by

Kesalahan Yustensz Tanggungjawab Direksi

Soal Koruptor BM Dobo
Ambon, BKA- Lisbeth Yustensz alias Lis salah satu terdakwa dalam kasus dugaan korupsi Bank Maluku Cabang Dobo, menilai kesalahan yang dialami harusnya menjadi tanggung jawab direksi.

Hal ini diungkapkan Rony Samloy dan Marnex Salmon selaku Penasehat Hukum (PH) terdakwa Lisbeth Yustensz alias Lis, dalam nota pledoi di persidangan yang digelar secara teleconference, Selasa (16/6).

Didalam nota pledoi tersebut ada beberapa hal yang disampaikan dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Felix R. Wuisan, dibantu Jenny Tulak dan Benhard Panjaitan, selaku hakim anggota.

Menurut Rony Samloy, selain perbuatan klienya menjadi tanggungjawab direksi, terdakwa juga melakukan tindakan tersebut berada dibawah daya paksa (tekanan psikologi) pimpinan. Yakni, terdakwa melakukan validasi setoran tunai tanpa fisik uang berada dibawah tekanan yang diperintah Aminadap Rahanra, yang merupakan eks pimpinan Cabang Bank Maluku Dobo yang telah dijatuhi 7 tahun penjara dalam perkara ini.

Selain itu, lanjut Samloy, perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifisir melanggar pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan terdakwa tidak tepat kalau dituntutan berdasarkan tuntutan JPU dengan pasal yang disangkakan dipersidangan lalu.

“Berdasarkan fakta-fakta persidangan, kewenangan mengelola, mengontrol, dan mengaudit transaksi keuangan, pada PT Bank Maluku-Malut Cabang Dobo, bukan ada pada diri terdakwa ketika ada terjadi selisih Saldo pada TL 99 dan neraca. Berdasarkan hasil temuan tim Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang dipimpin saksi Agustinus Sihasale, saat itu terdakwa masih menjabat sebagai Teller pada kantor Bank Maluku Cabang Dobo,” jelas Samloy.

Dia merincikan, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) di PT. Bank Maluku Cabang Dobo, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi maupun secara struktural, Teller yang pada waktu itu dijabat terdakwa Lisbeth Yustensz bertanggungjawab penuh kepada Teller yang pada waktu pemeriksaan oleh tim SKAI, dijabat oleh Mathias Akihary.

“Hal ini terbukti setelah persidangan perkara ini, ketika saksi Aminadap Rahanra dihadirkan menerangkan kunci utama brankas adalah saksi Mathias Akihary dan Aminadap Rahanra. Sehingga yang lebih bertanggungjawab adalah mereka-mereka itu,” tandas Samloy.

Makadari itu, melalui persidangan tersebut, Samloy meminta agar kliennya divonis ringan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

“Prinsipnya kita minta keringanan hukuman yang mulia, selain terdakwa Yustensz, hal yang sama terhadap terdakwa Wilyam Apres Balsala selaku Kontrol Internal Cabang (KIC), agar diberika keringanan hukuman melalui nota pledoi tersebut,” ungkap para PH, sembari menyerahkan berkas pledoi kepada majelis hakim.

Setelah mendengarkan nota pledoi dari PH terdakwa, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan untuk agenda putusan majelis hakim.

Sebelumya kedua terdakwa, Wilyam Apres Balsala selaku Kontrol Internal Cabang (KIC) dan Lisbeth Yustensz alias Lis (40) selaku Taller, dituntut enam tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Maluku, karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 2 ayat (1), jo Pasal 18. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Selain pidana badan, kedua terdakwa juga dibebankan membayar denda sebesar Rp.50 juta, subsider tiga bulan kurungan. (SAD)

Comment