by

Komisi I: Rasionalisasi Anggaran, Jangan Hambat Pilkada

Pemprov dan KPU Bahas Anggaran Pilkada

Ambon, BKA- Komisi I DPRD Provinsi Maluku Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dan komisioner KPU Maluku, melakukan pembahasan permohonan anggaran penunjang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020, yang akan digelar di Kabupaten MBD, Kepulauan Aru, Bursel dan SBT.

Pembahasan yang dilakukan di ruang Komisi I DPRD Maluku, Selasa (28/7), berlangsung alot. Karena komisioner KPU Maluku merasa sedikit terganggu dengan rasionalisasi anggaran yang dibuat Pemprov Maluku.

Sebelumnya, anggaran Pilkada yang diusulkan oleh KPU Maluku sebesar Rp 6 miliar lebih. Tapi karena alasan Covid-19, maka anggarannya diturunkan menjadi Rp 2,9 miliar. Kemudian oleh Pemprov Maluku dirasionalisasi menjadi Rp1,1 miliar.

Rasionalisasi anggaran ini yang oleh KPU Maluku sangatlah tidak masuk akal, karena sejumlah kegiatan dihilangkan atau digabungkan.

“Silahkan bapak-bapak mau rasionalisasi angka-angka yang sudah dikonfirmasi. Tetapi kami harapkan, substansi kebijakan itu tidak kemudian mengurangi apa yang sudah dibuat KPU lewat kegiatan, karena maknanya akan berbeda,” ujar Ketua Devisi Hukum KPU Maluku, Almudnasir Sangadji.

Asisten I Setda Maluku, Angky Papilaya, menjelaskan, pengurangan anggaran ini karena kondisi keuangan daerah yang terserap untuk penanganan Covid-19.

Namun begitu, Pemprov Maluku tetap berkeinginan agar tugas-tugas KPU tetap berjalan. “Prinsipnya kami akan menyesuaikan anggaran untuk KPU,” ujar Papilaya.

Sementara Kepala Biro Pemerintahan Setda Maluku, Boy Kaya, menambahkan, dari anggaran yang diajukan KPU, pihaknya mencoba melakukan penelitian terhadap usulan yang disampaikan yakni Rp 2,9 miliar.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menempatkan secara rasional posisi keuangan daerah.

Ada beberapa point yang perlu dirasionalkan, seperti, nilai tiket sangat besar. Misalkan ke Aru, dimana perorang itu Rp12 juta, begitu juga ke Maluku Barat Daya (MBD).

“Dengan demikian, lonjakannya besar dan juga jumlah orang yang diusulkan 4 orang, kami rasionalkan menjadi 3 orang saja. Ada juga poin, misalnya, satu tahapan penyusunan daftar pemilih, rekapitulasi daftar pemilih, diusulkan ada 2 kali, dimana satu untuk DPS dan satu DPT. Kami mencoba menawarkan mungkin satu kali saja, supaya kita mencoba merasionalisasi tahapan-tahapan itu, sehingga anggaran bisa efisien,” jelas Kaya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku, Zukifly Anwar, mengatakan, jika proses ini sudah dilakukan saat pemerintah sedang menyusun APBD 2020, maka itu sudah selesai.

“Maaf komisioner, kami berproses dan pada waktu itu pak Sekda masih Asisten, kami meminta keseluruhan anggaran penunjang dan itu baru kami terima diawal 2020. Kalau sudah ada, maka prosesnya sudah ada di APBD, terbukti di lampiran 3 Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD disitu berisi semua nama penerima hibah untuk APBD 2020,” jalas Zukifly.

Karena keberadaan KPU adalah instansi vertikal di daerah, maka hibah dapat dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

“Waktu itu kami tawar menawar, tetapi berproses sampai muncullah anggaran Rp 2,9 miliar pada tanggal 10 Juli, kemudian dia berproses dan Biro Pemerintahan ditugaskan untuk melakukan penyesuaian terhadap usulan KPU dan itu disesuaikan menjadi Rp1,1 miliar. Ini landasannya, karena kondisi keuangan negara dan daerah di landa Covid,” jelas Zukifly.

Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah, lanjut Zukifly, maka yang ditawarkan adalah hasil penyesuaian dari Rp 2,9 miliar menjadi Rp1,1 miliar.

Terkait pembahasan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Maluku, Jantje Wenno, mengatakan, rasionalisasi anggaran yang dilakukan Pemprov Maluku, jangan kemudian menjadi alasan terhambatnya pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2020 nanti di empat kabupaten.

“Harapan kami, anggaran tidak menjadi hambatan, sehingga ada tahapan Pilkada pada empat kabupaten itu tidak jalan. Kami sadar, bahwa ada kekurangan anggaran di Pemerintah Provinsi Maluku akibat serapan dana yang cukup besar untuk penanganan Covid-19. Tapi tetap tahapan pemilu pada empat kabupaten harus berjalan,” tegas Wenno.

Menurutnya, jangan sampai ada alasan yang muncul kalau ada tahapan Pilkada yang tidak jalan karena masalah anggaran. Sehingga diharapkan, pembahasan anggaran Pilkada antara komisi bersama pemerintah daerah dan komisioner KPU dapat dituntaskan dalam waktu dekat. Sehingga seluruh pentahapan Pilkada di empat kabupaten dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I, Roy Pattiasina, mengingatkan Pemprov Maluku agar tidak seenaknya memotong kegiatan yang sudah dibuat KPU.

“Pemda tidak boleh seenaknya main potong sana-sini, mereka harus rasional dalam melihat masalah yang ada,” tandas Roy.

Anggota Komisi I lainnya, Edison Sarimanela, juga mengungkapkan hal yang sama. “Jangan hanya karena efisiensi anggaran, lalu kemudian Pemda menghilangkan pentahapan-pentahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU, karena itu bisa menimbulkan konflik,” pungkasnya.(RHM)

Comment