by

Kejati Diminta Usut Dugaan Korupsi Jalan Wamlana-Rana

Ambon, BKA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diminta untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi pembangunan jalan Wamlana-Rana di Kabupaten Buru tahun anggaran 2015-2016, yang diduga telah terjadi tindak pidana korupsi.

Permintaan ini disampaikan oleh puluhan pemuda yang tergabung dalam Lumbung Aspirasi Rakyat Kabupaten Buru, yang menggelar demo di depan pagar Kantor Kejati Maluku, Jumat (20/11).

Koordinator lapangan (Korlap), Adin Lapandewa, dalam orasinya mengatakan, proyek jalan yang menghubungkan Kecamatan Waplau dan Air Buaya ini terindikasi kuat telah terjadi korupsi. Sebab sampai kini, jalan tersebut belum selesai dikerjakan. Padahal anggaran proyek itu sudah dicairkan 100 persen.

“Kita minta agar Kejati Maluku mengusut dugaan kasus ini. Karena akses jalan ini sangat penting untuk menunjang aktivitas masyarakat di Kabupaten Buru,” ungkap Lapandewa.

Tidak ada alasan bagi Kejati Maluku untuk tidak mengusut kasus ini. Sebab aspirasi yang disampaikan pendemo tidak di-back-up kepentingan kelompok atau kepentingan perorangan. Aksi itu murni dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Buru secara kolektif.

“Ini bukan kepentingan semata. Jadi Kejati jangan pikir demo ini adalah kepentingan. Kami berharap Kejati secepatnya masuk melakukan penyelidikan terhadap kasus ini,” ungkapnya.

Akses jalan Wamlana-Rana sangat dibutuhkan, karena merupakan jalan utama bagi warga beberapa kecamatan di Kabupaten Buru.
“Bayangkan, akses transportasi yang menghubungkan desa-desa di pedalaman saat ini terputus. Padahal warga sangat memerlukan perbaikan ruas jalan itu, untuk membantu mereka melakukan aktivitas. Lalu kalau jalan dikerjakan tak kunjung rampung, bagaiman dengan kebutuhan masyarakat disana. Jangan sampai pemerintah melakukan masalah baru bagi masyarakat disana,” jelasnya.

Sementara dalam poin pernyataan sikapnya, massa aksi meminta dan mendesak Kejati Maluku agar mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan akses jalan Wamlana-Rana yang bersumber dari APBD Kabupaten Buru tahun 2015-2016. Kedua, apabila Kejati Maluku tidak merespon tuntutan pendemo, maka sudah tentu massa aksi akan terus melakukan demo di Kantor Kejati Maluku dengan jumlah massa yang lebih banyak.

“Ada beberapa poin tuntutan yang kita sampaikan, muda-mudahan Kejati secepatnya mengusut kasus ini,” ungkap Lapandewa.

Sementara itu, Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, mengatakan, terkait demonstrasi yang disampaikan saat ini, dirinya diperintahkan Kajati Maluku untuk turun menemui pendemo. Dan untuk aspirasi yang disampaikan, akan ditindaklanjuti ke pimpinan.

“Tentunya kita akan tindak lanjut aspirasi yang disampaikan saat ini. Dan untuk diketahui, Kejati Maluku punya Satker (Satuan Kerja) di Kabupaten Buru, sehingga kemungkinan Kejati Maluku akan berkoordikasi dengan Kejari Buru untuk menindak lanjuti laporan ini,” pungkasnya.

Setelah mendengarkan jawaban Sapulette, para pendemo membubarkan diri dngan tertib.(SAD).

Comment