by

Kasus Pembunuhan di Pasanea Jangan Dipolitisir

Ambon, BKA- Kasus pembunuhan terhadap Alm Ridwan Abdullah Pattilouw yang terjadi di desa Pasanea, Kecamatan Seram Utara Barat, Kabupaten Malteng pada 16 Maret 2019 lalu, diharapkan agar jangan dipolitisir oleh kelompok tertentu.

Umri Hatumena, Penjabat Negeri Lisa Bata, Kecamatan Taniwel, Kabupaten SBB, kepada koran ini mengungkapkan, penegak hukum baik polisi, jaksa maupun majelis hakim yang menangani kasus pembunuhan tersebut, diminta agar mampu membuka aktor utama dibalik kasus ini.

Pasalnya, sesuai fakta dilapangan, pembunuhan terhadap Alm Ridwan Abdullah Pattilouw, dilakukan empat orang pelaku. Akan tetapi dua pelaku saja baru diproses hukum sedangkan pelaku lainnya masih berkeliaran menghirum udara segar.

“Sebagai keluarga dari Alm, saya minta agar kasus ini jangan dipolitisir oleh orang-orang tertentu, kan di kejadian ada beberapa orang sekali, mengapa baru dua orang saja yang diproses hukum ,” tegas Hatumena, Minggu kemarin.

Hatumena mengaku, sekalipun kasus ini sudah bergulir di meja hijau, namun masih saja terlihat ada ketidakadilan yang terjadi, lantas ada oknum-oknum yang sengaja bermain dibelakang untuk menutup fakta sebenarnya dilapangan.

Artinya, jika memang dua pelaku sudah diproses hukum, maka harusnya pelaku lainnya juga harus diproses sesuai hukum yang berlaku. “Sehingga persoalan ini dapat dirasakan benar-banar ada rasa keadilannya. Karena memang, tidak ada orang yang kebal dimata hukum. Siapa yang terlibat harus ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” jelasnya.

Sementara itu, ketua Ombudsman Maluku, Hasan Slamet, pun ikut menyoroti kasus pembunuhan berdarah ini. Kata dia, sebagai Ombudsman, tidak bisa ikut terlibat dalam pengusutan kasus, baik di kepolisian, pengadilan, maupun PT, hanya saja sebagai lembaga pengawas, Ombudsman bisa berkomentar, guna mengingatkan para penegak hukum agar tidak boleh melakukan Mall administrasi, diskriminasi terhadap penanganan sebuah kasus.

“Jadi sebagai lembaga mengawas, saya berharap, pihak-pihak yang punya kewenangan dalam hal ini jaksa maupun majelis hakim, agar tidak boleh melakukan diskriminasi hukum di kasus ini, seperti mengabaikan alat-alat bukti, mall administrasi dan sebagainya, namun penegah hukum diharapkan agar bekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” jelas Slamet Minggu kemarin.

Seperti diketahui, kasus pembunuhan ini, satu pelaku sudah dinyatakan bersalah oleh mejalis hakim dan sedang menjalani hukuman, sedangkan satu terdakwa lagi atas nama Adiman Nurlete saat ini masih dalam persidangan yang sebelumnya, dituntut jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Malteng dengan penjara selama 16 Tahun. Dan saat ini pihak keluarga masih menunggu status hukum yang bersangkutan karena beberapa hari ke depan akan masuk pada agenda putusan majelis hakim.

“Harapan keluarga di desa Lisabata, semoga majelis hakim dapat menghukum seberat-beratnya terdakwa Adiman Nurlete,supaya menjadi contah kepada orang lain. Dan semoga pelaku lainnya segera diungkap jaksa supaya ada rasa keadilan dalam kasus ini,” pintah Umri Hatumena menambahkan. (SAD)

Comment