by

Kebijakan Fatlolon Dikecam Mahasiswa

Ambon, BKA- Mau pulang kampung, tapi dibatasi oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Tanimbar, akhirnya ratusan Mahasiswa dan Pemuda Lelemuku yang terhimpun dalam Himapel-KKT Ambon menggelar demo di depan kantor DPRD Maluku, Selasa (12/5).

Ratusan Mahasiswa dan Pemuda Lelemuku KKT Kota Ambon itu mengecam kebijakan Bupati Kepulauan Tanimbar, Fetrus Fatlolon, yang melakukan pembatasan terhadap kepulangan mereka.

Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Tanimbar, untuk membuka akses yang seluas-luasnya bagi mereka, sehingga bisa pulang kampung.

Ketua Umum Himapel- KKT Ambon, Nico Saulahirwan, meminta, Bupati Fatlolon agar memperhatikan nasib mereka, terutama mahasiswa dan pemuda Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yang berada di Kota Ambon.

Dia mengungkapkan, data sementara, untuk mahasiswa dan pemuda KKT yang ada di Kota Ambon sekitar 700 orang. Mereka ingin kembali ke kampung halaman. Namun Pemkab Kepulauan Tanimbar melakukan pembatasan, hanya memperbolehkan 60 orang per gelombang.

Kebijakan itu dikeluarkan dengan dalih, disesuaikan dengan ketersediaan fasilitas dan juga jumlah tenaga medis yang disiapkan untuk isolasi nanti di KKT. Setelah 14 hari, baru diperbolehkan kedatangan 60 orang lagi untuk gelombang berikutnya dari Kota Ambon.

Jika dilakukan pembatasan seperti itu dengan jumlah yang ditetapkan hanya 60 orang per gelombang, terangnya, maka membutuhkan waktu tunggu pemulangan yang lama. Bisa berbulan-bulan.

Sementara itu, lanjutnya, tidak ada upaya yang dilakukan oleh Pemkab Kepulauan Tanimbar untuk menjamin, pemberian bantuan, selama mereka berada di Kota Ambon.

“Kalau hanya 60 orang untuk sekali pemulangan dengan alasan keterbatasan ruangan isolasi. Lalu dari sekitar 700 orang ini sampai kapan semuanya bisa tiba disana. Bagaiman juga kehidupan mereka selama menunggu pemulangan berikutnya. Ini yang kami pertanyakan. Untuk itu, harus ada perhatian Pemda KKT kepada mereka yang tinggal menunggu jadwal berikutnya,” ujar Nico, kepada wartawan.

Sejauh ini, kata dia, kehidupan para mahasiswa dan pemuda KKT, termasuk mereka yang mengikuti seleksi TNI tetapi tidak lolos, sudah terlantar di Kota Ambon. Sehingga butuh perhatian pemerintah daerah.

“Kami sudah sampaikan keluhan ke Pemerintah Kota Ambon, dan kami bersyukur pembagian sembako sudah dilakukan lewat fakultas dimana tempat kami kuliah. Tapi sejauh ini, perhatian dari Pemda KKT tidak ada sama-sekali,” jelasnya.

Ketua Himapel-KKT Ambon ini juga mendesak Pemkap Kepulauan Tanimbar segera membuka akses kepada masyarakat di daerah itu, terutama akses antar kecamatan, agar orangtua mereka bisa ke kota kabupaten untuk mengirim uang.

“Kondisi sudah seperti ini, ditambah pemerintah menutup akses dari kecamatan ke kota kabupaten. Kalau seperti ini, bagaimana keluarga kami mau kirim uang ke Ambon. Kami minta secepatnya akses harus dibuka,” tegas Nico.

Ditambahkan Staf Ahli Himapel-KKT Ambon, Pieter Titerlolobi, menegaskan, sampai saat ini belum ada bantuan kepada mahasiswa. Padahal anggaran Covid-19 untuk KKT sebesar 43 miliar. Hal itu membuatnya sangat kecewa dengan kebijakan pemkab tersebut.

Baginya, mahasiswa tidak butuh uang, tetapi yang terpenting adalah sentuhan dan perhatian Pemerintah KKT. Itu dianggap sudah sangat cukup.

“Kalau hanya alasan gedung dan tenaga medis, itu sangat tidak masuk akal. Banyak gedung disana, termasuk tenaga medis. Kami secara tegas, menolak tidak memberikan apresiasi kepada Pemkab Kepulauan Tanimbar,” pungkas Pieter. (RHM)

Comment