by

Kejati Diminta Usut Kasus Dana Lab Otomotif Poltek

Ambon, BKA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku diminta untuk mengusut dugaan praktek koruspi, yang dilakukan terhadap anggaran sewa servis Lab Otomotif kendaraan roda dua dan roda empat di Kampus Politeknik Negeri Ambon.

Pasalnya praktek KKN yang dilakukan terhadap anggaran sewa servis tersebut, kemungkinan dilakukan para petinggi Poltek.

Padahal hal itu tidak boleh terjadi di dunia pendidikan. Kampus harus bekerja bersih dari segala praktek-praktek dugaan korupsi.

“Dengan temuan yang ada, saya berharap Kejati Maluku masuk usut kasus ini. Karena ditakutkan, kedepan terjadi korupsi besar-besaran. Sebab kasus lain seperti pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan alat-alat migas bernilai Rp19 miliar yang saat ini sedang diusut Kejati, belum selesai,” pinta pegiat anti korupsi, Herman Siamiloy, kepada BeritaKota Ambon, Minggu (7/6).

Menurut dia, temuan dugaan tindak pidana korupsi terhadap item dana sewa servis, bukan baru terjadi. Namun diperkirakan sudah berlangsung bertahun-tahun.

“Makanya kita minta supaya jaksa periksa pihak pengelola, sekaligus petinggi Poltek yang dianggap tahu soal sewa servis tersebut,” desak Siamiloy.

Jika memang Kejati Maluku ingin ikut berkontribusi dalam upaya menciptakan pendidikan Maluku yang berkualitas, termasuk di Kampus Poltek Ambon, maka jaksa harus mengusut kasus tersebut sampai tuntas.

“Kalau memang mau pendidikan di Maluku maju, maka seluruh civitas atau penyelenggara juga harus bersih dari praktek kotor. Kalau tidak, akan berpengaruh terhadap semua hal, termasuk kualitas mahasiswa sendiri,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan koran ini, kasus dugaan korupsi pengadaan Lab Migas yang kini ditangani pihak Kejati Maluku, belum ada titik terang. Tapi kini muncul lagi kasus baru terkait dana sewa servis Lab Otomotif kendaraan roda dua dan roda empat di kampus yang dipimpin Dedy Mairuhu itu.

Sumber internal di Poltek Negeri Ambon kepada koran ini mengatakan, saat ini praktek nepotisme terus digelontarkan di kampus tersebut. Bukan hanya satu masalah, namun ada beberapa masalah yang harus dibongkar kepada publik. Sebut saja kasus dugaan korupsi peralatan Laboratorium Jurusan Teknik Sipil dan penggunaan peralatan Laboratorium Otomotif untuk perawatan kendaraan roda dua dan roda empat.

Menurut sumber itu, sesuai fakta dilapangan, ada beberapa orang yang menggunakan jasa perbaikan kendaraan roda empat di Lab Otomotif tersebut, yang ditaksirkan mencapai Rp 68 juta bahkan sudah miliaran rupiah. Namun dana-dana ini tidak disetor ke negara, melainkan dikelola sendiri pihak pengelola.

“Coba polisi atau jaksa masuk usut dulu. Ini masalah baru yang harus dibongkar kembali,” beber sumber yang tidak mau namanya dikorankan, pada 29 April lalu.

Katanya, praktek yang dilakukan itu ditaksirkan sudah berlangsung sejak 2013 lalu.

Bayangkan, investasi peralatan otomotif Poltek untuk kegiatan praktek mahasiswa digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Bukan itu saja, ada pihak internal Poltek kalau melakukan servis tidak pernah dibuat kwintasi untuk membayar, sedangkan orang eksternal baru dibuat kwitansi. Itu pun tidak berlaku untuk semua orang.

“Jadi ini semua dilakukan Kepala Laboratorium dan ketua kelompok, dan sudah 6 bulan tidak pernah dilakukan penyetoran kepada negara melalui Bendahara Penerima Poltek Negeri Ambon,” jelasnya.

Direktur LSM Peduli Rakyat, Albirum Subalia, kepada koran ini, mengatakan, persoalan hukum yang terjadi di lembaga pendidikan seperti Poltek, sangat berpengaruh kepentingan proses belajar mengajar mahasiswa ke depan.

Karena itu, pihak Kejati Maluku harus melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap hal ini. “Ya kalau temuan seperti itu, pasti datanya benar, karena orang Poltek sendiri yang bilang. Kita selaku LSM, kita desak penegak hukum masuk untuk mengusut kasus ini,”pungkas Albirum, beberapa waktu lalu.(SAD)

Comment