by

Ketua PTA Audens Bersama Ketua DPRD

Ambon, BKA- Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Ambon, Mansur, bersama sejumlah stafnya melakukan audens dengan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, Rabu (8/7).

Audens tersebut dilakukan untuk meminta dukungan DPRD Provinsi Maluku terhadap PTA, dalam upaya membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani.

“Mudah-mudahan di tahun 2020, PTA Ambon berharap bisa memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) melalui pentahapan yang akan diuji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB),” terang Mansur.

Kepada Ketua DPRD, dia menjelaskan, data statistik kasus perceraian yang ditangani pengadilan agama sewilayah Maluku, dimasa pandemi virus corona tidak mengalami peningkatan.

Hal itu, ungkapnya, berbeda dengan sejumlah provinsi lai di Indonesia, yang tingkat perceraiannya bertambah dimasa pandemi Covid-19.

“Alhamdulillah, tidak ada peningkatan angka perceraian di daerah ini, meskipun kabarnya di daerah lain itu mengalami peningkatan, akibat pandemi virus corona yang merongrong ekonomi masyarakat,”ujar Mansur.

Data secara keseluruhan perkara yang masuk pada Pengadilan Agama (PA) ditahun 2020 ini, untuk PA Tual sebanyak 12 perkara, PA Hunimua 2 perkara, PA Namlea 3 Perkara.

“Itu sewilayah PTA Ambon. Angka perceraiannya hanya 32 perkara. Jadi daerah ini masih aman, ketimbangkan daerah lain,”kata Mansur.

Dijelaskan, berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, baik PTA maupun PA, tidak hanya menangani perkara perceraian, tetapi perkara sengketa eknomi juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya.

Otomatis, PA itu tidak hanya dihadiri oleh orang Muslim saja, tetapi juga non Muslim yang berperkara, kaitannya dengan ekonomi syariah.

“Jadi banyak juga non Muslim. Misalnya seperti di Samarinda, sudah banyak perkara eknomi syariah dan orangnya bukan orang Muslim, tapi non muslim, karena dia berakad dan

Comment