by

Kejari Aru Janji Tuntaskan Proyek MP3KI

Ambon, BKA- Lagi-Lagi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Aru, Sesca Taberima membuat janji untuk menuntaskan proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI).
Proyek MP3KI tahun anggaran 2014 di Desa Koijabi- Balatan, Kecamatan Aru Tengah Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, ini dijanjikan akan tuntas pada awal Oktober 2020.

“Ya, saya tetap pada komitmen dan janji saya sebelumnya, untuk menuntaskan kasus MP3KI itu. Dan keterkambatan kami untuk tuntaskan kasus itu, karena saat ini Kejari Kepulauan Aru masih disibukan dengan beberapa kasus. Yakni eksekusi para terdakwa kasus Bank Maluku Dobo dan terdakwa kasus korupsi MCK. Sehingga ekspos penetapan tersangka kasus dugaan korupsi MP3KI belum dilakukan. Jadi kita tunggu awal Oktober ya,” janji Taberima, kepada awak media, Rabu (16/9)

Menurut Taberima, kasus dugaan korupsi MP3KI di Desa Koijabi-Balatan itu, telah dipelajari dokumen pemeriksaan saksi termasuk 59 barang bukti secara detail. Dan secara garis besar sudah diketahui siapa yang sangat berperan dalam masalah terbengkalainya proyek yang merugikan negara miliaran rupiah itu.

“Jadi, kendati kami diperhadapkan dengan minimnya anggaran akibat pandemi Covid-19. Tetapi saya pastikan awal bulan Oktober 2020 ini, kasus tersebut akan kami ekspos penetapan tersangkanya,” papar dia.

Ditambahkan, pada pemeriksaan awal, penyidik Kejari Kepulauan Aru telah memblokir sisa dana proyek tersebut. Pasalnya, proyek tersebut dianggarkan pada tahun anggaran 2014, namun baru mulai dikerjakan oleh rekanan di tahun 2015 lalu. Mirisnya, sebagian besar dana proyek itu sudah dicairkan sejak 2014.

“Pemeriksaan awal kasus ini, kita sudah blokir sisa dananya. Karena anggarannya cair 2014. Namun rekanan (kontraktor) baru kerja pada 2015. Jadi masyarakat percaya kita. Kita akan tetap tuntaskan kasus ini,” cetusnya

Sementara data yang dihimpun media ini, agak berbeda dengan pernyataan Kasipidsus Aru itu. Sebab, kasus MP3KI ini mulai dilidik oleh Kejari Kepulauan Aru sejak 1 September 2016. Saat itu sejumlah pihak yang dianggap mengetahui kasus ini telah dipanggil oleh penyidik Kejari Kepulauan Aru untuk dimintai keterangan. Selanjutnya di tanggal 12 Juni 2017, pihak Badan Pembangunan Masyarakat Daerah (BPMD) Kabupaten Kepulauan Aru juga diminta keterangan.

Kemudian di awal Februari 2018, TIM Audit Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku bersama Penyidik Kejari Aru, turun ke lokasi proyek ( Desa Koijabi-Balatan). Dan di bulan April 2018 oleh TIM Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, selesai melakukan audit dan menetapkan kerugian negara sebesar 1 miliar lebih. (WAL)

Comment