by

Kejati Kejar Tersangka Lain Dikasus PLTMG

Ambon, BKA- Dua tersangka telah ditetapkan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan pembangunan PLTMG 10 MV tahun 2016 di Dusun Jiku Besar, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru.

Namun langkah kejati tidak surut hanya pada kedua tersangka itu saja, yakni, Fery Tanaya alias FT (59) dan AGL (46) yang merupakan PNS BPN Maluku. Melainkan mereka tengah mengejar tersangka lain dikasus itu.

Salah satu penyidik Kejati Maluku yang ditemui BeritaKota Ambon terkait kasus tersebut, mengatakan, masih ada pihak yang saat ini dikejar untuk dimintai pertanggungjawabannya.

FT ditetapkan tersangka karena berperan sebagai penjual lahan. Sedangkan AGL merupakan pihak BPN. Maka sudah pasti pihak PLN juga akan dimintai pertanggungjawaban hukum dikasus ini.

Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette

“Kan masih ada pihak PLN. Entah nanti bukti keterlibatan mereka seperti apa, tapi penyidik sedang pelajari peran mereka. Sebab hal ini tidak terlepas dari kerjasama mereka,” ungkap jaksa penyidik yang menolak namanya dikorankan, Kamis (4/6).

Terangnya, sejauh ini, ketika menjadi temuan indikasi perbuatan melawan hukum, berbagai peran sejumlah pihak yang terlibat dalam penjualan lahan itu sudah diketahui penyidik. Namun hal itu perlu didalami lagi oleh penyidik melalui keterangan merekapada agenda pemeriksaan saksi-saksi.

“Dari awal penyidik sudah tahu. Saat ini tinggal saja kita dalami lagi, dan pemeriksaan saksi-saksi untuk kasus ini pasti masih berjalan,” tandasnya.

Terpisah Kasi Penkum Kejati Maluku, Samy Sapulette, ketika dikonfirmasi BeritaKota Ambon, mengungkapkan, dua orang ditetapkan sebagai tersangka, karena mempunyai bukti yang cukup.

Fery Tanaya alias FT (59) ditetapkan sebagai tersangka dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-749/Q.1/Fd.1/05/ 2020, 08 Mei 2020. Sedangkan tersangka AGL (46), PNS BPN Maluku berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor :B-750/Q.1/Fd.1/05/ 2020, tanggal 08 Mei 2020.

Mereka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Jadi mengantongi bukti permulaan yang cukup, Kejati Maluku langsung menetapkan dua tersangka, masing-masing, F.T dan A.G.L,” jelas Sapulette, Kamis (4/6).

Terkait apakah masih akan ada tersangka lain dikasus itu, Sapulette tidak mau berkomentar. Menurutnya, sesuai arahan pimpinan, hanya bisa mengeskpos dua tersangka itu kepada awak media.

“Kalau kejaksaan masih kejar tersangka lain atau tidak, saya tidak mengetahui sampai disitu. Dan memang itu merupakan materi penyidikan tim,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan koran ini, Moch Mukadar, pemilik sebagian besar lahan tersebut mengaku perkara tersebut dilaporkan pada Bulan Oktober 2018 lalu ke Kejati Maluku.

Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan PLTMG itu berada tepat di Desa Lala, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru. Dalam proses jual beli lahan itu, diduga tidak melibatkan Badan Pertanahan Negara (BPN) setempat, Notaris dan Pemerintah Kabupaten Buru.

“Pengadaan lahan ini diduga murni salah bayar atau total loss,” ungkap Mukadar.

Dalam surat pelepasan hak lahan itu, Ferry Tanaya tidak mencantumkan atau menjelaskan mengenai status tanah yang diakui sebagai miliknya.

Penjelasan tentang status tanah itu tidak dimasukan. Diduga disengaja. Sebab, lahan yang diakui Ferry Tanaya ini hanya berdasarkan Erfak tahun 1938. Sementara tanah berstatus Erfak sendiri, tidak bisa diperjual belikan.

“PLN juga semestinya jeli. Harusnya PLN tahu dan memahami mekanisme proses jual beli,” tambah Mukadar.

Lanjutnya, perkara ini pernah dilaporkan ke Polda Maluku pada 29 Mei 2018 lalu, tentang dugaan tindak pidana penyerobotan lahan yang dilakukan PLN UIP Maluku. Perkara ini kemudian dilimpahkan ke Polres Pulau Buru.

Kasus itu terpaksa dilaporkan karena PLN UIP Maluku tidak memiliki itikad baik. Sebab, tanah yang dibeli tahun 2016 lalu itu, bukan milik Ferry Tanaya, tapi Petuanan Lilialy dan Moch Mukadar.

Kepemilikan tanah milik Petuanan Lilialy dan Moch Mukadar dibuktikan dengan adanya gugatan yang dilayangkan Ferry Tanaya. Dimana Ferry menderita kekalahan saat persidangan berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negera (TUN) Ambon, Pengadilan Negeri Ambon, Kasasi Mahkamah Agung TUN dan terakhir di PK Perdata MA yang di tolak tanggal 30 Mei 2017.(SAD)

Comment