by

Kapolda Minta Penyelenggara Pilkada Netral

Ambon, BKA-Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku, Irjen Pol. Baharudin Djafar, meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Kabupaten MBD untuk bersikap netral pada penyelenggaraan Pilkada yang akan dihelat nanti.

Netralitas penyelenggara dapat mengurangi atau meredam sentimen negatif masyarakat terhadap hasil penyelenggaraan Pilkada, sehingga siapa pun yang terpilih sebagai kepala daerah atau bupati dan wakil bupati dapat diterima oleh masyarakat. Karena itu merupakan kebputusan demokrasi yang dilaksanakan secara jujur.

Untuk itu, sikap netral harus tertanam di hati semua penyelenggara dan pengawas Pilkada. Sehingga berbagai kejanggalan yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada tahun-tahun sebelumnya, seperti laporan yang diterima pihak Kepolisian, tidak terulang kembali.

“Jadi pada prinsipnya, penyelenggara harus netral. Netral dari apa, dari hati dulu. Karena kalau hati sudah lurus, maka dengan setia bisa mengerjakan semua pekerjaan dengan baik dan netral sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Kapolda, saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor KPU Kabupaten MBD, Kamis (20/8).

Dalam pertemuan yang dilakukan itu, Kapolda juga memutar video tentang pengakuan salah satu kandidat yang kalah saat mengikuti kontestasi. Tapi tetap bersama-sama elemen masyarakat untuk menciptakan Pilkada yang aman.

“Tujuan dari video itu untuk memberikan gambaran dan motifasi yang positif bagi pihak KPU dan Bawaslu di kabupaten MBD ini, demi kelancaran pesta demokrasi lebih baik ke depan,” ujarnya.

Selain itu, jenderal bintang dua ini menekankan tentang adanya pertemuan khusus untuk membahas keuangan, berupa keluar-masuk anggaran untuk keperluan dalam pentahapan pesta demokrasi.

“Untuk masalah Covid-19, kita harus melihat bahwa calon kandidat yang akan mengikuti pemilihan ini harus punya program khusus untuk penanganan Covid-19 bagi masyarakat. Kemudian untuk urusan logistik, dalam keperluan pemilu nanti juga harus diutamakan, mengingat situasi dan kondisi geografis MBD adalah pulau-pulau,” terangnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten MBD, Yacob Aloupatty Demi, mengatakan, ketersedian anggaran Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) senilai Rp 28.000.000.000 untuk MBD. Sedangkan anggaran untuk penanganan Covid-19 akan didukung langsung oleh Pemerintah Kabupaten MBD.

Lanjutnya, dalam pentahapan Pilkada, KPU mendapat dukungan yang sangat luar biasa dari tokoh agama, pemuda dan tokoh masyarakat.
“Untuk dukungan keamanan, kami mau menjelaskan kepada bapak Kapolda Maluku, kami sangat berterimakasih kepada pak Kapolres untuk mengambil kebijakan dalam pengamanan situasi, dan kami menyampaikan bahwa dengan kehadiran Kapolres yang baru punya warna tersendiri bagi kami di kabupaten MBD,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua Bawaslu MBD, Jefry P. Pilipus Yonas, menjelaskan, Bawaslu MBD sudah melaksanakan pembentukan tim Gakumda sesuai dengan amanat Undang-Undang UU Nomor 10 tahun 2015.

Yonas juga mengatakan, sejauh ini di MBD, Bawaslu sebagai tim pengawas Pilkada belum menemukan kesalahan atau kejanggalan yang terjadi pada saat pentahapan Pilkada. Dengan demikian, semoga kehadiran pihak Kepolisian di MBD,bisa membantu melakukan pengamanan agar Pilkada berjalan dengan baik dan lancar.

“Kami mau sampaikan bahwa dalam kehadiran bapak Kapolda disini adalah sebuah kehormatan bagi kami. Disini kami menjelaskan tetang hasil tahapan Pilkada yang sedang berjalan, dan sampai saat ini kami belum menemui kesalahan atau kejanggalan pentahapan Pemilu saat ini,” pungkasnya.(SAD).

 

Comment