by

Kasus Rp 19 Miliar Poltek Dilaporkan ke Kejagung

Ambon, BKA- Kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Lab Migas di Politeknik Negeri Ambon sebesar Rp 9 miliar, ternyata sudah dilaporkan ke Kejaksaan Agung.

Langkah tersebut dilakukan, karena sampai saat ini, tidak ada tindak lanjut dari pengusutan kasus tersebut oleh aparat Kejati Maluku.

Salah satu sumber internal di Poltek Negeri Ambon mengungkapkan, kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Lab Migas di Politeknik Negeri Ambon itu sudah dilaporkan kembali ke Kajagung RI.

Hal itu dilakukan, karena beberapa pihak di kampus itu merasa geram dengan pernyataan beberapa panitia, yang mengatakan, kalau kasus tersebut tidak akan terjadi masalah. Dan nantinya, Kejati Maluku akan memanggil pelapor dan pengelola barang peralatan supaya duduk bersama dan membicarakan hal ini secara baik-baik.

“Pertanyaannya, kok jaksa bisa diatur-atur ya. Ini kita sangat tidak suka dengan pernyataan dari saudara PPK Cristina Siwalette dan Yosepus Mattitaputy selaku ketua Pokja dalam pengadaan barang tersebut. Keduanya mengatakan, kalau kasus itu sudah tidak ada masalah. Dan jaksa akan selesaikan malasah ini secara baik-baik. Makanya kita laporkan kembali ke Kejagung RI,” ungkap sumber yang menolak namanya di korankan, Selasa (5/5).

Bukti pengiriman laporan yang disampaikan ke Kejagung sejak 24 Februari 2020 lalu itu, dengan nomor pengiriman 145213909.

“Dengan adanya laporan baru yang disampaikan ke Kejagung, saya berharap Kejati selesaikan masalah ini. Sebab ini akan berdampak buruk terhadap kualitas pendidikan kita di kampus Poltek,” tandas sumber itu.

Terpisah Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, yang dikonfirmasi terkait dengan laporan kasus dugaan korupsi peralatan Lab Migas milik Poltek Negeri Ambon ke Kejagung RI, memilih untuk tidak mau berkomentar jauh.

“Saya tidak mau komentar lebih jauh. Karena saat ini, kita lagi fokus pencegahan virus corona di tengah masyarakat. Saat ini, banyak agenda pemeriksaan ditunda disebabkan karena virus tersebut,” singkat Sapulette Selasa kemarin.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah petinggi Politeknik (Poltek) Negeri Ambon meminta Kejati Maluku, secepatnya mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan Lab Migas di kampus itu, yang menelan anggaran hingga Rp 9 miliar.

Memang saat ini, kondisi bangsa dan daerah ini (Maluku) tengah dihadapkan dengan wabah virus corona. Namun penuntasan pengusutan kasus itu secepatnya dirasakan penting, agar tidak menjadi bola liar di masyarakat, khususnya civitas akademika Poltek Negeri Ambon sendiri.

Salah satu sumber Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Poltek Negeri Ambon, yang meminta nemanya tidak dipublis, mengungkapkan, anggaran pengadaan alat-alat Lab Migas tersebut didinyalir terjadi kongkalikong sejak diawal dilakukan penetapan pemenang tender.

Selain itu, ada kerjasama yang sudah tersampul rapi dilakukan Direktur Poltek Negeri Ambon, Dedi Mairuhu, bersama kontraktor OT dan juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bukti keterlibatan mereka tak bisa diragukan lagi. Sebab sejak dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) oleh PPK dan kontraktor OT, dengan waktu pekerjaan 100 hari kalender, yakni, sejak 29 Agustus 2019 hingga 10 Desember 2019. Namun pada waktu ditentukan, proyeknya belum tuntas.

“Dari situ, OT meminta uang permohonan pembayaran 20 persen, dengan nilai sebesar Rp 1.928.000.000. Akan tetapi sampai batas waktu sudah ditetapkan, barang-barang ini belum juga ada ditempat, hingga sampai penutupan anggaran pada 23 Desember lalu. Inilah harus saya perjelas,” jelas sumber itu melalui selulernya, Minggu (26/4).

Lanjutnya, walau hingga waktu penutupan anggaran semua barang pengadaan Lab Migas belum juga ada ditempat, namun Direktur Poltek, Wadir II, PPK, Ketua dan Sekretaris Panitia penerima Barang, tetap melakukan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), untuk mencairkan sisa dana dari pengadaan alat-alat praktikum tersebut.

“Jadi kongkalikong tidak hanya disitu. Dana-dana ini sebagian diduga dilahap ke kantong-kantong pribadi. Sebut saja, ada uang yang dikembalikan dari saku Wadir II ke Bagian Keuangan Poltek. Yang jadi pertanyaan, mengapa sampai Wadir II pulangkan uang? Kan katanya dananya sudah dicairkan ke kontraktor. Berarti, karena ada kongkalikong. Terlihat jelas toh. Makanya, jaksa barus intes melihat hal ini,” jelas sumber itu lagi.

Pegiat Anti korupsi di Maluku, Herman Siamiloy, menilai, langkah yang dilakukan oknum-oknum petinggi Poltek terkait pengadaan peralatan praktikum mahasiswa, dinilai masuk dalam perbuatan melawan hukum.

Sebab itu, Kejati Maluku tidak boleh main-main dengan penyelidikan kasus ini. Karena persoalan tersebut akan membawa dampak yang tidak baik terhadap proses melajar mengajar mahasiswa di kampus itu.

“Kita minta jaksa telusuri hal ini sampai ke akar-akarnya. Jika memang mereka mau supaya tuntaskan kasus ini, ya itu harus diketahui jaksa, agar dituntaskan. Sehingga kasus ini jangan sampai menjadi bola liar di masyarakat, apalagi isu yang beredar kalau ada unsur petinggi yang merupakan otak dibalik pencairan dana-dana miliaran rupiah itu,” tandasnya.

Sesuai penelusuran koran ini, dalam laporannya ke Kejati Maluku, salah satu anggota senat Politeknik Negeri Ambo, Agus Siahaya, menyebutkan adanya dugaan tindak pidana korupsi terjadi pada proyek senilai Rp 35 miliar DIPA Tahun 2019.

Tapi dalam prosesnya, hanya Rp 19 miliar yang ditenderkan. Sementara sisanya Rp 16 miliar dikembalikan ke Kemenristek dan Dikti, karena diduga akibat gagal tender.

Terkait dana Rp 19 miliar, Agus menolak membeberkan modus dugaan korupsinya. Dia hanya menyebutkan dari total anggaran tersebut ada anggaran senilai Rp 7,5 miliar diduga tak beres dalam realisasi. Dugaannya, anggaran ini lebih dulu masuk kantong pribadi, sebelum dibelanjakan.

Agus mengaku, ada ketidaksesuaian dalam realisasi barang dan jasa. “Yang tidak sesuai spek barang mungkin ada. Kita tunggu langkah kejaksaan saja, seperti apa,” tandasnya belum lama ini.

Agus Siahaya memberikan apresiasi tinggi terhadap Kajati Maluku Yudi Handono. Menurutnya, Yudi telah tepat memberikan prioritas penanganan kasus korupsi secara tepat. Sebab ini soal mutu SDM Maluku jebolan Politeknik Negeri Ambon bakal turun, kalau setiap pergantian pimpinan selalu terjadi korupsi.

“Sudah beberapa orang dipenjara karena korupsi, tapi tidak kapok. Mudah-mudahan kali ini ada efek jeranya,” pungkas Agus.(SAD)

Comment