by

Kedepan Harus Ada Sistem PPDB Yang Transparan

Ambon, BKA- Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Atapary, berharap, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) kedepan lebih transparan. Jangan ada istilah siswa titipan.

Hal itu disampaikan Atapary usai rapat Komisi IV dengan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku serta para Kepala sekolah, di ruang paripurna DPRD Maluku, Senin (29/6).

Memang sebelumnya telah ada instruksi Gubernur Maluku maupun Dinas Pendidikan Maluku, agar sekolah dilarang menerima siswa titipan. Namun kenyataannya, praktik itu masih dilakukan sekolah. Walau jumlahnya lebih sedikit dibanding tahun-tahun sebelumnya.

“Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, memang masih ada istilah titipan PPDB, tapi itu berapa saja. Itu sesuai laporan yang kami terima,” akuinya

Walau sedikit, namun Komisi IV tetap berharap, agar kedepan tidak ada lagi istilah siswa titipan. Sehingga PPDB harus lebih transparan dan terbuka.

Pada rapat tersebut, ungkapnya, Komisi IV mengusulkan beberapa rekomendasi buat Kadis Pendidikan Provinsi Maluku, agar PPDB kedepan lebih tersistem.

“Kami telah membuat satu rekomendasi rapat. Bukan rekomendasi dari DPRD, tapi rekomendasi Komisi IV yang disampaikan ke ibu Kadis. Nanti baru dibahas diinternal mereka,” ujarnya.

Poin rekomendasi itu, diantaranya, meminta agar PPDB kedepan harus memiliki sistim yang mengatur tentang pengaturan standard baku yang sifatnya transparan, sehingga SMA unggulan tidak lagi melakukan seleksi. Namun hal itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan yang melakukannya dengan membentuk tim panitia indepen untuk penerimaan.

Dengan tetap menggunakan sistim online dan saat itu juga sudah bisa melihat hasilnya. “Tes saat itu, saat itu juga nilainya harus keluar, dengan serempak untuk semua SMA yang ada, karena ini yang akan menutup bolong-bolong kecurigaan publik, bahwa ada “permainan” dengan kata lain istilah titipan,” terangnya.

Selain itu, rekomendasi juga menjelaskan tentang sistim PPDB di SMA Siwalima, agar kedepan dalam porsi PPDB antara siswa prestasi dan tidak, mampu memiliki kuota yang sama, 50 persen. Kalau bisa lebih, karena dibiayai APBD.

Bahkan harus ada keadilan antara semua kabupaten/kota dengan berdasarkan rasio dan disesuaikan dengan capaian angka tes tertinggi, untuk diterima sebagai siswa SMA Siwalima. “Intinya harus ada keadilan dalam penerimaan siswa dan transparan,”harapnya. (RHM)

Comment