by

Kejati Intens Koordinasi Korupsi Repo

Ambon, BKA- Meski hasil audit kasus korupsi Repo Obligasi Bank Maluku kepada PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Securitas dari BPKP Perwakilan Maluku belum diterima tim penyidik Kejati Maluku, namun koordinasi antara kedua instansi selalu intens dilakukan dalam perkara korupsi itu.

Kasi Dik Kejati Maluku, Y.E. Oceng Ahmadaly, kepada Berita Kota Ambon, mengungkapkan, tim penyidik pekan kemarin baru saja melakukan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Maluku terkait kasus korupsi Repo.

Hal ini dilakukan untuk kepentingan audit kerugian negara dalam perkara tersebut. “Iya, kita koordinasi pekan kemarin itu. Soal hal-hal apa saja yang dikoordinasikan, itu materi penyidikan. Sehingga tidak bisa bicarakan saat ini,” jelas Oceng, ketika ditemui koran ini di kantor Pengadilan Negeri Ambon, Senin (27/4).

Kasus dugaan korupsi Repo Obligasi merupakan kasus yang menjadi prioritas Kejati. “Kasus ini kita punya kasus prioritas, namun kalau belum ada hasil audit kita mau lanjutkan bagaimana. Jadi pada prinsipnya itu kita tunggu saja,” katanya.

Sebelumnya diberitakan koran ini, tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku hingga kini sedang menunggu hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan tipikor Repo Obligasi Bank Maluku kepada PT Andalan Artha Advisindo (AAA) Securitas yang diusut tahun 2014 lalu.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, ketika dikonfirmasi koran ini mengaku, tim penyidik Kejati Maluku sampai kini tinggal menunggu hasil audit perkara dugaan korupsi repo obligasi Bank Maluku.

Sebab, berkas perkara dengan nilai jumbo itu telah dilakukan audit oleh BPKP Perwakilan Maluku dan Malut sejak Tahun kemarin.

“Sampai sekarang jaksa tinggal menunggu hasil audit saja, karena berkasnya sampai kini dalam tahap audit,” jelas Sapulette ketika dihubungi melalui selulernya, Rabu (15/4).

Menurutnya, berkas perkara yang saat ini dihitung lembaga auditor BPKP terhitung memang lama, sebab beberapa waktu lalu penyidik baru saja melengkapi permintaan tim auditor dalam mengaudit berkas perkara ini.

“Memang agak lama, lantas berkas perkara ini baru saja beberapa waktu lalu dilengkapi oleh penyidik, dan sesuai mekanisme, kalau kasus korupsi waktunya agak lama, tidak bisa cepat-cepat. Apalagi ini anggaran kan besar,” jelas jaksa dua bunga melati di pundak itu.

Prinsipnya, lanjut dia, Kejati hanya menunggu hasil audit berkas perkara tersebut ketika diserahkan ke tim penyidik Kejati Maluku. “Intinya kita menunggu saja, karena mekanismenyaa sudah seperti itu. Dan kita tetap koordinasi jalan terus,” tandasnya.

Dalam kasus ini, Kejati Maluku menetakan mantan Dirut Bank Maluku, Idris Rolobessy, dan mantan Direktur Kepatuhan Bank Maluku, Izaac Thenu, sebagai tersangka.

Penetapan Idris sebagai tersangka dituangkan dalam surat Nomor: B-329/S.1/fd.1/02/2018 tanggal 21 Februari 2018. Sedangkan Thenu sesuai surat penetapan Nomor: B-330/S.1/fd.1/02/2018 tanggal 21 Februari 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Kejati Maluku, Manumpak Pane.
Keduanya disangkakan melang­gar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo pa­sal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP. (SAD)

Comment