by

Komisi A Rekomendasi Interpelasi

Terkait Tidak Adanya LKPJ 2019
Ambon, BKA- Komisi A DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) merekomendasikan agar lembaga legislatif tersebut menggunakan hak interpelasi, untuk menyikapi sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBT, dalam hal ini Bupati Abdul Mukti Keliobas, yang tidak menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2019.

Sikap Komisi A DPRD SBT yang membidangi hukum dan pemerintahan mengelar rapat bersama Sekda SBT, Bappeda dan Bagian Hukum Setda, untuk mengetahui alasan Bupati tidak melakukan LKPJ.

Padahal LKPJ tahun anggaran 2019 yang merupakan amanat UU Nomor 24 tahun 2014, yang wajib dilakukan. Hal ini disampaikan Ketua Komisi A DPRD SBT, M. Umar Gassam, di ruang Komisi A DPRD SBT, Rabu (17/6).

Anggota Komisi A DPRD SBT, Abdul Aziz Yanlua

Sehingga, katanya, sikap Bupati SBT yang tidak melakukan LKPJ merupakan sebuah tindakan melawan hukum. “Kita diberi kelonggaran waktu penyampaian LKPJ hingga tanggal 30 April 2020. Namun dalam pelaksanaan sampai hari ini, tanggal 17 Juni, pemerintah daerah seakan apatis terhadap kondisi ini, dan terkesan tidak mau tahu. Karena itu, kami meminta kepada pimpinan DPRD untuk memfasilitasi rapat Komisi A dengan Sekda, Kepala Bapeda dan Bagian Hukum, untuk memastikan apa alasan saudara Bupati tidak menyampaikan LKPJ. Ternyata tidak ada alasan yang cukup dari Pemerintah Daerah. Padahal sudah jelas Sekda, Kepala Bapeda dan Bagian Hukum, dalam rapat tadi mengakui, bahwa LKPJ adalah agenda tahunan yang wajib dilakukan,” ungkap Gassam.

Untuk itu, lanjutnya, Komisi A secara mutlak sudah menyiapkan beberapa poin rekomendasi untuk nantinya disampaikan kepada pimpinan DPRD SBT, Noaf Rumau, agar ditindak lanjuti berdasarkan perintah undang-undang dan peraturan yang berlaku.

“Diakhir rapat tadi, selaku pimpinan Komisi A, saya sudah menyiapkan beberapa poin rekomendasi yang akan disampaikan kepada pimpinan (Ketua DPRD). Dalam poin-poin rekomendasi itu, intinya Komisi A merekomendasikan kepada pimpinan DPRD untuk menindaklanjuti hasil rapat Komisi A sebagaimana tertuang dalam rekomendasi itu, untuk dibicarakan pada level pimpinan, sehingga diambil langkah-langkah sebagaimana tata peraturan perundangan-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Sebagai lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah daerah, DPRD sudah dua kali menyurati Pemkab SBT untuk menyampaikan LKPJ. Namun tidak diindahkan.

Ditambahkan oleh Abdul Aziz Yanlua yang juga Anggota Komisi A DPRD SBT, jika Bupati tidak melakukan LKPJ, maka hal ini akan berakibat fatal. Pasalnya LKPJ merupakan agenda wajib untuk dilakukan. Jika tidak, ada sangsi yang cukup tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk diketahui, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 73 menjelaskan, 1) kepala daerah yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4) dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk Gubernur dan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/walikota.

2) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disampaikan dua kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilakaanakan oleh kementerian, serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.

3) Dalam hal kepala daerah tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7l ayat (2), DPRD provinsi dapat menggunakan hak interpelasi kepada gubernur dan DPRD kabupaten/kota dapat menggunakan hak interpehai kepada bupati/wali kota. (LAN)

Comment