by

Kejati Didesak Tuntaskan Kasus Repo

Ambon, BKA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku didesak untuk segera tuntaskan penanganan kasus dugaan korupsi Repo Obligasi Bank Maluku kepada PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Securitas.

Hal ini penting demi menepis stigma yang beredar di masyarakat, kalau kasus Repo Bank Maluku yang menyeret dua orang tersangka ini tidak berjalan sama sekali.

Praktisi hukum di Maluku, Alfred Tutupary, ketika dikonfirmasi BeritaKota Ambon, mengungkapkan, penyidikan kasus dugaan Tipikor Repo Obligasi Bank Maluku yang kini dalam penanganan Kejati Maluku harus diseriusi dan dituntaskan, agar tidak menjadi bola liar di masyarakat.

Memang saat ini masyarakat dihadapkan dengan pandemi Covid-19, akan tetapi penyidikan kasus itu harus berjalan. Pasalnya tahapan kasus tersebut sedang dilakukan audit kerugian negara oleh BPKP Provinsi Maluku.

“Jika memang hal ini tidak mau dikonsumsi yang berlebihan oleh masyarakat, maka jaksa juga harus tuntaskan kasus ini. Semua ini dilakukan demi menjaga nama baik Kejaksaan Tinggi saat ini dan ke depan. Apalagi kasus ini terhitung sudah ditangani beberapa pimpinan di Kejati Maluku,” kata Alfred di halaman Pengadilan Tipikor Ambon, Senin (8/6).

Menurut dia, penuntasan kasus Repo Bank Maluku sampai saat ini ditunggu-tunggu masyarakat. Bukan hanya itu, status yang sudah disangdang kedua tersangka dalam kasus ini juga mesti dipercepat. Karena menyangkut nama baik seseorang.

“Maka dari itu, saya minta agar Kejati segera tuntaskan kasus ini. Segera intens agenda koordinasi denga auditor. Jika memang Kejati belum tuntaskan kasus ini, maka sudah pastinya nama institusi Kejati dikenal tak konsisten dalam mengusut kasus korupsi di Maluku, terutama kasus Repo Obligasi Bank Maluku,” tandasnya.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, yang dikonfirmasi, mengungkapkan, kasus dugaan korupsi Repo Obligasi Bank Maluku kepada PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Securitas, sampai kini masih dalam penyidikan, yakni, sedang menunggu hasil audit dari BPKP Perwakilan Maluku- Malut.

“Prinsipnya saat ini, penyidik sedang menunggu hasil audit dari BPKP,” tandas jaksa yang punya dua bunga melati dipundak itu.

Sebelumnya diberitakan, Kejati Maluku berharap BPKP secepatnya mengaudit kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi repo obligasi Bank Maluku kepada PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Securitas ini tuntas.

Kasus Repo tahun 2014 yang diduga merugikan negara sebesar Rp 238,5 miliar itu, belum bisa dituntaskan karena terhambat audit.

“Auditor punya mekanisme dan prosedur sendiri dalam melakukan audit. Namun kita berharap bisa cepat auditnya,” kata Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, kepada wartawan, 20 Maret lalu.

Sapulette mengatakan, Kejati Maluku terus melakukan koordinasi terkait penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Dirut Bank Maluku, Idris Rolobessy, dan mantan Direktur Kepatuhan Bank Maluku, Izaac Thenu.

“Proses audit sedang dilakukan dan koordinasi antara penyidik dan auditor sejauh ini berjalan dengan baik,” jelasnya.

Setelah penghitungan kerugian negara selesai, berkas perkara tersangka langsung dirampungkan untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum.

“Progresnya kita tinggal menunggu hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP,” kata Sapulette.

Sapulette mengaku, semua dokumen yang dibutuhkan sudah diserahkan ke BPKP. “Sudah diserahkan penyidik, jadi kita sifatnya menunggu,” jelasnya.

Dalam kasus ini, Kejati Maluku menetakan mantan Dirut Bank Maluku, Idris Rolobessy dan mantan Direktur Kepatuhan Bank Maluku, Izaac Thenu sebagai tersangka.

Penetapan Idris sebagai tersangka dituangkan dalam surat Nomor: B-329/S.1/fd.1/02/2018 tanggal 21 Februari 2018. Sedangkan Thenu sesuai surat penetapan Nomor: B-330/S.1/fd.1/02/2018 tanggal 21 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Kejati Maluku, Manumpak Pane.
Keduanya disangkakan melang­gar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pa­sal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP. (SAD)

Comment