by

Kasus Damkar MBD Masih Bergulir

Ambon, BKA- Kasus dugaan korupsi pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) untuk Bandara Tiakur, Kabupaten MBD, tahun 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp 5 miliar lebih yang diduga menyeret nama mantan Kadis Perhubungan dan Informatika Kabupaten MBD, Desianus Orno alias Odie Orno, masih bergulir di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Pantauan koran ini, selain kasus dugaan korupsi mobil Damkar MBD, beberapa kasus yang diusut tim korps adyaksa di Kejati Maluku itu pun sampai kini tidak dihentikan. Namun pengustannya memang berjalan lambat, karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi Maluku, khususnya Kota Ambon.

Sumber koran ini di kantor Kejati Maluku mengungkapkan, penyelidikan kasus Damkar MBD saat ini masih terus bergulir, sekalipun pandemi Covid-19 masih merebak ditengah masyarakat.

“Sekalipun corona, tapi kasusnya tetap jalan. Karena memang itu sudah menjadi tanggungjawab jaksa, ketika menerima laporan dari kasus ini,” ungkap sumber yang menolak namanya dikorankan, kepada BeritaKota Ambon, Rabu (13/5).

Lebih jelas, lanjut sumber itu, kasus tersebut sebelumnya penyelidik sudah memeriksa mantan Kadis Perhubungan MBD, Odie Orno. Selain dia, ada beberapa unsur panitia pun ikut dicecar jaksa.

“Sehingga bukti-bukti awal pasti jaksa sudah kantongi, tinggal menunggu waktu yang tepat saja untuk progres selanjutnya,” tandas sumber itu.

Terpisah, Kasi Dik Kejati Maluku, Y. E. Oceng Ahmadaly, mengaku, kasus ini statusnya masih dalam penyelidikan tim. “Kasusnya itu masih penyelidikan. Silahkan teman-teman ikuti saja,” tandas Ahmadaly, belum lama ini.

Sebelumnya diberitakan koran ini, tim penyidilik Kejati Maluku diam-diam akan mengejar bukti-bukti tambahan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) khusus Bandara Tiakur Kecamatan Moa, Kabupaten MBD.

Hal itu dilakukan dengan mengagendakan pengumpulan bahan dan keterangan, guna memperkuat bukti-bukti untuk menjerat para pelaku yang diduga terlibat dalam pengadaan proyek senilai Rp5 miliar lebih pada 2016 silam itu.

Sumber internal di Kejati Maluku mengatakan, tim penyelidik sedang menyiapkan agenda untuk melakukan pengumpulan bahan dan keterangan di MBD.

Selain itu, jaksa juga sedang membentuk tim khusus yang akan diberangkatkan ke kabupaten bertajuk Kalwedo itu. “Jaksa sedang agendakan pemeriksaan disana (Tiakur). Selain itu, tim penyelidik juga sedang dibentuk untuk berangkat kesana melakukan penyelidikan,” ungkap sumber menolak namanya di korankan, Selasa (21/1).

Terpisah, Kasi Dik Kejati Maluku, Y. E. Oceng Ahmadaly, terkait informasi keberangkat tim jaksa ke MBD, tidak mau berkomentar. “Tidak bisa saya berbicara saudaraku,” sahut Ahmadaly, sembari menyarankan untuk Wartawan Koran ini mengkonfirmasi Kasi Penkum Kejati Maluku.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, yang dikonfirmasi pun tidak mau berbicara. Menurutnya kasus tersebut masih berjalan dan masih ditahap penyelidikan.

“Prinsipnya masih dalam tahap penyelidikan, dan karena masih dalam penyelidikan, makanya saya tidak bisa berbicara banyak ke publik dulu,” jelas Sapulette di ruang kerjanya, Selasa (21/1).

Berdasarkan data yang dihimpun koran ini, penyelidikan kasus ini oleh Kejati Maluku sejak tahun 2019 kemarin. Hal ini terkuak, setelah jaksa menerima laporan dari warga, yang menyebutkan bahwa, pada tahun 2015, Dinas Perhubungan dan Infokom Kabupaten MBD mengkucurkan dana sebesar Rp 6 miliar untuk pengadaan Mobil Damkar Tipe 4 yang memiliki spesifikasi khusus dan dikhususkan bagi bandara Tiakur.

Namun kontrak tersebut dibatalkan atas pertimbangan waktu pekerjaan dianggap terlalu pendek. Selain itu, di MBD akan menyelenggarakan perhelatan Pilkada.

Kemudian proyek ini kembali dilakukan pada tahun anggaran 2016 dengan mengalokasikan dana sebesar Rp.5.580.025.000.
Namun diduga, mobil yang didatangkan atau dibeli oleh Dinas Perhubungan itu tidak sesuai dengan spek kontrak, karena mobil damkar tersebut bukanlah spesifikasi Mobil Damkar Tipe 4 khusus untuk bandara. Melainkan mobil damkar biasa.

Akibatnya terjadi selisih anggaran bernilai miliaran rupiah yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Kadishub dan infokom kala itu, Desianus Orno alias Odie Orno. (SAD)

Comment