by

Kebijakan Pemprov Disebut Lebih Jahat Dibanding Corona

Ambon, BKA- Puluhan Mahasiswa yang tergabung dari berbagai perguruan tinggi di Kota Ambon, menggelaar demo di depan pagar utama Kantor Gubernur Maluku, Selasa (12/5), sekitar pukul 11.30 WIT.

Kehadiran puluhan mahasiswa itu untuk menentang kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku, terkait pembatasan akses transportasi laut bagi arus penumpang atau orang antar kabupaten dan pulau di dalam wilayah Provinsi Maluku, pada masa pandemi virus corona.

Bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan antar kabupaten atau ingin pulang kampug, harus melengkapi berbagai persyaratan terlebih dahulu.

Tentu saja kebijakan tersebut dinilai memberatkan masyarakat, terutama mahasiswa, yang ingin pulang kampung. Misalnya ke Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Kabupaten Kepulauan Aru, dan Kota Tual.

“Corona memang jahat, tapi yang lebih jahat lagi adalah kebijakan pemerintah,” teriak salah satu orator, Mohamad Faroqy Notanubun.

Demonstrasi yang diwarnai hujan lebat itu, tidak menghentikan aksi yang dilakukan mahasiswa gabungan dari tiga perguruan tinggi itu, yakni, IAIN Ambon, Unpatti Ambon dan Universitas Darussalam Ambon.

Menurut Faroqi, kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov Maluku itu tidak didukung dengan kebijakan lain. Misalnya, sejak wabah Covid-19 masuk di wilayah Maluku, terkhususnya di Kota Ambon, mahasiswa baru mendapatkan bantuan dari pemerintah sebanyak tiga kali, itupun hanya bahan pokok, berupa mie instan.

“Kalau terus-terus kita makan mie, bagaimana kesehatan kita,” katanya.

Bukan itu saja, uang simpanan milik mereka juga nyaris habis. Sedangkan persyaratan administrasi guna memenuhi syarat agar mendapatkan surat perjalanan pulang, amat ribet dan perlu biaya yang besar.

“Kita mau pulang, harus ada alasan yang mendesak dan harus melakukan rapid test. Sedangkan kalau mau rapid test, biayanya itu sebesar Rp 500.000 sampai Rp 600.000. Memangnya kita punya uang dari mana. Kita saja disini merantau,” ujarnya.

Setelah melakukan orasi hampir satu jam lebih, akhirnya Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Kasrul Selang, bersedia menerima enam perwakilan mahasiswa untuk berdialog diruang kerjanya.

Usai berdialog dengan Sekda Maluku, Faroqi mengungkapkan, hasilnya, aspirasi mereka akan disampaikan kepada Gubernur Maluku, Murad Ismail.

Namun, lanjutnya, Sekda Maluku juga menjelaskan, kalau semua kebijakan juga tergantung dari pemerintah daerah setempat, seperti, Malra, Kepulauan Aru, dan Tual, di masa pandemi virus corona ini.

Ditambahkannya lagi, Sekda juga berjanji, bagi mahasiswa yang tidak sempat pulang kampung di masa Covid-19 ini akan diberikan bantuan.

“Pak Kasrul nanti akan berkomunikasi dengan pihak Pelni, apakah bisa mengangkut penumpang atau tidak? Terakhir, beliau mengatakan, akan menyalurkan bantuan berupa sembako untuk mahasiswa yang tidak bisa pulang,” pungkasnya.(BKA-1)

Comment