by

Kapal Hong Kong Masuk Aru, Gustu Bungkam

Ambon, BKA- Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Kepulauan Aru, dicibir masyarakat ditengah gencarnya sosialisasi pencegahan virus asal Wuhan, China, tersebut.

Masyarakat menilai, sosialisasi tersebut dinilai lemah dari sisi implementasi. Hal itu didasari oleh sikap tim Gustu Covid-19 kabupaten yang hanya bungkam, saat ada kapal penampung asal Hong Kong yang tiba-tiba masuk laut Arafura dan berlabuh di salah satu perusahaan ikan di Pulau Wasir..

Kehadiran kapal asal Hong Kong itu sontak menuai kontrofersi publik. Mereka menilai, langkah pencegahan dan penanganan penyebaran pandemi virus corona di Aru belum sepenuhnya berjalan efektif dan tegas.

“Siapa bilang tim Gustu Covid-19 Aru bekerja efektif dan tegas dalam memutus mata rantai Covid-19. Buktinya, kapal asing asal Hongkong masuk di Aru, tidak ada tindakan apa-apa. Semua pada diam. Ada apa?” ungkap salah satu warga Aru, yang enggan namanya dikorankan, kemarin.

Kalau memang kapal asing itu memiliki surat-surat pelayaran yang lengkap dan kondisi kesehatan para ABK baik, maka tim Gustu harus bicara ke publik, agar semuanya jelas.

“Kalau mau jujur tentang asal muasal kapal asing itu, mulai dari perlengkapan surat-surat pelayaran maupun kesehatan para ABK itu, maka tim Gustu harus bicara terbuka. Sehingga publik daerah ini tidak resah dengan keberadaan kapal asing asal Hongkong itu,” pungkasnya.

Terpisah, pendiri LBH Sikap Lowyers Fidel & Partners, Fidel Angwarmasse, menjelaskan, peluang adanya kapal asing masuk di Kabupaten Kepulauan Aru sangat terbuka.

Kenapa demikian, karena surat instruksi Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 360 / 408 Tentang Penutupan Sementara Pintu Masuk Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, tertanggal 18 Juni 2020, memberikan peluang itu.

Peluang itu memberikan kesempatan bagi oknum-oknum tertentu sebagai celah, untuk mengakali regulasi yang telah dibuat pemerintah.

Ada beberapa point isi instruksi tersebut yang dinilai keliru. Misalnya, poin satu (1), yakni, terhitung mulai tanggal 18 Juni 2020, pukul 24.00 WIT sampai dengan 30 Juni 2020, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru menerapkan kebijakan penutupan sementara pintu masuk melalui Pelabuhan Yos Sudarso Dobo dan Bandar Udara Dobo, bagi angkutan orang/penumpang dan dikecualikan bagi angkutan barang/logistik, dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19.

“Kalau saya lihat dan analisa dari sisi hukum saya, maka untuk pelayanan perhubungan laut yang ditutup sementara, hanya Pelabuhan Yos Sudarso Dobo. Artinya bahwa, jika ada pelabuhan-pelabuhan lain selain pelabuhan Yos Sudarso di Kabupaten Kepulauan Aru, maka pelabuhan-pelabuhan lain tersebut tidak ditutup,” jelas Angwarmase, kepada BeritaKota Ambon via WhatsApp, Rabu (01/7).

Poin keempat (4) dari instruksi itu juga sama. Ada kejanggalan. Yakni, bagi setiap orang yang masuk ke Kabupaten Kepulauan Aru dari wilayah yang terpapar Covid-19, diwajibkan memenuhi ketentuan protokol Covid-19 (PCR non reaktif atau rapid test non reaktif) serta melakukan karantina mandiri selama 14 (empat belas) hari. Analisanya, poin ini juga memberikan peluang masuknya orang/penumpang ke Kabupaten Kepulauan Aru, sekalipun dari Zona Merah.

Terkait adanya kekeliruan dan kejanggalan pada instruksi bupati itu, diduga sengaja dimainkan oleh oknum tertentu untuk kepentingan perusahaan tertentu.

“Kekhawatiran saya terkait instruksi tersebut adalah untuk menjaga kemungkinan ada hal-hal lain terjadi. Dan iya kan terjadi. Kapal asing masuk di wilayah Kepulauan Aru tanpa melalui pelabuhan utama. Tapi melalui pelabuhan lain (perusahaan). Kan yang di tutup pelabuhan Yos Sudarso saja, yang lain tidak. Jadi dugaan saya, ada konspirasi yang di mainkan untuk memuluskan kepentingan pengusaha tertentu di Aru. Ini kan miris, yang kena imbasnya nanti masyarakat,” papar pria lulus Fakultas HukumbUniversitas Nasional Jakarta itu.

Dia berharap, Ppemerintah Kabupaten Kepulauan Aru di bawah kepemimpinan Bupati Johan Gonga harus lebih jelih dalam mengeluarkan sebuah keputusan di tengah-tengah pandemi Covid-19. Jangan buat keputusan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu, tanpa melihat dampaknya.

Analisa hukum dalam sebuah keputusan, katanta, sangat penting. Sebab, kalau salah, maka akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

“Saya harap, Bupati dan jajarannya jeli dalam membuat dan menemukan sebuah keputusan. Sebab sangat fatal, apalagi keputusan yang berkaitan dengan Covid-19. Sebab yang nanti rasakan dampaknya adalah masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru,” harapnya.

Pihak Pemerintah Kabupaten maupun Tim Gustu Kabupaten Kepulauan yang coba dihubungi terkait adanya kapal asal hongkong yang masuk disalah satu pelabuhan perusahaan ikan di kabupaten itu, memilih tak berkomentar.(WAL)

Comment