by

Kawasan Kumuh Kolaka Capai 241,73 Hektare

Ambon, BKA- Luas kawasan kumuh di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) berdasarkan data (baseline) di tahun 2020 mencapai 241,73 hektare.

Data tersebut tersebar di wilayah dua kecamatan seluas 105,23 tersebar, di seluruh kelurahan wilayah perkotaan di dua kecamatan yakni Kecamatan Kolaka dan kecamatan Latambaga.

Hal itu dipaparkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka, H Abbas Nuhung dalam rangkaian penyerahan aset bangunan eks terminal angkutan kota kini berubah fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) masuk dalam program kotaku.

Bangunan eks terminal angkutan kota kini berubah wajah jadi RTH langsung dimanfaatkan untuk upacara memperingati detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI, Senin (17/8/2020).

Abbas menjelaskan menyikapi hal itu, Pemda Kolaka melalui Perda nomor 9 tahun 2016 tentang peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh semuanya disentuh oleh APBD Kabupaten Kolaka, APBD Provensi dan APBN serta Corporate Social Responsibility (CSR) pihak ketiga

Program Kotaku pada tahap pertama menelan biaya sebesar Rp 23 Miliar terdiri dari pembangunan pedestrian, pengaspalan jalan, pembangunan sumber air baku PDAM, pengadaan motor sampah, pengadaan motor pemadam kebakaran, dan pembangunan RTH taman kota eks terminal kota.

Dengan selesainya kegiatan kotaku tahap pertama khususnya pembangunan RTH kata Abbas setidaknya merubah wajah kota Kolaka menjadi lebih indah dari sebelumnya.

“Insya Allah kami akan berjuang semaksimal mungkin agar bantuan tahap kedua bisa didapatkan lagi,” katanya optimis.

Lanjutnya serah terima pengelolaan dan pemanfaatan kegiatan program Kotaku tanpa kumuh Kabupaten Kolaka tahun 2020 merupakan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat melalui program kawasan kumuh yang dilaksanakan pada RPJM pertama tahun 2018 sampai sekarang.

“Jadi realisasi dari seluruh kawasan kumuh perkotaan seluas 105,23 hektare kini tinggal tersisa seluas 4,04 hektare sampai saat ini,” jelas Abbas.

Diakatannya bahwa untuk memperoleh bantuan ini begitu penuh dengan dinamika dan perjuangan, hal itu disebabkan begitu ketatnya ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Dunia.

“Selain itu Kabupaten Kolaka tidak masuk dalam wilayah prioritas yang memperoleh bantuan saat itu,” kata Abbas.

Berkat kerja keras kata Abbas, arahan dari Bupati Kolaka H Ahmad Safei serta dukungan dari Kepala Balai Prasarana Permukiman Sultra sehingga Kabupaten Kolaka bersama Kota Kendari dinyatakan sebagai wilayah yang layak memperoleh bantuan.(int)

Comment