan masuk itu harus segera diselesaikan. Minimal, tahun ini bisa diselesaikan.

Hal senada ditambahkan Anggota Komisi III DPRD Kota Ambon, Gunawan Mochtar. Diakuinya, dari hasil tinjauan terakhir dan beberapa rapat evaluasi dalam rapat antara komisi dengan dinas terkait, banyak masalah yang ditemukan dalam proyek pembangunan RPH Tawiri.

Dan menurutnya, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon harus segera menyelesaikan RPH sebelum memasuki masa pensiun. Jika tidak, kadis tersebut harus diperiksa oleh pihak Kejaksaan terkait proyek amburadul tersebut.

“Pak Kadis Arie Tupan, harus segera menyelesaikan proyek RPH. Jika kemudian pensiun dan RPH belum difungsikan, maka pihak kejaksaan segera memeriksa pak kadis. Karena proyek ini bermasalah dan harus diperiksa. Apalagi anggarannya sudah sektiar 7 miliar lebih,” ungkapnnya.

Politisi PKB ini juga menyayangkan pihak BPK, yang belum juga menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap proyek RPH yang dikerjakan oleh dinas terkait.

“Kita juga minta, kalau bisa BPK itu sampaikan hasil pemeriksaan terhadap proyek RPH Tawiri. Karena sampai saat ini komisi belum menerima laporan BPK soal itu. Intinya, jika pak kadis pensiun dan RPH belum difungsikan, maka harus segera diperiksa. Karena ini proyek miliaran yang kita duga bermasalah,” tutup Gunawan. (UPE)

Comment