by

Kejati Didesak Tetapkan Tersangka PLTMG Namlea

Ambon, BKA- Pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku kembali didesak agar segera menetapkan tersangka, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Namlea, Kabupaten Buru.

Pasalnya, kasus ini sejak bergulir di ranah hukum dan berkasnya telah lengkap untuk dibuat pertanggungjawaban hukum, Kejati belum juga menggelar perkara untuk mengekspos tersangka. Padahal kasus ini merugikan uang negara mencapai Rp 6 milir lebih.

Praktisi hukum, Antony Hatane, mengatakan, Kejati Maluku tidak punya alasan jika belum menetapkan tersangka dalam penyidikan kasus ini. Buktinya, pemeriksaan saksi-saksi untuk perkara dugaan korupsi PLTMG Namlea dan hasil audit dari BPKP Perwakilan Maluku-Malut sudah dikantongi penyidik Kejati.

“Kita berharap, dengan diterimanya hasil audit dari perkara ini, Kejati segera tetapkan tersangka,” ungkap Hatane Rabu (27/5).

Mantan Calon DPD RI itu melanjutkan, jika sebuah kasus tidak punya bukti yang kuat, maka belum tentu dalam penyidikannya ditemukan kerugian negara. Dan pada kasus dugaan korupsi PTLMG Namlea terungkap jelas nilai kerugiannya mencapai Rp 6 milir lebih. Maka semestinya, penyidik segera tetapkan tersangka dalam kasus ini, supaya penyidikan kasus ini jelas bagi publik Maluku, terutama pihak yang merasa dirugikan dalam perkara ini.

“Saya kira selaku praktisi hukum, kita punya tugas sama-sama melihat dan mengawasi pengusutan kasus yang dilakukan penegak hukum. Hal ini perlu dilakukan demi menjaga konsistensi kinerja jaksa dipublik Maluku, terutama Institusi Kejati Maluku,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kasi Dik Kejati Maluku, Y.E Oceng Ahmadaly, kepada Berita Kota Ambon mengatakan, penetapan tersangka kasus PLTMG Namlea sampai sekarang belum dilakukan. Hal ini bukan karena suatu kesengajaan namun karena merebaknya virus Corona di masyarakat Maluku.

“Jadi kita memang terkendala karena Corona ini,” ungkap Oceng saat dicegat keluar dari kantor Pengadilan Negeri Ambon, Senin (27/4).

Mantan koordinator Kejati Maluku itu mengaku, semua bukti-bukti yang dikantongi jaksa dalam kasus PLTMG sudah lengkap, tinggal hanya agenda ekspos perkara. Akan tetapi saat ini karena terkendala Covid jadi agenda harus tertunda.

“Semua bukti sudah lengkap. Tapi begitulah, ini Virus mematikan sehingga tidak bisa kita buat apa-apa,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan koran ini, Moch Mukadar, pemilik sebagian besar lahan tersebut mengaku perkara tersebut dilaporkan pada Bulan Oktober 2018 lalu ke Kejati Maluku.

Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan PLTMG itu berada tepat di Desa Lala, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Dalam proses jual beli lahan itu, diduga tidak melibatkan Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat, Notaris dan Pemerintah Kabupaten Buru.

“Pengadaan lahan ini diduga murni salah bayar atau total loss,” ungkap Mukadar.

Dalam surat pelepasan hak lahan itu, Ferry Tanaya tidak mencantumkan atau menjelaskan mengenai status tanah yang diakui sebagai miliknya.

Penjelasan tentang status tanah itu tidak dimasukan diduga disengaja. Sebab lahan yang diakui Ferry Tanaya ini hanya berdasarkan Erfak tahun 1938. Sementara tanah berstatus Erfak sendiri, tidak bisa diperjual belikan.”PLN juga semestinya jeli. Harusnya PLN tahu dan memahami mekanisme proses jual beli,” tambah Mukadar.

Perkara ini, tambah Mukadar, pernah dilaporkan ke Polda Maluku pada 29 Mei 2018 lalu tentang dugaan tindak pidana penyerobotan lahan yang dilakukan PLN UIP Maluku. Perkara ini kemudian dilimpahkan ke Polres Pulau Buru.

Kasus itu terpaksa dilaporkan karena PLN UIP Maluku tidak memiliki itikad baik. Sebab, tanah yang dibeli tahun 2016 lalu itu, bukan milik Ferry Tanaya tapi Petuanan Lilialy dan Moch Mukadar.

Kepemilikan tanah milik Petuanan Lilialy dan Moch Mukadar dibuktikan dengan adanya gugatan yang dilayangkan Ferry Tanaya. Dimana Ferry menderita kekalahan saat persidangan berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negera (TUN) Ambon, Pengadilan Negeri Ambon, Kasasi Mahkamah Agung TUN dan terakhir di PK Perdata MA yang di tolak tanggal 30 Mei 2017.(SAD)

Comment