by

Kemenag Maluku Lakukan Refocussing

Ambon, BKA- Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Maluku tahun 2020 mengalami revisi anggaran puluhan miliar rupiah, setelah dilakukan refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid), sesuai Inpres Nomor 4 tahun 2020.

Realokasi anggaran yang ditarik Pemerintah Pusat lewat Kemenag RI diseluruh Kanwil Provinsi di Indonesia, nantinya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan percepatan penanganan Covid-19, seperti, pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan masker, alat kesehatan, alat kedokteran, obat-obatan, vitamin, dan penyemprotan disinfektan pada internal satuan kerja Kementerian Agama di seluruh Indonesia.

Plt. Kakanwil Kemenag Maluku, Jamaludin Bugis, Kepada Berita Kota Ambon, Senin (28/4), mengatakan, dampak Covid-19 membuat pemerintah pusat terpaksa mengambil kebijakan untuk merevisi atau menarik anggaran pada semua satker Kanwil Kemenag di Indonesia, untuk penanganan Covid-19 secara nasional.

“Secara nasional, kita juga dipangkas. Kanwil Kemenag bersama jajarannya sudah berkisar Rp 15 sampai Rp 20 miliar dari seluruh satker Kemenag yang ada di Maluku. Sehingga saya berpifikir, kalau ini semua demi keselamatan bangsa dan negara,”tuturnya.

Menurutnya, anggaran yang tadinya sudah ditarik Pemerintah Pusat, sebagian anggarannya akan dikembalikan ke Kanwil Kemenag Maluku, sebagai anggaran penanganan Covid-19 di lingkup Kanwil Kemenag Provinsi Maluku dan kabupaten/kota.

“Jadi nanti ada dalam bentuk anggaran, dari yang ditarik pusat ada beberapa persen yang sudah dipotong langsung, oleh daerah masing-masing untuk penanganan disini dan nantinya ada bantuan pusat yang akan dibagikan di Maluku,” jelasnya.

Selain melakukan revisi anggaran dan pengendalian pencegahan Covid-19, Jamaludin juga menghimbau, untuk melakukan peningkatan pengendalian sistem kerja ASN selama virus corona, yang meliputi penugasan seluruh pegawai kerja di rumah (Work from home/WFH), saat di kantor maupun pengendalian kegiatan yang melibatkan banyak orang dan perjalanan dinas lainnya.

“Pengendalian dan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara harus tetap dilakukan walaupun bekerja di rumah, yaitu, dengan mewajibkan seluruh ASN untuk membuat laporan harian,” pungkasnya. (RHM)

Comment