by

Kasus Keuangan Desa Laha Mandek di Jaksa

Ambon, BKA- Sampai hari ini pengusutan kasus dugaan korupsi keuangan Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, yang diduga menelan anggaran negara miliaran rupiah ini tak ada progres ditangan tim penyidik Kejari Ambon.

Sumber di Kantor Kejari Ambon mengaku, penyidik Kejari Ambon sepertinya sudah tak lagi konsisten dengan penyidikan kasus tersebut. Padahal kasus ini sudah masuk dalam tahap penyidikan jaksa.

Hanya saja, sampai kini gerak-gerik jaksa untuk mengagendakan kembali pemeriksaan terhadap kasus itu tidak ada sama sekali.

“Tidak ada apa-apa di Kejari Ambon. Pemeriksaan kasus korupsi, termasuk penyidikan kasus korupsi Keuangan Desa Laha pun mandek sampai sekarang,” beber sumber tersebut, Rabu (17/6).

BeritaKota Ambon yang mencoba melakukan pantauan di Kantor Kejari Ambon di kawasan Belakang Soya, Kecamatan Sirimau, ini pun tidak melihat progres penyidikan kasus yang dilakukan jaksa penyidik.

“Tidak ada agenda apa-apa disini,” jawab salah satu petugas kepada Berita Kota Ambon.

Terpisah, Praktisi Hukum di Maluku, Marnex Salmon, ketika dimintai pendapatanya, mengungkapkan, Kejari Ambon diminta agar konsisten dalam pengusutan kasus itu. Sebab nilai kerugian mencapai miliaran rupiah.

Jika memang penyidik menemukan bukti-bukti yang akurat agar kasus itu ditingkatkan, maka lakukan sesuai dengan prosedur undang-undang yang berlaku. Namun jika memang tidak ada bukti, segera gelar perkara untuk hentikan kasus tersebut.

“Iya, jadi bagi saya begini, jika memang jaksa tidak temukan bukti apa-apa, ya SP3 saja kasusnya. Aman kan? Tapi kalau memang jaksa menemukan ada indikasi korupsi, ya, segera tetapkan tersangka supaya publik juga tahu,” tegas Salmon, Rabu kemarin.

Dia berharap, beberapa hari kedepan, Kejari Ambon sudah mulai mengusut kembali kasus tersebut. “Saya berharap kasus ini secepatnya diusut jaksa, hal ini dilakukan demi menjaga wibawah dari institusi kejaksaan sendiri,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Jaan Sariwating, mempertanyakan sejauhmana proses pengusutan kasus tersebut. Pasalnya, status kasus ini sudah naik penyidikan. Bahkan janji Kepala Seksi Intelejen Kejari Ambon, Sunoto, kalau kasus tersebut punya bukti kuat dan dalam waktu dekat akan digelar perkara untuk dieskpos penetapan tersangka.

“Tapi janji-janji itu tidak tahu sampai kapan, selaku LSM saya pertanyakan sejauhmana pengusutan kasus ini,” ungkap Jaan kepada Berita Kota Ambon melalui selulernya, Kamis (7/5).

Kata dia, tim penyidik Kejari Ambon sepertinya tidak terbuka dalam penanganan kasus dugaan korupsi pada keuangan Desa Laha itu, sehingga dirinya mengingatkan agar selaku penegak hukum harus memikirkan kepentingan rakyat banyak, terutama warga Laha yang mengalami kerugian kas atau korban dari kasus ini.

“Apabila jaksa beralasan kalau ada Covid-19, alasan itu sudah lazim, sebab sejak belum ada Coronavirus juga kasus ini terkatung-katung di meja penyidik Kejari Ambon,” tegasnya.

Lebih jauh dia menegaskan, apabila Kejari Ambon tidak serius dalam menangani kasusi ini, dirinya tidak segan-segan melaporkan Kajari Ambon ke Kajati Maluku. Sebab ada beberapa kasus yang dilaporkan ke Kejari Ambon tidak pernah ada tindak lanjut.

“Jika memang Kejari Ambon itu tidak serius dalam menangani kasus, saya pasti lapor dia di Kajati. Ini kita buat demi kepentingan masyarakat, jangan jaksa menganggap hal sepeleh saja. Dan sekali lagi kalau kasus ini belum jalan, maka saya akan suru Kajati evaluasi dia (Kejari Ambon). sebab selain pengusutan kasus keuangan desa Laha, ada beberapa kasus yang dilaporkan juga tak diusut,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan koran ini, penyidik Kejari Ambon memastikan menuntaskan kasus dugaan korupsi keuangan Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon tahun 2012-2017 sebesar Rp 2 miliar. Bukti-bukti siapa yang diduga terlibat sudah dikantongi penyidik.

Sekedar tahu saja, dugaan tindak pidana korupsi tersebut bermula ketika CV Batu Prima yang melakukan galian C di Desa Laha meneken MoU dengan Pemdes Laha.

Dalam perjanjian itu, pemerintah desa bersedia memberikan izin kepada CV Batu Prima untuk beroperasi melakukan galian C di kawasan Air Sakula, Desa Laha, dengan kompensasi CV Batu Prima menyetor uang Rp 2 miliar kepada Pemerintah Desa Laha. Setelah MoU diteken, CV Batu Prima memberikan uang Rp 2 miliar sesuai perjanjian secara bertahap selama tahun 2012-2017.

Seharusnya setelah menerima uang dari CV Batu Prima, Pemerintah Desa Laha membuat peraturan negeri agar uang sebesar Rp 2 miliar itu dimasukan sebagai PAD Desa. Diduga Kepala Desa Laha saa itu, Said Laturua menggunakan uang itu untuk kepentingan pribadi. (SAD)

Comment